Selasa, 27 March 2018

Sarjana Hukum Mau Jadi Diplomat? Simak Tips 3 Dirjen Kemenlu Berikut Ini

Kemampuan berbahasa asing dan pemahaman berbagai isu hangat internasional menjadi penunjang pokok disamping penguasaan aspek hukum internasional.
Normand Edwin Elnizar
Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Iur Damos Dumoli Agusman (Kiri), Dirjen Protokol dan Konsuler Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia Andri Hadi (kedua Kiri) dan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia Cecep Herawan (kedua Kanan) saat menjadi pembicara di acara kuliah umum yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Foto RES

Berpikir analitis, piawai berargumentasi, lihai bernegosiasi, adalah sebagian dari ciri khas alami para sarjana hukum. Maka tak salah selain punya cita-cita berkarier sebagai lawyer, banyak pula mahasiswa hukum yang ingin terjun ke sektor publik sebagai diplomat. Berikut hukumonline sajikan tips dari 3 diplomat karier bergelar S.H. yang sukses hingga menjabat Direktur Jenderal di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

 

Hal pertama yang perlu diingat, ada persaingan ketat dalam berkarier sebagai diplomat. Tak semua yang lolos menjadi calon diplomat bisa moncer kariernya hingga ke puncak.

 

“Mungkin anda bisa masuk Kemenlu, tapi persaingan juga tidak mudah. Dari 3.500 diplomat di Kemenlu saat ini, yang bisa jadi eselon 2 itu 50, eselon I sekitar 10,” kata Andri Hadi, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/ Kepala Protokol Negara di hadapan ratusan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (FH UNPAD).

 

Pada Kuliah Umum bertajuk “International Law and Relations in Challenging Times: Where’s Indnesia’s Place?”, Senin (26/3), di Gedung Bale Sawala Kampus Jatinangor, FH UNPAD menghadirkan 3 orang diplomat alumninya yang sukses mencapai puncak jabatan karier di Kementerian Luar Negeri.

 

Andri Hadi adalah lulusan sarjana hukum UNPAD angkatan 1980. Hadir pula Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang menamatkan sarjana hukum di UNPAD angkatan 1982. Terakhir adalah Cecep Herawan, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang juga alumni sarjana hukum UNPAD angkatan 1985.

 

“Kalau kemampuan bahasa Inggris sudah nggak akan ditanya di Kemenlu, sudah taken for granted, persaingannya juga akan banyak dengan lulusan luar negeri,” lanjut Andri.

 

Ia menegaskan bahwa kelancaran dalam berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional utama saat ini hanyalah modal dasar. Semua yang melamar sebagai diplomat mutlak harus menguasainya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua