Jumat, 13 April 2018

Jokowi & Hakim Konstitusi Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)

Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

 

Figur seperti Hamdan Zoelva, Moh. Mahfud MD, atau Ahmad Fadlil Sumadi (sekiranya mereka bersedia) merupakan figur yang sangat strategis dan jelas berpengalaman untuk dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai Hakim Konstitusi. Jika alternatif ini yang dipilih maka besar kemungkinan Presiden Joko Widodo akan terbebas dari stigma politisasi dalam memilih Hakim Konstitusi, khususnya stigma court-packing dalam rangka mengamankan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dan memuluskan langkahnya untuk menjadi calon Presiden dalam Pilpres 2019, sebagaimana yang pernah dilakukan antara lain oleh Presiden James Madison, Presiden Abraham Lincoln, dan Presiden Franklin Delano Roosevelt terhadap konfigurasi Mahkamah Agung Amerika Serikat (Willam H. Rehnquist, 2002).

 

Secara sederhana, court-packing dimaknai sebagai segala daya dan upaya yang dapat dilakukan pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi dan bahkan menentukan komposisi dan konfigurasi (majelis) hakim di pengadilan agar dapat mengamankan kepentingannya (Barry Cushman: 2013). Court-packing ini dapat terjadi di negara manapun, tidak terkecuali Indonesia, bahkan dalam konteks pemilihan Hakim Konstitusi di Indonesia (baik melalui “pintu senayan”, “pintu medan merdeka utara”, maupun “pintu Istana Presiden”), praktik court packing yang sangat dikecam keras oleh Willam H. Rehnquist (mantan ketua MA Amerika Serikat) ini dapat pula dilakukan tidak hanya oleh 3 lembaga pengusul tersebut, melainkan juga oleh suatu ‘kekuatan besar’ (inivisible hand) di luar ketiganya, meskipun secara kasat mata seolah-olah nampak terlihat tetap dipilih oleh MA, DPR, atau Presiden.

 

Oleh karena itu, pilihan Presiden Joko Widodo terkait pengganti Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi akan menjadi salah satu momentum strategis untuk membuktikan kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo dapat secara independen dan imparsial memilih sosok negarawan penjaga konstitusi untuk 5 tahun ke depan. Bukan sekadar memasukkan ‘agen Istana Presiden’ ke gedung Mahkamah Konstitusi, khususnya guna mengamankan hajat politik Pilpres 2019.

 

Jika hal ini dapat dilakukan maka Presiden Joko Widodo akan terbebas dari stigma untuk melakukan atau dijadikan alat oleh kekuatan besar (inivisible hand) di luar Istana Presiden dalam rangka court-packing terhadap Mahkamah Konstitusi sehingga Hakim Konstitusi yang terpilih betul-betul merupakan sosok negarawan yang matang, bukan sekedar orang yang beruntung hanya karena dekat dengan ‘pintu Istana Presiden’.

 

*)Reza Fikri Febriansyah adalah Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Direktur III & Peneliti pada Kolegium Jurist Institute (pendapat pribadi).

 








Catatan Redaksi:



Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua