Selasa, 20 March 2018

Anarkis

Hukum akan ditaati kalau itu membawa manfaat bagi anggota masyarakat.
RED
Ilustrasi

Sifat anarkis manusia Indonesia semakin mencemaskan. Saya tidak tahu, mungkin saja pernah ada suatu penelitian sosiologis atau antroprologis tentang sifat anarkis manusia Indonesia yang dilakukan oleh dunia akademik atau lembaga penelitian kita.

 

Anarkis di sini lebih saya artikan sebagai sifat ingkar atau acuh tentang keberadaan hukum, seolah negara kita adalah lawless state, sehingga sulit untuk menciptakan ketertiban umum, perasaan aman dan kehidupan yang teratur, sebagai beberapa ciri negara hukum.

 

Tingkat ketaatan pada hukum dari banyak orang Indonesia termasuk juga para birokrat, pengusaha, politisi serta anggota  masyarakat biasa kita pada umumnya memang masih bisa dibilang rendah. Korupsi yang tingkat kejadian dan frekuensinya tinggi di Indonesia, merupakan bentuk nyata dari sifat anarkis.

 

Hukum dianggap tidak ada. Penegak hukum dianggap tidak hadir. Sistem pengawasan, walaupun terbentuk baik secara kelembagaan, mudah diterobos karena programnya lemah, biayanya kurang tersedia, dan integritas pengawas mudah dikompromikan. Lebih lagi, masyarakat secara sosial tidak menghukum pelaku tindak koruptif sebagai tindakan pelanggaran luar biasa atas hukum, aturan agama, tatanan sosial atau bahkan etika.

 

KPK diberi kekuasaan penuh dan cukup efektif dalam penindakan korupsi, tetapi ini disikapi dengan sifat ingkar para pelanggar, bahkan tidak hentinya ada usaha untuk melemahkan KPK dan bahkan mengkriminalisasi para pejabatnya. Mereka, para pelanggar, kerap berseloroh: “yang tertangkap oleh KPK kan hanya mereka yang sial saja”.

 

Korupsi karenanya berlangsung terus, dan KPK dengan biaya dan sumber penyelidik, penyidik dan penuntut yang terbatas, berkejaran dengan waktu dan banyak tindak koruptif yang mewabah secara luas di seluruh pelosok tanah air. Kalaupun tertangkap dan dihukum, tidak nampak wajah menyesal dari para tersangka, terdakwa dan terpidana. Bahkan pada waktu keluar penjara setelah menjalani hukuman, merekapun disambut bak pahlawan oleh para pendukungnya.

 

Ini kita baru bicara di dunia birokrasi dan penyelenggara negara. Ini belum termasuk korupsi di sektor swasta dan dunia profesi. Di banyak bagian dunia, dan juga di Indonesia, insiatif dan iming-iming imbalan dari sektor swasta dan profesi banyak mengundang, mendorong dan menimbulkan korupsi di kalangan birokrat dan penyelenggara negara.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua