Jumat, 20 April 2018

12 Daerah Ini Wajib Bangun Instalasi Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik

Pemanfaatan sampah jadi energi listrik masih minim. Karena itu, melalui Perpres ini, 12 daerah didorong segera membangun instalasi pengolahan sampah.
CR-26
Ilustrasi tumpukan limbah sampah di Jakarta. Foto: RES

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Regulasi tersebut diharapkan mendorong pemanfaatan sampah menjadi energi listrik yang saat ini masih minim dilakukan.

 

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 12 April 2018 lalu, salah satu poinnya mengamanatkan kepada beberapa pemerintah daerah yaitu DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado untuk mempercepat pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

 

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi volume sampah di kawasan perkotaan yang semakin meningkat. Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi program pengolahan sampah sebagai sumber daya, yang dilakukan secara terintegrasi dari hilir sampai ke hulu melalui pengurangan dan penanganan Sampah. “Pengelolaan Sampah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai tambah Sampah menjadi energi listrik,” bunyi Pasal 2 ayat 3.

 

Nantinya, pemerintah daerah yang mendapat penugasan tersebut dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota sekitar dalam satu daerah provinsi. Kerjasama dilakukan sepanjang Pengelolaan Sampah menggunakan aset provinsi.

 

Selain itu, menurut Perpres ini, pemerintah daerah kabupaten atau kota juga dapat secara mandiri dan bermitra dengan pihak lain dalam mengelola sampah. Dalam melakukan percepatan pembangunan PLTSa itu, menurut Perpres ini, gubernur atau wali kota, dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau melalui kompetisi Badan Usaha.

 

“Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang berminat atau tidak lulus seleksi dan tidak ada BUMD yang mampu untuk ditugaskan, percepatan pembangunan PLTSa dapat dilakukan melalui penugasan kepada  Badan Usaha Milik Negara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas usulan gubernur atau wali kota,” bunyi Pasal 6 ayat (4) Perpres ini.

 

Dalam aturan ini juga mengatur tarif mengenai pembelian energi listrik berbasis sampah oleh PT PLN (Persero). Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dalam Perpres ini ditetapkan berdasarkan besaran kapasitas PLTSa yang dijual kepada PT PLN (Persero).

 

Energi listrik dengan besaran kapasitas sampai dengan 20MW (megawatt) dikenakan tarif sebesar 13,35 sen dollar AS/kWh yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi, jaringan tegangan menengah, dan jaringan tegangan rendah. Kemudian, energi listrik dengan besaran kapasitas lebih dari 20MW yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi atau jaringan tegangan menengah dengan perhitungan: Harga Pembelian (sen dollar AS/kWh) = 14,54 – (0,076 x besaran kapasitas PLTSa yang dijual ke PT PLN).

 

“Harga pembelian tenaga oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan dari PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero),” bunyi Pasal 11 ayat (2) Perpres ini.

 

Ketentuan harga sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dikecualikan dalam hal pembangunan PLTSa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. “Hasil penjualan listrik kepada PT PLN (Persero) merupakan hak dari pengembang PT PLTSa,” bunyi Pasal 12 Perpres ini.

 

Mengenai pendanaan untuk percepatan pembangunan PLTSa, dalam Perpres ini disebutkan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sementara itu, pendanaan program ini dapat digunakan dari APBN yang ditujukan untuk Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah kepada Pemerintah Daerah, yang besarnya paling tinggi Rp 500 ribu per ton sampah.

 

Ditegaskan dalam Perpres ini, pembangunan PLTSa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

 

Wacana pemanfaatan sampah menjadi energi listrik sebenarnya telah lama dicanangkan pemerintah. Namun, realisasinya hingga saat ini masih belum memuaskan. Pasalnya, seperti dikutip dari situs KESDM pada 2016, dari potensi yang tercatat sebesar 2.066 MW pemanfaatannya hanya sebesar 17,6 MW pada 2016.

 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan potensi tersebut terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sehingga, dia menilai kondisi ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ketersediaan listrik nasional.

 

Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan Feed In Tariff untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota sebagai perubahan dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2013.

 

“Dengan adanya peraturan yang baru tersebut, terdapat perubahan besaran harga jual tenaga listrik (Feed In Tariff) yang lebih kompetitif serta menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sehingga dapat mengantisipasi fluktuasi perekonomian dan menciptakan kondisi iklim investasi yang lebih stabil,” kata Rida dalam keterangan persnya pada 2016 silam.

 

Rida juga menjelaskan pemerintah telah menargetkan pengembangan listrik yang bersumber dari Bioenergi sebesar 41,8 GW yang salah satunya yaitu pengembangan sampah kota menjadi listrik.

 

Dalam Perpres ini disebutkan, dalam pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTSa, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengawasan serta memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran percepatan pelaksanaan pembangunan PLTSa.

 

Tim Koordinasi tersebut terdiri dari Menko Kemaritiman yang bertindak sebagai ketua, kemudian Menko Perekonomian sebagai Wakil Ketua. Sedangkan anggotanya terdiri dari Wakil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Kabinet, BKPM, BPPT dan LKPP.

 

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 16 April 2018 itu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua