Rabu, 18 April 2018

Wapres, Jabatan Tidak Strategis yang Selalu Jadi Rebutan Oleh: Roziqin Matlap*)

​​​​​​​Dalam hal Presiden dan Wapres bersama-sama dipilih langsung melalui pemilu maka hal itu tidak menjadikan Presiden dan Wapres berbagi kekuasaan dengan seakan-akan masing-masing memegang separuh saham dari kekuasaan pemerintahan.
RED
Roziqin Matlap. Foto: Dokumen Pribadi

Akhir-akhir ini kita banyak membaca dan mendengar, para politisi dan pakar digadang-gadang menjadi Wakil Presiden (Wapres). Mereka pun sudah menyatakan minatnya menjadi Calon Wapres (Cawapres), baik yang dengan terang-terangan dengan deklarasi dan pasang spanduk di mana-mana, maupun yang masih malu-malu.

 

Sejumlah nama mengemuka di publik. Mulai dari politisi muda Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul Majdi, para ketua umum partai politik mulai dari Ketua Umum PPP Romahurmuzi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa tokoh partai PKS. Bahkan anehnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan, yang juga sekaligus Ketua Umum PAN, yang bisa memberhentikan Presiden, dan mantan Ketua MK Mahfud MD yang bisa memutus bersalah/tidaknya Presiden, juga berminat menjadi Wapres.

 

Entah apa yang dicari oleh mereka hingga harus mengeluarkan banyak tenaga dan biaya demi menjadi Cawapres. Secara normal, penghasilan Wapres masih kalah dari pengusaha, konsultan, advokat, direksi atau komisaris BUMN. Dari segi kekuasaan, Wapres juga tidak signifikan. Saya yakin, Cawapres yang pakar tata negara sekelas Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD, paham betul hal ini.

 

Sebagian Cawapres dan masyarakat mungkin memandang, bahwa dengan kuatnya kedudukan dan kekuasaan Presiden, maka jabatan Wapres menjadi jabatan strategis. Namun demikian, jabatan Presiden merupakan jabatan tunggal, yaitu diisi oleh satu orang pemangku jabatan, yang disebut Presiden.

 

UUD 1945 tidak memberi kejelasan mengenai peran Wapres, hanya menyebutkan bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wapres. Wapres akan menggantikan Presiden ketika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Dengan demikian, Wapres berguna kalau Presiden berhalangan tetap dengan cara Wapres otomatis menjadi Presiden.

 

Bila Presiden hanya sekadar berhalangan sementara, maka Wapres tidak otomatis bisa melaksanakan tugas Presiden, tetapi harus ada penugasan khusus untuk itu. Dengan demikian, peranan Wapres hanya seperti "ban serep". Selama Presiden tidak mengalami halangan tetap, selama itu pula Wapres hanya berfungsi membantu. Tetapi membantu dalam hal atau bidang apa, demikian pula sejauh mana kewenangan dan tanggung jawabnya, tidak terdapat  ketentuan yang jelas.

 

UUD 1945 tidak mengatur dan menentukan pembagian tugas antara Presiden dengan Wapres serta tidak memberikan rumusan-rumusan yang rinci mengenai kedudukan, tugas atau tanggung jawab Wapres, serta pola hubungan kerjasama atau pembagian tugas antara Presiden dan Wapres.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua