Kamis, 22 March 2018

Ayat-Ayat Pilihan untuk Literasi (Hukum) Perumahan

Sebuah buku hukum yang disajikan dengan bahasa yang ringan, mengalir, dan puitis. Ada keberpihakan penulis pada penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Muhammad Yasin
Buku 'Ayat-Ayat Perumahan Rakyat' dengan latar belakang rumah dan gedung-gedung di Jakarta. Foto: MYS

Seluk beluk pembangunan perumahan dari sisi hukum termasuk yang jarang dibahas dalam literatur. Ada beberapa buku yang membahas aspek hukum kondominium, rumah susun, dan pembangunan perumahan, tetapi lebih sering mengutip ulang rumusan Undang-Undang ke dalam teks buku. Sebagian lagi menyandarkan tak semata pada bunyi rumusan Undang-Undang, melainkan pada argumentasi sosiologis dan filosofis penyediaan rumah tersebut.

 

Salah satu referensi terbaru yang layak dikemukakan adalah buku ‘Ayat-Ayat Perumahan Rakyat’ karya Muhammad Joni. Karya pria yang berprofesi sebagai advokat ini diterbitkan pada Januari 2018 oleh beberapa lembaga: HUD Institute, Lembaga Perlindungan Konsumen Properti dan Keuangan (LPKPK), Smart Property Consulting, dan kantor hukum yang didirikan penulis Joni & Tanamas Law Office. Seperti disebut penulis sendiri, judul buku ini menggunakan kata ‘ayat’ karena masalah perumahan itu ibarat hutan belantara di dunia hukum, yang disebut belantara hukum perumahan. Dengan menyebut ‘ayat’ laksana satu tegakan pohon saja di antara begitu banyak pohon dalam belantara itu.

 

Meskipun hanya ‘sebatang tegakan pohon’, buku ini sebenarnya menyajikan beragam tulisan tentang (hukum) perumahan. Kita bisa mendapati analisis tentang rumah susun, sementara pada bagian lain ada uraian tentang bank tanah; dan di bagian lainnya kita bisa membaca ulasan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sebagai orang yang berkecimpung pada isu-isu konstitusi, penulis juga banyak mengulas landasan konstitusional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

 

(Baca juga: Pemerintah Ingin Ruah MBR Pakai Konsep Green Property)

 

Buku ini sebenarnya berasal dari 77 artikel penulis yang dimuat di sejumlah media. Benang merah dari keseluruhan tulisan itu adalah standing point atau keberpihakan penulis pada penyediaan rumah bagi warga berpenghasilan rendah (MBR). Bagi penulis, bermukim di satu rumah atau punya tempat tinggal bukan sekadar pemenuhan hak dasar, tetapi juga cerminan penghargaan atas harkat dan martabat manusia (hal. 6).

 

























Judul



Ayat-Ayat Perumahan Rakyat



Penulis



Muhammad Joni, SH. MH.



Cet.1



Januari 2018



Penerbit



LPKPK, HUD Institute, Joni & Tanamas Law Office, dan SPC, Jakarta



Halaman



267 + xxxix


 

Standing penulis berangkat dari pandangan sederhana bahwa semakin lama lahan yang tersedia untuk perumahan semakin sempit, berkelindan pula dengan kecenderungan naiknya harga tanah dan harga rumah. Tengok saja di kawasan perkotaan atau kawasan penyangganya, berapa banyak warga tinggal di rumah tak layak huni. Jika dibiarkan terus, dampaknya bukan semata pada aspek sosiokultural, tetapi juga pada keekonomian. Karena itu pula, dalam beberapa bagian, penulis menyinggung pentingnya ‘intervensi’ pemerintah dalam pemenuhan perumahan rakyat.

 

Penulis berpandangan kebijakan atau regulasi tentang properti tak mungkin nihil kepentingan publik. Kepentingan publik itu pula yang penting digunakan dalam intervensi dimaksud. Hukum properti tak hanya berkaitan dengan perjanjian antara developer dengan warga yang ingin memiliki rumah di kompleks perumahan tertentu, tetapi juga bertemali dengan kepentingan publik. Kepentingan publik adalah ruhnya! (hal. 246-247). Itu pula sebabnya, pembangunan perumahan tak akan lepas dari tata kelola lingkungan sekitar seperti pembangunan kawasan perkotaan (urban development). Dalam konteks pemikiran inilah kita dapat memahami ruh tulisan tentang beleid reklamasi pantai utara Jakarta (hal. 108-110).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua