Kamis, 05 April 2018

Begini Tanggapan Pemerintah Atas Pengujian Aturan Konsesi Jalan Tol

Majelis meminta data pengelolaan jalan tol yang dilakukan pemerintah selama ini termasuk perjanjian antara pengusaha dan pemerintah terkait hak konsensi jalan tol (PPJT) seluruh Indonesia.
Aida Mardatillah
Jalan tol. Foto: SGP (Ilustrasi)

Mahkamah Konstitusi (MK) mengelar sidang mendengarkan keterangan pemerintah atas uji materi Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) terkait konsesi penguasaan jalan tol. Dalam pandangannya, pemerintah menganggap aturan konsesi penguasaan jalan tol dalam jangka waktu tertentu merupakan open legal policy (kebijaka  hukum terbuka) yang tidak bertentangan konstitusi.   

 

Dalam keterangannya, pemerintah berpandangan Pemohon tidak memiliki legal standing. Sebab, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak bersifat spesifik dan tidak memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakukan UU yang diuji. “Permohonan uji materi ini sebenarnya lebih pada constitutional complaint,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti di Gedung MK, Kamis (5/4/2018).

 

Sebelumnya, Pemohon Mohammad Taufik Makarao dan Abdul Rahman Sabar melalui kuasa hukumnya Arifudin, mempersoalkan Pasal 50 ayat (6) UU Jalan terkait konsesi penguasaan jalan tol yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena jangka waktu konsesi jalan tol tidak jelas.

 

Menurut Pemohon yang berprofesi sebagai PNS ini, menganggap pembayaran tol yang dibebankan masyarakat pengguna jalan tol tidak pernah dipersoalkan. Padahal, beban biaya atas pemakaian jalan tol tanpa ada kejelasan batas waktu konsesi berakibat pada ketidakpastian beban biaya yang ditanggung Pemohon dan masyarakat pengguna jalan tol.

 

Pasal 50 ayat (6) UU Jalan menyebutkan, “konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.”

 

Pemohon menilai frasa “dalam jangka waktu tertentu” dalam Pasal 50 ayat (6) UU Jalan ini tidak tepat dan jelas, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Sebab, dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.”

 

Karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila frasa “dalam jangka waktu tertentu” dalam Pasal 50 ayat (6) tidak dimaknai “dalam jangka waktu paling lama 20 tahun” untuk memenuhi dana investasi dan keuntungan bagi pengusaha jalan tol.

 

Pemerintah menegaskan ketentuan jangka waktu konsensi merupakan open legal policy dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Diantaranya, memperhatikan kewajiban pemerintah dalam penyedian layanan prasarana jalan dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan.

 

Menurut Anita, masa konsesi dapat berbeda-beda untuk jalan tol di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, mengingat besaran tarif tol dipengaruhi perbedaan kemampuan membayar atau ability to pay pengguna jalan tol. Meski, masa konsesi berbeda-beda untuk setiap jalan tol, tetapi UU Jalan telah menjamin implementasi jangka waktu ini sebenarnya jelas dan terukur. (Baca juga: Pemohon Uji Aturan Konsesi Penguasaan Jalan Tol Perkuat Legal Standing)

 

Dia menuturkan jangka waktu konsensi pengusaha jalan tol dimuat dalam Perjanjian Penguasaan Jalan Tol (PPJT) melalui hasil pelelangan secara terbuka dan transparan setelah ditetapkan oleh menteri atas nama pemerintah, sehingga telah memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dan kepastian hukum sesuai UU Administrasi Pemerintah. “Jadi, masa konsesi memiliki jangka waktu yang berbeda-beda sesuai dengan PPJT,” kata dia.

 

Bagi pemerintah, pengguna jalan telah diberi pilihan untuk menggunakan jalan tol atau tidak. Dalam hal pengguna jalan tidak memilih untuk menggunakan jalan tol, maka pengguna jalan dapat menggunakan jalan non tol. “Sehingga, pengguna jalan tidak dibebani tarif tol,” katanya.  

 

Pertanyakan dalil pemerintah

Hakim Konstitusi Suhartoyo mempertanyakan dalil pemerintah kalau permohonan ini merupakan constitutional complaint. Faktanya, memang jangka waktu konsensi bervariasi bisa 15 tahun, 10 tahun, bahkan 34 tahun. “Tapi persoalannya pemerintah mengatakan bukan isu konstitusional, tapi isu konstitusional komplain. Ini dalilnya dapat darimana?” kata Suhartoyo mempertanyakan.

 

Dia mengungkapkan Tol Jagorawi saja dibangun tahun 1973 yang masa konsesinya hampir 50 tahun. Namun, sampai sekarang masyarakat pengguna  jalan tol masih membayar tarif tol. “Nanti Mahkamah diberi data tentang jalan tol di Indonesia beserta konsesinya masing-masing berapa tahun. Kemudian disertai estimasi, rincian pengembalian investasi plus keuntungannya. Sebab, jika tidak diberitahukan akan menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.

 

Suhartoyo menilai pemerintah jangan "membelokkan" argumentasi pemohon dengan mengatakan hal ini bukan isu konstitusionalitas norma. Justru persoalan ini sangat mendasar untuk menagih kejujuran pemerintah. “Karena masyarakat saat ini sudah sangat kritis.”  

 

Hakim Konstitusi Aswanto mempertanyakan apakah ketika membuat perjanjian antara pengusaha dan pemerintah terkait hak konsensi bisa tergambar dalam perjanjian jangka waktu konsesi yang telah disepakati dari modal investasi (PPJT). “Apakah ini sudah ada keuntungan yang yang dinikmati pengusaha, nanti tolong dijelaskan,” pintanya.

 

Menurutnya, semestinya modal investasi sudah kembali dan ada keuntungan. Lalu, tidak perlu diperpanjang lagi perjanjiannya dan dikembalikan lagi pengelolaan jalan tol kepada pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi membayar jalan tol. “Tapi alasan pemerintah perpanjangan perjanjian konsensi karena modal investasi belum kembali dan keuntungan secara wajar belum diperoleh. Nah, tolong ini berikan penjelasannya?”

 

Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan ada perbedaan tarif jalan tol antara Jawa dan di luar pulau Jawa karena biaya pembangunan jalan tol di luar pulau Jawa murah dan lahannya masih banyak tanah milik negara, sehingga tarif jalan tol lebih murah. “Maksudnya begitu?”

 

Arief juga mempertanyakan apakah dalam membuat perjanjian konsensi sudah menerapkan prinsip good corporate governance atau belum. “Tolong diuraikan secara komperensif mengenai jalan tol yang sudah menjadi milik negara, tetapi masih difungsikan sebagai jalan tol untuk kepentingan pengembangan jalan tol investasi oleh pemerintah. Tolong jelaskan nanti,” pintanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua