Jumat, 13 April 2018

Jokowi & Hakim Konstitusi Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)

Pilihan Presiden Jokowi terkait pengganti Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi akan menjadi salah satu momentum strategis untuk membuktikan kepada publik bahwa pemilihan dilakukan secara independen dan imparsial.
RED
Reza Fikri Febriansyah. Foto: Dokumen Pribadi.
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Besarnya kewenangan dan luasnya dampak dari suatu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi alasan bahwa tersedianya 9 orang Hakim Konstitusi secara berkesinambungan merupakan conditio sine qua non dalam mewujudkan supremasi konstitusi. Konstitusi dan Undang-Undang mengatur bahwa integritas, kapabilitas, serta sifat kenegarawanan merupakan 3 dimensi mutlak yang harus dimiliki secara seimbang oleh Hakim Konstitusi sebagai sosok negarawan berintegritas dan berkepribadian tidak tercela yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan guna menjalankan tugas dan tanggung jawab mulia sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution.

 

Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk memilih 1 orang lagi calon Hakim Konstitusi dari ‘pintu Istana Presiden’ sebagai pengganti Maria Farida Indrati yang akan berakhir masa jabatannya dalam periode kedua. Masyarakat tentu sangat menanti terpilihnya sosok terbaik dari Presiden Joko Widodo untuk melengkapi komposisi 9 Hakim Konstitusi.

 

Secara historis-empiris, kisah terpilihnya tiap-tiap Hakim Konstitusi berbeda-beda, sebab MA, DPR, dan Presiden (sebagai 3 lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan (calon) Hakim Konstitusi) selama ini menerapkan cara yang tidak baku dan berbeda satu sama lain dalam menggunakan kewenangannya untuk memilih Hakim Konstitusi.

 

Dengan demikian, pengaturan mengenai pemilihan Hakim Konstitusi berdasarkan UUDNRI Tahun 1945 dan UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) nampaknya belum (atau memang tidak ingin) ditafsirkan seragam oleh MA, DPR, dan Presiden.

 

Benar bahwa Presiden Joko Widodo telah dua kali memilih calon Hakim Konstitusi melalui bantuan Pansel. Namun setidaknya terdapat 2 catatan signifikan dalam kedua proses tersebut. Pansel pertama mengeliminir hak konstitusional Hamdan Zoelva yang masih berpeluang terpilih sebagai Hakim Konstitusi untuk periode kedua hanya karena Hamdan Zoelva tidak bersedia diuji (kembali) kelayakan dan kepatutannya oleh Pansel mengingat Hamdan Zoelva sedang mengemban amanah sebagai Ketua MK dan di dalam Pansel ini banyak terdapat figur yang seringkali menyampaikan keterangan ahli dalam banyak perkara di MK.

 

Sedangkan dalam Pansel kedua, diterapkan sistem “ranking/peringkat” terhadap 3 calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Pansel kepada Presiden Joko Widodo, suatu sistem yang sama sekali tidak diterapkan oleh Pansel yang pertama dan nampak lebih mirip seperti metode seleksi bagi calon Pimpinan Tinggi dalam ranah Aparatur Sipil Negara.

 

Secara empiris, tafsir atas prinsip “transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel” menurut Pasal 19 jo. Pasal 20 UU MK seringkali dipersempit sehingga pembentukan Pansel sebagai ‘alat bantu’ bagi MA, DPR, atau Presiden dalam memilih Hakim Konstiusi seolah-olah merupakan tafsir tunggal dan bersifat sine qua non sebagai implementasi prinsip “transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel”. Padahal Penjelasan Pasal 19 UU MK hanya mensyaratkan bahwa “calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon Hakim Konstitusi yang bersangkutan”.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua