Rabu, 28 Maret 2018

Mulai Keilmuan Hingga Keseriusan Pembahasan RKUHP Dipertanyakan

Salah anggota Panja berharap Panja DPR dan pemerintah meninjau ulang pembahasan RKUHP dengan menyerap aspirasi masyarakat terutama dari pegiat hukum pidana.
Rofiq Hidayat
Dari kiri ke kanan: Bivitri Susanti, Margarito Kamis, Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar, Muhammad Nasir Djamil. Foto: RFQ

Jelang akhir pembahasan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus menuai penolakan dari sebagian kalangan. Selain sebagian substansinya masih bermasalah, keilmuan sebagian anggota Panitia Kerja (Panja) DPR juga dipertanyakan ketika membahas RKUHP yang materinya murni ilmu hukum pidana.

 

Belum lagi, keseriusan anggota Panja pun dipertanyakan ketika membahas RKUHP dengan pemerintah. Sebab, dalam beberapa kali pembahasan, anggota Panja DPR yang hadir dapat dihitung dengan jari. Karena itu, seyogyanya DPR mesti terus menyerap masukan dari masyarakat dan ahli sebelum mengesahkan RKUHP.   

 

Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti mengakui proses legislasi di DPR memang menyesuaikan dengan mekanisme pembuatan Undang-Undang (UU). Hanya saja, setiap pembahasan RKUHP semestinya dilakukan secara serius dan khusus. Sebab, pembahasan RKUHP membutuhkan kecermatan dan keseriusan oleh orang-orang yang berlatar berlakang keilmuan hukum, khususnya hukum pidana.

 

“Kekhususan RKUHP lantaran banyak materi berbagai tindak pidana termasuk pemahaman asas yang termuat dalam Buku I,” ujar Bivitri Susanti dalam sebuah diskusi di Komplek Gedung DPR, Selasa (27/3/2018).  

 

Menurutnya, tidak semua anggota DPR terutama yang duduk di Panja RKUHP memiliki kualifikasi  di bidang hukum. Sebab, umumnya anggota DPR itu dipilih bukan karena keilmuannya, tetapi karena kemampuan dalam berpolitik. “Apalagi, ilmu hukum pidana itu sangat rumit,” kata dia.

 

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera itu menilai pembahasan RKUHP memang harus dibedakan dengan pembahasan UU lain yang materi terkadang sederhana. Meski terdapat tim khusus dari pemerintah dan tim proofreader, namun terkesan pembahasan RUHKP kurang serius. Disebabkan, minimnya anggota Panja DPR yang hadir dalam proses pembahasan RKUHP yang digelar secara terbuka.

 

“Kami punya pemantau, dan itu yang hadir teman-teman paling-paling 5 sampai 6 orang. Pernah salah satu profesor ahli yang diundang datang. Kemudian anggota Panja yang datang cuma dua orang. Kan jadi pertanyaan. Apakah ini proses legislasi yang baik atau tidak untuk sebuah UU yang jumlah pasalnya ratusan,” kritiknya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua