Kamis, 29 Maret 2018
Disparitas Putusan dan Tuntutan Nur Alam
Ada sejumlah perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan putusan hakim mulai dari lamanya hukuman hingga jumlah kerugian keuangan negara.
Aji Prasetyo
Disparitas Putusan dan Tuntutan Nur Alam
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta saat membacakan putusan terdakwa mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Foto: AJI

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Gubernur Sulawesi Tenggara dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatan yang diemban dan menerima gratifikasi.

 

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Nur Alam terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan pertama alternatif kedua dan tindak pidana korupsi secara berlanjut sesuai dakwaan kedua," kata Hakim Ketua Diah Siti Basariah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/3).

 

Dakwaan pertama alternatif kedua yakni Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dakwaan kedua Pasal 12 huruf B UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Ia juga dikenakan pidana tambahan sesuai Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor berupa uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar dengan ketentuan memperhitungkan satu bidang tanah dan bangunan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur yang telah disita KPK dalam proses penyidikan. Jika masih tak mencukupi, maka ia harus mengganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

 

"Mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun setelah menjalani hukuman," kata hakim Diah menyebut hukuman tambahan lain. Baca Juga: Gubernur Sultra Ditahan, Pengacara Permasalahkan Kerugian Negara

 

Pertimbangan memberatkan, perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. Sedangkan pertimbangan meringankan ia dianggap sopan saat menjalankan sidang, punya tanggungan keluarga, dan meraih sejumlah penghargaan selama menjabat sebagai gubernur.

 

Mendengar putusan ini, Nur Alam pun tak terima dan langsung menyatakan banding atas vonis majelis hakim. Sebab, menurutnya putusan ini masih jauh dari nilai keadilan. Apalagi selama ini ia menganggap telah mengabdikan diri sepenuhnya saat menjadi aparatur negara.

 

"Saya sudah mendengar, tanpa konsultasi dengan penasehat hukum karena saya mendengar dan merasakan tanpa menunda waktu untuk langsung banding. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama saya sidang," kata Nur Alam. Sedangkan penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir.

 

‘Dipangkas’ Hakim

Putusan majelis hakim tersebut cukup jauh dari tuntutan penuntut umum KPK yang meminta Nur Alam dihukum selama 18 tahun. Selain soal lamanya hukuman, ada beberapa hal lain yang cukup berbeda dalam putusan ini seperti pertimbangan hal memberatkan dalam menjatuhkan putusan.

 

Selain tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, jaksa juga menganggap perbuatan Nur Alam yang memberi izin tambang kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) telah mengakibatkan kerusakan lingkungan di Blok Malapulu Pulau Kabaena Kabupaten Bombona dan Kabupaten Buton. Ia juga dianggap tidak menyesali dan mengakui perbuatannya.

 

Perbedaan yang cukup signifikan yaitu mengenai penghitungan kerugian keuangan negara yang menurut penuntut umum sekitar Rp4,3 triliun yang terdiri dari Rp2,7 triliun berupa kerusakan alam dan Rp1,593 triliun hilangnya kekayaan negara berupa nikel ore yang ditambang oleh PT AHB.

 

Tetapi majelis menganggap kerugian negara hanya sebesar Rp1,593 triliun saja. Sedangkan sisanya dianggap tidak bisa dibuktikan dalam proses persidangan. "Sehingga harus dikeluarkan," kata hakim anggota Joko Subagyo.

 

Jumlah sebesar Rp1,593 triliun merupakan hasil penambangan nikel ore sebanyak 9.311.847 wmt sebagai akibat kegiatan pertambangan PT AHB. Jumlah tersebut meliputi nikel ore yang telah terjual sebanyak 7.161.090 wmt dan yang belum terjual (persediaan nikel) 2.078.235 wmt. Sehingga nilai kerugian keuangan negara atas hilangnya kekayaan negara berupa nikel ore yang telah terjual sebanyak 7.161.090 wmt atau senilai Rp1,593 triliun.

 

"(Perbuatan) Terdakwa bersama-sama dengan saksi Burhanuddin dan saksi Widdi Aswindi juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,596 triliun atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara," terang Hakim Joko.

 

Terbukti terima gratifikasi Rp40 miliar

Terkait dakwaan kedua, majelis sepenuhnya setuju dengan penuntut umum jika Nur Alam terbukti menerima gratifikasi secara bertahap dengan total sekitar Rp40 miliar dari PT Richcorp International Ltd. Uang tersebut sempat disamarkan dalam bentuk premi asuransi.

 

Pertama sebesar US$2.499 juta dolar AS yang jika dikonversi menjadi 22,3 miliar itu ditempatkan di rekening AXA Mandiri Financial Service. Uang tersebut berasal dari rekening Chinatrust Commericial Bank Hongkong atas nama Richcorp International Ltd.

 

Setelah itu, Nur Alam membuat polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan premi berkala sebesar Rp20 juta per tahun yang premi pertamanya menggunakan uang tersebut. Sisanya Rp2,329 miliar ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Nur Alam.

 

Kemudian Pada 29 November 2010, rekening AXA Mandiri Financial Nur Alam kembali menerima US$2 juta dolar AS atau sebesar Rp17,939 miliar dari Richcorp International Ltd. Nur Alam lalu membuat kembali dua polis asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan premi berkala masing-masing Rp5 miliar per tahun yang pembayaran premi pertamanya dari uang tersebut.

 

"Setelah membayar premi sebesar Rp10 miliar, maka sisa Rp7,939 miliar ditransfer ke Bank Mandiri atas nama Nur Alam," kata hakim anggota Sunarso.

 

Pada 15 Februari 2012, Nur Alam mencairkan tiga polis miliknya senilai Rp30,481 miliar dan ditransfer ke rekening giro non customer Bank Mandiri. Baru pada Maret 2012 dibuat rekening atas nama PT Sultra Timbel Mas Abadi di Bank Mandiri tersebut. Perusahaan itu didirikan oleh Roby Adrian Pondiu atas permintaan Nur Alam yang rekeningnya dipergunakan untuk menerima uang hasil pencairan polis asuransi Nur Alam sebesar Rp28,61 miliar melalui 72 transaksi setoran tunai pada 30 Maret 2012 dan pada 9 April 2012 sebesar Rp1,871 miliar melalui lima setoran tunai.

 

"Majelis berpendapat terhadap pembelaan terdakwa adalah Chen Rich yang diinvestasikan AXA Mandiri bertentangan dengan saksi-saksi yang menyatakan terdakwa punya 2 perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor,” kata hakim.

 

Kedua perusahaan itu, menurut sejumlah saksi telah ditutup setelah Nur Alam menjadi anggota DPRD Sulawesi Tenggara agar tidak terjadi konflik kepentingan. Tetapi setelah ia menjadi gubernur, Nur Alam justru beralasan menerima uang dan meminjam uang dari Chen Rich yang justru berakibat adanya konflik kepentingan.

 

"Penerimaan Rp40 miliar Richcorp adalah tidak sah dan harus dianggap suap, sehingga gratifikasi terpenuhi dalam diri terdakwa."

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.