Sabtu, 24 March 2018

Gugat Cerai dan Harta Gono Gini, Simak Pandangan Ahli Hukum Keluarga

Ada dua format dalam sidang perceraian yakni menggabungkan sidang gugatan cerai dan harta gono-gini atau melakukan gugatan kedua hal tersebut secara terpisah.
CR-25
Ilustrasi: BAS

Membina mahligai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi impian semua orang. Tak pernah ada yang berharap mengalami keretakan kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina. Berbagai persoalan, seperti seringnya  bertengkar, KDRT, hilangnya rasa kecocokan hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan kehidupan rumah tangga yang berujung perceraian.

 

Namun, urusan perceraian bukan hal sederhana. Ada konsekuensi (akibat) hukum dalam sebuah perceraian. Misalnya, pembagian harta bersama (gono gini), hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah istri. Timbul pertanyaan, bagaimana proses gugatan di pengadilan agama dan pengadilan negeri; bisakah gugatan perceraian dan harta gono-gini, digabung?

 

Dosen Hukum Perkawinan Universitas Indonesia, Neng Djubaedah menjelaskan pasangan suami istri (pasutri) yang beragama Islam berdasarkan UU Peradilan Agama boleh mengajukan permohonan cerai talak atau cerai gugat disertai pembagian harta gono gini di pengadilan agama, sehingga proses persidangannya dilakukan bersama-sama. “Boleh setelah (diputus) cerai, baru mengajukan harta gono gini boleh diajukan secara bersama-sama. Ini pilihan,” ujar Neng kepada Hukumonline, Rabu (10/1). Baca Juga: Terpidana Bikin Perjanjian Hingga Gugat Cerai dari Dalam Penjara, Begini Hukumnya

 

Berbeda dengan pasutri yang bukan beragama Islam, menurut Neng, tidak bisa dilakukan penggabungan sidang cerai dan harta gono gini. Sebab, mereka tunduk pada ketentuan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau hukum acara perdata dan pidana. Berdasarkan HIR, kata Neng, proses persidangan diawali dulu dengan sidang perceraian, kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini di pengadilan negeri.

 

Sebelumnya, Dosen Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamarusdiana menjelaskan dasar hukum perceraian dalam Islam diatur Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Soal penggabungan gugatan, kata Kamarusdiana, ada dua format gugatan yang biasa digunakan.

 

Pertama, sidang harta bersama didahului dengan putusan pengadilan tentang putusnya hubungan perkawinan karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian diajukan gugatan harta bersama. Kedua, bisa dilakukan penggabungan antara gugatan cerai dan gugatan harta bersama secara bersama-sama.

 

“Tapi prakteknya, seringkali dilakukan sidang cerai dulu, baru diajukan gugatan harta bersama agar proses cerai lebih cepat dibanding kasus cerai yang digabung dengan gugatan harta bersama,” jelas Kamarusdiana kepada Hukumonline, Jumat (23/1) lalu.

 

Soal penggabungan gugatan cerai dan harta bersama, kata Kamarusdiana, diatur Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. Beleid itu menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach).

 

Pasal 86

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

 

Dijelaskan Neng Djubaedah, tidak ada batasan waktu terkait berapa lama setelah cerai baru membagi harta gono-gini. Namun, tidak disarankan menunda-nunda pembagian harta gono-gini setelah selesainya rangkaian persidangan perceraian tersebut. “Mengapa harus ditunda? Kan ada hak orang disitu. Hak tersebut tidak akan hapus karena perceraian,” ujar Neng mengingatkan.

 

Neng menerangkan ada tiga jenis harta kekayaan dalam perkawinan yang dapat menjadi objek sengketa ketika terjadi perceraian:

 

Pertama, harta bawaan, yang dibawa calon suami dan calon istri. Harta tersebut diperoleh sebelum mereka melangsungkan perkawinan. (Pasal 35 UU Perkawinan). Untuk jenis harta ini dikuasai oleh suami-istri.

 

Kedua, harta masing-masing suami istri yang diperoleh melalui warisan, hibah, wasiat, hadiah dalam perkawinan. Jenis harta ini-pun penguasaannya ada pada masing-masing suami-istri.

 

Ketiga, harta bersama (harta gono-gini), yakni harta yang diperoleh suami atau istri secara bersama-sama selama masa perkawinan.

 

Lebih lanjut, Neng menuturkan jika terdapat perjanjian kawin tidak menyebutkan adanya penggabungan harta bawaan, berarti (secara otomatis) harta bawaan suami dan istri terpisah. Karenanya, tidak bisa menjadi objek harta yang dipersengketakan, sehingga menjadi harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing.

 

Sementara harta bersama, jika tidak ada perjanjian kawin, maka harta tersebut otomatis tergabung sebagai harta bersama. Sebaliknya, jika ada perjanjian kawin yang memisahkan harta perolehan suami dan istri selama perkawinan, maka objek harta gono-gini (harta bersama) menjadi hilang.

toko baru setelah pisah
 - yanti
06.11.19 16:05
hallo, saya dan suami waktu menikah membuka toko bersama,,lalu jika saya dan suami sudah berpisah tapi belum bercerai, lalu saya membuka toko baru dari tabungan sendiri apa nanti itu bisa jadi harta gono gini?
Dasar Hukum
 - Mikhael
17.06.19 13:26
itu perceraian dan pembagian harta bersama dipisah di PN, dasar hukumnya HIR pasal berapa ? Terimakasih
Harta Gono Gini
 - Bayo Arit
10.09.18 14:09
apabila A meninggal dunia setelah A dan B tersebut bercerai, akan tetapi belum dilakukan gugatan harta gono gini, sementara si A meninggalkan ahli Waris C (anak), apakah gugatan yang diajukan berupa gugatan Warisan atau Harta gono gini terhadap Ahli warisnya, sementara jika diajukan gugatan Warisan si B sudah tidak menjadi ahli waris karena sudah bercerai dengan si A, berdasarkan putusan pengadilan, mohon pencerahannya...
Perlu pencerahan
 - Bunda
09.08.18 13:24
Maaf sebelumnya...aku pingin tau suamiku skrg dulu pernah punya istri dan anak..yg sblumnya cm ngontrak pe ngebangun rumah dari gajih suami istri itu....setelah kerja jabatan lumayan si suami mendapatkan si istri sering chat dgn pria lain dihpnya...si istri blg kurang perhatianlah..yg akhirnya suaminya resign demi keluarga...tapi setelah resign si istri malah gugat cerai suami....setelah putusan sidang suami keluar dr rumah yg dibangun bersama..tanpa membawa apapun krna melihat anak"nya.....pakah dia perlu memberikan nafkah buat mantan istri ma anaknya sedgkn buat mkn sendiri aja pas"an....?suami selalu bilang biarin aja kan ada rumah yg sudah g pernah ku ggu gugat....ada ibunya yg kerjanya lebih baik dikantoran dan bergaji sedgkn aku mah apa...apakah itu salah...? Klo ada bisik dr saudara yg lain bilg dia g pernh nafkahin anaknya yg di mantanya dulu...dia jawabnya....coba rumahnya dijadiin harta gono gini pasti aku mampu beri nafkah anakku...karna umurku skrg sudah 42 jadi g bisa ngelamar kemana nana meski aku sarjana juga...jadi kerjanya cuma serabutan.....pakah rumah yg dulu dia bgun bersama dgn mantan istrinya dulu bisa dituntut jadi harta gono gini apa tidak?....karna rumah itu dibangun dgn sebagian gaji dia yg dulu dr kurir sampai manager.....
perjanjian hak atas rumah
 - deno
28.03.18 12:35
Asswrwb, saya ingin tanya apabila pada saat menikah istri sempat membuat surat perjanjian mengenai hak atas rumah yaitu 50% istri dan 50% untuk ke-3 anak nya. lalu di notariskan. mengetahui mantan suami. apakah surat perjanjian tersebut sudah dianggap sebagai surat waris dan apakah mantan suami sudah tidak lagi berhak atas rumah tersebut ? dan apabila dianggap sebagai surat waris apakah berlaku jika mantan suami masih hidup ? terima kasih.
harta warisan
 - Mukhlis
27.03.18 14:17
Assalamu alaikum ww. Saya ingin tau [ada bagian harta warisan. Apakah harta warisan yg sudah dibagi dr keluarga suami/istri, dapat menjadi harta bersama/gono-gini. Misal suami mendapat warisan, kemudian membeli rumah, apakah rumah tsb menjadi harta bersama, atau uang/harta warisan yg sudah jatuh itu dibiarkan saja bagaimana awalnya (tanah/uang), apakah harta2 ini tdk masuk harta bersama..? terima kasih pencerahannya.
harta warisan - mukhlis
 - endin
22.01.19 08:48
warisan, hibah, hadiah bukan merupakan harta bersama/ gono gini harta tsb menjadi hak mutlak penerima warisan.pasl 35 ayat 2 uup dan psl 87 ayat 1 khi
menjawab
 - daniel
10.05.18 11:33
jika uang pembelian barang tersebut berasal dari harta pribadi suami/istri, maka barang tersebut tidak menjadi objek harta bersama melainkan menjadi milik pribadi. Hal ini dapat dilihat pada putusan MA yang tertuang dalam putusan No. 151 K/Sip/1974, tanggal 16 Desember 1975.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua