Kamis, 12 April 2018

Dicegat Calon Notaris, Menkumham: Aturan Ujian Pengangkatan Notaris Tetap Berjalan

Para calon notaris berbondong-bondong mempertanyakan pemberlakuan Permenkumham No.25 Tahun 2017 yang baru berlaku terhitung 21 Maret 2018.
M. Agus Yozami
Menkumham Yasonna Laoly. Foto: RES

Sejumlah calon notaris mencegat Menteri Hukum HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mempertanyakan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Rabu (12/4).

 

Permenkumham itu dianggap telah merugikan nasib sekitar lima ribu notaris yang terancam tidak mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai notaris padahal sudah mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) sejak Desember 2017 sampai Maret 2018. Padahal Permenkumham itu mulai berlaku terhitung 21 Maret 2018.

 

"Pak bagaimana dengan nasib kami akibat pemberlakuan permen itu," kata calon notaris Enny Maryati yang menanyakan kepada Menkumham Yasonna Laoly seperti dikutip Antara.

 

Berondongan pertanyaan itu disampaikan juga terutama soal pemberlakuan permenkumham yang baru berlaku terhitung 21 Maret 2018. Namun, Menkumham Yasonna Laoly menjawabnya permen itu tetap harus berjalan.

 

"Kalau masalah notaris nanti kita bicarakan dengan organisasi," kata Yasonna sambil berjalan.

 

Sementara itu, dalam RDP sejumlah anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan melalui pertanyaan tertulis, diantaranya pemberlakuan permenkumham tersebut harusnya mulai berlaku pada Maret 2018 sesuai ketentuan Pasal 25, akan tetapi secara nyata telah dilaksanakan oada akhir Desember 2017.

 

Ditandai dengan ditutupnya web pendaftaran calon notaris, kemudian kalau memang berlaku surut harusnya semua calon notaris bahkan notaris yang sudah dapat SK dapat mengikuti UPN.

 

Karena ada calon notaris yang sudah dapat SK bisa dibatalkan SK-nya dengan alasan harus mengikuti UPN. Pertanyaan berikutnya apa landasan hukum dikeluarkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang UPN.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua