Jumat, 13 April 2018

Jokowi & Hakim Konstitusi Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)

Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

 

Dengan demikian, titik berat ketentuan ini adalah tersedianya ruang dan waktu yang cukup bagi hak masyarakat untuk mendapat informasi yang memadai dan memberi masukan terkait calon Hakim Konstitusi yang akan dipilih oleh MA, DPR, atau Presiden sehingga sekali lagi, “pembentukan Pansel terlebih dahulu” jelas bukanlah merupakan syarat imperatif-normatif bagi MA, DPR, atau Presiden untuk memilih Hakim Konstitusi.

 

Dalam risalah proses amandemen UUD 1945 sepanjang tahun 1999-2002, khususnya terkait persoalan Mahkamah Konstitusi dalam Bab mengenai Kekuasaan Kehakiman, terdapat 3 isu krusial yang menjadi topik perdebatan PAH I MPR RI saat itu, yakni jumlah, syarat, dan rekrutmen Hakim Konstitusi.

 

Berdasarkan 3 isu krusial ini, hanya yang menyangkut jumlah saja yang disepakati diatur dalam UUDNRI Tahun 1945, sedangkan mengenai syarat dan proses rekrutmen Hakim Konstitusi disepakati diatur dalam Undang-Undang. PAH I MPR RI saat itu berpandangan bahwa MA, DPR, dan Presiden masing-masing lebih baik diberikan eksklusivitas mengenai cara pemilihan Hakim Konstitusi (Setjen & Kepaniteraan MKRI, 2008: 396-397)

 

Oleh karena itu, berdasarkan maksud asli (original intent) para pembentuk konstitusi, pembentukan Pansel calon Hakim Konstitusi sama sekali bukan merupakan tafsir tunggal dan conditio sine qua non untuk mengimplementasikan prinsip “transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel” dalam pemilihan calon Hakim Konstitusi dan patut diingat bahwa seluruh Hakim Konstitusi generasi pertama (baik pilihan MA, DPR, maupun Presiden) jelas tidaklah dipilih melalui ‘bantuan’ Pansel. Dengan demikian, pembentukan Pansel sebelum MA, DPR, atau Presiden memiliih Hakim Konstitusi harus senantiasa bersifat fakultatif, bukan imperatif-normatif.

 

Dalam hal MA, DPR, atau Presiden tetap berkeinginan untuk membentuk Pansel sebagai “alat bantu” sebelum menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memilih Hakim Konstitusi, Penulis menawarkan beberapa catatan signifikan, antara lain:


  1. Figur yang paling ideal menjadi Pansel seharusnya adalah para mantan Hakim Konstitusi karena mereka jelas telah memiliki pengalaman menjadi Hakim Konstitusi;

  2. Pansel tidak berasal dari anggota/komisioner lembaga tinggi negara selain MA, DPR, dan Presiden, sebab selain lembaga tinggi negara tersebut bukanlah representasi partisipasi masyarakat, hal ini juga (berpotensi) mendegradasi kewibawaan lembaga tinggi negara tersebut karena telah dijadikan ‘alat bantu’ oleh MA, DPR, atau Presiden dalam memilih calon Hakim Konstitusi;

  3. Pansel hendaknya tidak didominasi oleh figur yang memiliki orientasi dan preferensi politik, suku, agama, almamater pendidikan, serta pengalaman organisasi kemahasiswaan/kemasyarakatan yang relatif seragam, sebab hal ini rentan menghasilkan determinasi subjektivitas Pansel dalam menyeleksi calon Hakim Konstitusi serta borpetensi menciptakan stigma bahwa Pansel sekedar ‘penggelar karpet merah’ atau ‘tim sukses’ atau justru sebagai ‘silent killer’ bagi figur-figur tertentu untuk menjadi atau tidak menjadi Hakim Konstitusi; dan

  4. Pansel hendaknya tidak membuat dan mengumumkan “peringkat/ranking” secara terbuka, sebab hal ini berpotensi mereduksi atau setidak-tidaknya menyandera kewenangan konstitusional yang dimiliki MA, DPR, atau Presiden untuk memilih Hakim Konstitusi serta berpotensi mereduksi pula hak konstitusional warganegara yang memenuhi syarat yang ditetapkan Konstitusi dan Undang-Undang untuk menjadi Hakim Konstitusi;

 

Opsi lain yang relatif lebih praktis namun cukup strategis bagi popularitas Presiden Joko Widodo untuk memilih Hakim Konstitusi pengganti Maria Farida Indrati adalah memilih kembali mantan Hakim Konstitusi yang masih berpeluang terpilih kembali untuk periode kedua. Tradisi Presiden Joko Widodo memilih (kembali) mantan Hakim Konstitusi setidaknya pernah dilakukannya saat memilih I Dewa Gede Palguna untuk menggantikan Hamdan Zoelva sebagai Hakim Konstitusi pilihan Presiden.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua