Kamis, 19 April 2018

Sisi Negatif Bagi Pengusaha Bila Facebook Jadi Diblokir Pemerintah

Facebook adalah media sosial yang tidak bisa dihindari pada era digitalisasi dan globalisasi, dan pasti ada kelebihan dan kekurangannya.
M. Agus Yozami

Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Sulawesi Utara Ivanry Matu mengatakan rencana pemblokiran media sosial Facebook akan merugikan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Menurutnya, Facebook merupakan media sosial yang mudah untuk digunakan dari segala kalangan umur, sehingga menjadi tempat yang strategis bagi pengusaha untuk memperkenalkan dan menjual produk hingga ke tangan konsumen.

 

"Kami menolak Facebook diblokir, karena sebagian besar UMKM memanfaatkan media sosial tersebut dalam promosi dan pemasarannya," kata Ivanry, seperti dikutip Antara di Manado, Kamis (19/4).

 

Dia mengatakan penutupan Facebook itu dapat memunculkan masalah baru dan akan merugikan pelaku usaha yang sering menggunakan Facebook sebagai sarana penjualan.

 

"Facebook kini menjadi tempat menciptakan jutaan entrepreneur di Indonesia utamanya Sulut, saya kurang setuju jika diblokir," katanya lagi.

 

Facebook saat ini, katanya, telah menjadi media marketing bagi pelaku UMKM. "Media sosial sudah menjadi salah satu pasar online yang gratis bagi pelaku usaha, banyak pelaku UMKM juga sudah menjadikan Facebook sebagai tulang punggung," katanya pula.

 

Menurutnya, Facebook merupakan media sosial yang mudah untuk digunakan dari segala kalangan umur, sehingga menjadi tempat yang strategis bagi pengusaha untuk memperkenalkan dan menjual produk hingga ke tangan konsumen.

 

"Facebook itu gratis, pengunaannya sangat gampang, jadi tepat menjadi perantara konsumen dengan produsen," ujarnya.

 

Ivanry mengatakan Facebook adalah media sosial yang tidak bisa dihindari pada era digitalisasi dan globalisasi, dan pasti ada kelebihan dan kekurangannya.

 

"Yang perlu kita cari tahu dan perbaiki atau antisipasi kekurangan dan dampak buruknya, sedangkan yang bagus kita tingkatkan karena harus diakui Facebook sangat membantu para UMKM naik kelas bahkan mendorong pergerakan dunia usaha ke arah yang lebih baik dan meningkat," katanya lagi.

 

Meskipun demikian pihaknya mengapresiasi tindakan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan sosialisasi hingga ke daerah cara penggunaan media sosial yang baik.

 

"Saat ini sudah bagus pemerintah sedang masif melakukan roadshow seperti yang baru dilakukan di Manado tentang bahaya hoaks, itu yang perlu terus ditingkatkan," kata dia pula.

 

Seperti diketahui, Baru-baru ini terjadi kehebohan di jagat maya, sebesar lebih dari 87 juta data pengguna facebook dunia telah diambil dan diolah oleh Cambridge Analytica dansebanyak 1.096.666 pengguna Facebook Indonesia terkena imbasnya. Kemenkominfo menyatakan, akibat kejadian itu facebook terancam sanksi administratif hingga sanksi pidana.

 

(Baca Juga: Sanksi yang Bisa Dikenakan ke Facebook Terkait Bocornya Data Pengguna di Indonesia)

 

Setelah memberikan Surat Peringatan ke II dan mendapat jawaban dari Facebook Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan belum puas.

 

Pada Kamis (19/4), Dikutip dari siaran pers, Kemenkominfo melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika kembali mengirimkan surat kepada Facebook. Surat itu ditujukan untuk meminta penjelasan dan dokumen yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pengguna Facebook Indonesia.

 

Melalui surat tersebut, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Kominfo meminta hal-hal sebagai berikut:

  1. Konfirmasi dan penjelasan mengenai adanya informasi penyalahgunaan data pengguna Facebook yang meluas ke firma analisis lain selain Cambridge Analytica yaitu CubeYou dan Aggregate IQ.
  2. Konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai tindakan teknis untuk membatasi akses data di Facebook, sebagaimana informasi yang telah dimuat dalam surat dari Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia tanggal 5 April 2018.
  3. Memberikan data jadwal dan/atau hasil audit atas kasus penyalahgunaan data pengguna ini;
  4. Memberikan data pengguna Facebook Indonesia yang terkena dampak penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica.

 

Dalam surat itu juga, Kementerian Kominfo secara tertulis agar Facebook memenuhi permintaan tersebut selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak surat dikirimkan hari ini (Kamis 19 April 2018).

 

(Baca Juga: Facebook Akui Tak Dapat Lindungi Data Pengguna di Indonesia)

 

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan penyidik Bareskrim Polri masih mendalami aplikasi-aplikasi yang terkoneksi dengan jejaring sosial Facebook yang berpotensi mencuri data-data pribadi pengguna Facebook.

 

"Kami ingin tahu apa yang dikerjakan Facebook. Aplikasi-aplikasi yang dibuat sehingga orang tertarik dan membuka identitas dirinya," kata Komjen Ari Dono seperti dikutip Antara di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

 

Data-data pribadi yang terkumpul ini diduga telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. "Berarti siapa saja yang bersangkutan (pengguna aplikasi) juga siap mem-publish pribadinya. Nah kemudian dipakai orang lain untuk kepentingan lain," katanya.

 

Kasus dugaan kebocoran data pengguna Facebook saat ini masih dalam penyelidikan polisi. "Masih penyelidikan," katanya seraya menambahkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya pengguna jejaring sosial Facebook di Indonesia yang datanya dicuri untuk kepentingan tertentu dan Polisi belum menerima laporan dari masyarakat terkait kebocoran data pengguna Facebook. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua