Rabu, 11 April 2018

Pungli dan Pengadilan Oleh: Siska Trisia*)

 

Temuan MaPPI FHUI di atas, juga sejalan dengan temuan yang didapatkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pada penelitiannya tahun 2016, ORI juga menemukan bahwa biaya untuk memperoleh salinan putusan (pidana ataupun perdata) dilakukan dengan sistem paket. Artinya biaya yang dikenakan kepada pengguna layanan bukan dihitung per lembar putusan yang dimintakan, melainkan per satu putusan perkara yang diminta, di mana harga untuk satu putusan bekisar Rp150 ribu hingga Rp300 ribu.

 

Dengan permasalahan-permasalahan di atas, Mahkamah Agung (MA) sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan seharusnya melakukan upaya dan mengambil langkah tegas untuk menghilangkan praktik koruptif yang tumbuh “subur” di lembaganya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan dua hal, pertama meminimalisir celah pungli itu sendiri dan kedua melakukan penindakan secara tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan pungli.

 

Dalam hal meminimalisir terjadinya pungli, MA harus mendorong semua Ketua Pengadilan Negeri (KPN) untuk mengeluarkan Penetapan terkait biaya panjar perkara (termasuk biaya pendaftaran surat kuasa dan biaya salinan putusan) dengan mengacu pada aturan PNBP. Hingga saat ini masih banyak PN yang tidak memiliki aturan tersebut. Sehingga masyarakat tidak mengetahui biaya resmi yang harus mereka keluarkan saat akan mengakses layanan terkait perkaranya. Kondisi demikian membuat oknum pengadilan semakin “lihai” memainkan praktik pungli dengan kewenangan yang dimiliki.

 

Selain mekanisme penerbitan Penetapan KPN tentang panjar perkara, guna meminimalisir terjadinya praktik pungli di Pengadilan, MA dapat memaksimalkan penggunaan website direktori putusan yang sudah ada. Hingga saat ini putusan yang terdapat pada direktori putusan MA hanya sekadar memenuhi tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik. Itupun masih dilakukan setengah hati mengingat kondisi putusan pada laman tersebut tidak “up to date” dan tidak lengkap.

 

Tidak hanya itu, putusan dalam direktori putusan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Di mana, putusan dalam direktori putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi karena dianggap sebagai putusan yang “tidak resmi”. Padahal apabila layanan direktori putusan tersebut dimaksimalkan, maka para pencari keadilan akan mudah untuk mendapatkan putusan yang mereka butuhkan tanpa harus datang ke pengadilan. Melainkan cukup dengan “mengunduh” putusan melalui laman web yang tersedia. Dengan begitu juga maka tidak akan ada lagi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan sehingga tertutuplah akses antara oknum pengadilan yang nakal untuk melakukan pungli.

 

Dalam hal penindakan terhadap oknum pengadilan yang melakukan pungli (Panitera), MA harus menggelar sidang etik dan menjatuhkan sanksi etik kepada aparatur yang terbukti melanggar etika sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Nomor 122 tahun 2013. Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran, penurunan pangkat hingga pembebasan tugas.

 

Selain itu, demi terwujudnya “pengadilan yang bebas pungli” secara menyeluruh, MA perlu merangkul dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memantau dan melaporkan para aparatur pengadilan yang menyalahi kewenangannya. MA tentunya juga harus membuka diri terhadap laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat baik melalui Badan Pengawasan MA ataupun Komisi Yudisial. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Sehingga dengan demikian maka akan terciptalah kultur aparatur pengadilan yang bersih dan berintegritas.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua