Kamis, 29 Maret 2018
Menanti Ketua Baru dan Tantangan Penguatan Kelembagaan MK
Ketua MK baru yang akan dipilih pada 2 April pekan depan, haruslah sosok mumpuni di bidang ketatanegaraan, memiliki integritas tinggi, dan independensi kuat di atas rata-rata hakim konstitusi.
Aida Mardatillah
Menanti Ketua Baru dan Tantangan Penguatan Kelembagaan MK
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES

Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi 28/4, mengakhiri polemik tentang dapat tidaknya Arief Hidayat dipilih kembali menjadi ketua MK. Para hakim sepakat bahwa Arief tidak bisa lagi menjabat ketua MK karena telah menjabat 2 periode. 

 

Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Peneliti Senior Setara Institute, Ismail Hasani, berpendapat bahwa hasil RPH ini membawa harapan baru dan menyelamatkan integritas kelembagaan MK yang selama masa kepemimpinan Arief mengalami pelemahan, baik karena perilaku Arief yang menyalahi standar etika hakim maupun terkait kualitas putusan hakim.

 

Ketua baru yang akan dipilih pada 2 April pekan depan, haruslah sosok mumpuni di bidang ketatanegaraan, memiliki integritas tinggi, dan independensi kuat di atas rata-rata hakim konstitusi. “Ketua MK baru juga haruslah sosok yang potensial membawa perubahan, bukan penikmat status quo dan enggan keluar dari zona nyaman,” kata Ismail, dalam siaran pers yang dikutip hukumonline, Kamis (29/3).

 

Meskipun hak memilih itu ada pada 9 hakim konstitusi, kata Ismail, aspek-aspek di atas haruslah menjadi rujukan para hakim. Tidak boleh terjebak pada faksionisme kelompok yang hanya akan merugikan para pencari keadilan konstitusional dan memperlemah kelembagaan MK.

 

"Saya mengetuk hati para hakim untuk berhenti berpolitik dalam pemilihan ketua dan dalam pengambilan putusan-putusan perkara di MK. Karena MK bukanlah tempat berpolitik para politisi," ujarnya.

 

Ismail mengatakan, di tengah menguatnya konservatisme di tubuh MK, lembaga negara ini membutuhkan pimpinan yang mampu menebarkan spirit aktivisme pada hakim lain untuk mengeluarkan putusan-putusan yang berkualitas dan progresif, seperti pada periode Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.

 

“Prioritas penguatan kelembagaan MK sebagai justice office yang modern, akuntabel, dan terpercaya juga harus menjadi agenda ketua baru,” tuturnya. 

 

Lebih jauh, ia mengatakan dalam jangka panjang, MK harus memberikan kesempatan bagi para pembentuk UU untuk melakukan penguatan MK melalui perubahan UU MK, untuk kembali menata sistem pengawasan, pembatasan absolutisme kewenangan MK, model rekrutmen, dan pembaruan manajemen perkara dan persidangan.

 

Selama ini, sambung Ismail, penguatan kelembagaan MK selalu dimentahkan oleh MK melalui proses uji materiil, sehingga MK sama sekali tidak mengalami pembaruan sistemik sejak kasus korupsi yang menjerat Akil Muchtar, Patrialis Akbar, dan kasus pelanggatan etik yang menyengat Arief Hidayat.

 

(Baca Juga: ICW: Pelantikan Arief Hidayat Ancaman Bagi Citra MK)

 

Seperti diketahui, setelah Arief Hidayat mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua 2018-2023, Selasa (27/3) kemarin, maka berakhirnya pula masa jabatan Arief sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, menyebutkan saat berakhirnya jabatan ketua dan wakil ketua MK sebagai hakim konstitusi, maka berakhir pula masa jabatan ketua dan wakil ketua MK.

 

Sembilan hakim MK termasuk Arief Hidayat telah menggelar RPH yang menghasilkan tiga kesepakatan dengan musyawarah mufakat. Pertama, sesuai Pasal 4 ayat 3a UU MK dan Pasal 2 ayat (6) PMK No. 3 Tahun 2012, RPH menyepakati dalam pemilihan ketua MK yang akan segera dilaksanakan bahwa Arief Hidayat tidak lagi mempunyai hak untuk dipilih menjadi ketua MK.

 

Kedua, sesuai Pasal 5 PMK No. 3 Tahun 2012, pemilihan ketua MK dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam rapat pleno tertutup untuk umum. Namun, bila dalam hal musyawarah mufakat tidak dapat tercapai, pemilihan Ketua MK dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan suara (voting) dalam rapat pleno hakim yang terbuka untuk umum. Ketiga, pemiliham ketua MK dilaksanakan pada Senin 2 April Tahun 2017 dalam rapat pleno hakim MK dimulai pukul 08.30 WIB.

 

(Baca Juga: Koalisi Pemantau Peradilan Minta Presiden Tak Lantik Arief Hidayat Sebagai Hakim Konstitusi)

 

Sebelumnya, Koalisi Pemantau Peradilan memprotes penetapan Arief kembali sebagai hakim konstitusi karena Arief dinilai memiliki sejumlah catatan yang tidak patut selama menjabat. Sepanjang ia menjabat sebagai Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK, Arief Hidayat tercatat sudah terbukti 2 kali melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, dari 6 laporan etik yang dilaporkan ke Dewan Etik Konstitusi.


Dewan Etik MK pernah menjatuhkan sanksi kepada Arief atas dugaan pelanggaran etik berupa mengirimkan katebelece kepada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Widyo Pramono untuk membina salah seorang kerabatnya yang menjadi jaksa di Trenggalek.

 

Selanjutnya pada 16 Januari 2018, Dewan Etik MK sudah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief karena terbukti menemui politikus dan anggota DPR pada November 2017 di suatu hotel terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi.

Terkait polemik ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa persoalan etik yang dituduhkan kepada hakim konstitusi Arief Hidayat dapat diselesaikan sendiri oleh MK. "Ya kita tahu Prof Arief adalah hakim MK yang dipilih oleh DPR, harus tahu semuanya dan kalau memang ada anggapan tadi mengenai etik, mekanismenya ada di MK. Jangan saya disuruh masuk ke wilayah yang bukan wilayah saya," kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Selasa (27/3) lalu.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.