Sabtu, 07 April 2018

Kuasa Hukum Ahok Pertimbangkan Pengajuan PK Kedua

​​​​​​​Sampai sekarang kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum menerima salinan putusan PK.
Ady Thea DA

Mahkamah Agung (MA) telah memutus permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan  mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal dengan Ahok. Kuasa hukum Ahok, Fifi Lety Indra, mengatakan sampai hari ini pihaknya belum menerima salinan. Malah kabar mengenai putusan itu diketahuinya dari pemberitaan media. Sebagaimana diketahui sejumlah media melansir permohonan PK Ahok ditolak pada Senin (26/3) oleh majelis hakim agung yang dipimpin Artidjo Alkostar.

 

Fifi mengaku tidak mengetahui apa alasan hakim menolak permohonan PK. Tapi dia merasa ada yang tidak wajar dalam proses persidangan PK tersebut. Misalnya, proses persidangan berlangsung cepat, kurang dari sebulan perkara sudah diputus. Walau sudah putus tapi pihak pemohon PK belum menerima salinan putusan sampai hari ini. Kemudian, salah satu anggota majelis diduga pernah menjadi penasihat salah satu ormas yang selama ini menentang Ahok.

 

Menurut Fifi, sejak awal kasus Ahok tidak murni hukum tapi sangat dipengaruhi unsur politik. Jika perkara ini tidak terpengaruh dinamika politik Pilkada dia yakin putusan perkara persidangan Ahok mulai dari tingkat pertama sampai PK hasilnya akan berbeda. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara bernomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR menjatuhkan hukuman kepada Ahok berupa penjara 2 tahun. Fifi menilai majelis hakim yang memutus perkara di tingkat pertama itu tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Ahok.

 

"Dari 14 ahli yang kami hadirkan, 4 di antaranya ahli agama, tapi semua keterangan ahli itu tidak dipertimbangkan hakim," kata Fifi dalam jumpa pers di kantor Amnesty Internasional Jakarta, Kamis (6/4).

 

Berbagai persoalan itu menjadi salah satu alasan pihak Ahok mengajukan PK. Fifi menjelaskan permohonan PK yang diajukan mengacu pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyebut apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; Kemudian pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

 

Ketentuan yang diatur dalam KUHAP itu harusnya menjadi dasar bagi majelis hakim PK untuk memeriksa perkara secara benar. Sayangnya hal itu tidak dilakukan, menurut Fifi perkara diputus sangat cepat, sehingga terkesan buru-buru.

 

Fifi mengatakan belum bisa menentukan apa langkah hukum yang akan ditempuh ke depan karena belum mendapat salinan putusan. Setelah mendapat salinan dan mempelajari isinya, tim kuasa hukum juga mempertimbangkan untuk melakukan PK kedua. "Kami pikirkan itu caranya seperti apa, ini tergantung isi putusan PK. Sampai sekarang kami belum menerima salinannya oleh karena itu kami belum bisa bicara banyak soal langkah hukum ke depan," paparnya.

 

Baca:

 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah dan parlemen untuk menghapus UU No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dan ketentuan RKUHP yang memuat ketentuan penodaan agama. Menurutnya aturan itu banyak memenjarakan orang yang menyampaikan pandangan dan keyakinan mereka. Oleh karenanya regulasi itu mengancam kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan beragama sebagaimana dijamin konstitusi.

 

"Jika ada individu atau kelompok yang menyuarakan pendapat dan menjalankan keyakinan mereka, itu tidak layak ditangkap apalagi dipenjara. Lain hal jika mereka menyebar kebencian dan permusuhan, apalagi sampai mengajak melakukan kekerasan," urai Usman.

 

Amnesty International Indonesia mencatat orang yang dipenjara dengan alasan penodaan agama pada era orde baru lebih sedikit daripada reformasi. Sejak 2004 sampai sekarang sedikitnya 106 orang yang dituntut dengan pasal penodaan agama, pada masa orde baru hanya ada 8 orang yang dipenjara. Ini membuktikan perlindungan terhadap kebebasan menyatakan pendapat, berkeyakinan, dan beragama semakin sempit.

 

Mantan Koordinator KontraS itu menekankan kepada pemerintah, parlemen, dan aparat penegak hukum bersikap netral dalam mengatur dan menangani isu terkait penodaan agama. Usman mengingatkan itu karena ada sejumlah regulasi yang lebih mengakomodir kepentingan mayoritas ketimbang melindungi minoritas. Misalnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang pelarangan kegiatan Gafatar dan Ahmadiyah.

 

Usman melihat ada masalah unfair trial dalam proses hukum perkara penodaan agama. Hakim cenderung memutus perkara sesuai desakan massa mayoritas. Dalam sebagian besar kasus penodaan agama di persidangan, aparat sulit untuk membuktikan  apa yang disebut penodaan atau penistaan agama. "Walau sulit dibuktikan tapi ujungnya pasti di vonis, kebanyakan karena tekanan massa," tukasnya.

 

Oleh karena itu Usman mengingat sampai saat ini ini belum ada terdakwa kasus penodaan agama yang diputus bebas. Hampir semua kasus diputus bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua