Sabtu, 21 April 2018
Srikandi Hukum 2018
Loeke Larasati: Perjuangan Perempuan Kedua di Kursi Jaksa Agung Muda
Di mata Loeke, perempuan itu hebat ketika menjalani dua profesi yakni profesi hukum dan ibu rumah tangga. Tetapi bukan berarti kalau hanya seorang ibu rumah tangga tidak hebat. Justru, ibu rumah tangga bekerja jauh lebih berat/keras daripada suaminya.
Aji Prasetyo
Loeke Larasati: Perjuangan Perempuan Kedua di Kursi Jaksa Agung Muda
Loeke Larasati. Foto: RES

Tak banyak cerita kiprah yang bisa didapat mengenai perempuan yang satu ini. Kalau kita mengetik nama “Loeke Larasati Agoestina”, mungkin hanya ada berita-berita terbaru yang muncul seperti pengangkatannya sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI pada Oktober 2017 hingga saat ini. Atau ketika ia diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat di tahun yang sama.  

 

“Jangankan kamu, waktu staf kejaksaan mau bikin profil saya saja juga bingung,” kata Loeke Larasati Agoestina atau yang kerap disapa Loeke saat membuka wawancaranya dengan Hukumonline di Kejaksaan Agung, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir Maret 2018 lalu.

 

Loeke Larasati menjadi wanita kedua menjabat Jamdatun setelah Harprileny Soebiantoro (Ellen). Loeke sebelumnya pernah mengemban jabatan strategis di Korps Adhyaksa seperti Wakajati Riau (2012-2014), Kajati DI Yogyakarta (2014) hingga Kepala Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (2015). Kepada Hukumonline, Loeke banyak bercerita awal mula dirinya memilih profesi Jaksa dan pengalamannya menekuni karir sebagai “pengacara negara” ini.

 

Loeke menuturkan, meski telah menjadi salah satu petinggi Kejaksaan, awalnya ia sempat memilih jurusan elektro atau kedokteran di perguruan tinggi. Tetapi, justru ia diterima di Fakultas Hukum (FH) Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Setelah lulus dari FH Universitas Parahyangan (1984), ia sempat melamar ke beberapa perusahaan swasta, tetapi takdir berkata lain karena ia malah lulus seleksi CPNS di Kejaksaan Agung beberapa tahun kemudian.

 

“Memang rejekinya ada di Kejaksaan ya, saya masuk diterima di Jakarta. Di situ saya memulai perjuangan, mengembangkan karir, pendidikan, berawal dari Jakarta,” ujar Ibu tiga anak ini.

 

Meski terlahir keluarga berlatar belakang profesi hukum, namun Loeke menegaskan tidak ada paksaan sama sekali dari keluarga untuk berkiprah di dunia hukum. Selain ayahnya seorang advokat, mertuanya juga merupakan salah satu pejabat Kejaksaan ketika itu. “Paling ya saran, izin dari suami saya dulu, waktu saya diterima CPNS Kejaksaan Agung masih boleh kalau sudah nikah. Tapi, setelah saya diterima aturannya enggak boleh kalau menikah dulu. Saya yang terakhir, syarat masih boleh menikah,” kata Loeke.

 

Baca:

 

Kasus purbakala pertama

Dalam perjalanannya selama lebih dari 31 tahun menjadi abdi negara sejak lulus CPNS pada Maret 1987, selama kurun waktu tersebut pengalaman pahit-manis telah dialaminya ketika menjalankan tugasnya sebagai Jaksa. Ia membagi dua pengalaman yang tidak pernah dilupakan sepanjang karirnya sebagai penegak hukum. Pertama, saat menangani kasus perusakan cagar alam di Yogyakarta. “Itu satu-satunya perkara perusakan situs yang disidangkan,” kenang Loeke.

 

Singkat cerita, kasus yang dimaksud Loeke adalah perusakan bangunan SMA “17” yang telah masuk kategori Cagar Budaya. Dua terdakwa dalam perkara ini yakni Mochammad Zakaria dan Yoga Trihandoko divonis masing-masing denda Rp500 juta karena terbukti bersalah melanggar Pasal 105 jo Pasal 113 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.   

 

“Saya juga sudah deg-degan, kira-kira terbukti atau tidak, alhamdulillah terbukti. Waktu itu Dirjen atau siapa datang meng-apreciate itu, saya juga sampai deg-degan karena baru kali itu menggunakan UU kepurbakalaan,” tutur Loeke.

 

Selain tentang penanganan perkara, ada satu hal yang membuatnya terharu kalau mengingat kenangan itu, saat dirinya menjabat Kajati Jawa Barat. Jadi, kata Loeke, ketika itu ada program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang mengharuskan mendatangi berbagai sekolah dalam rangka sosialisasi dan pembinaan.

 

Sempat jadi perdebatan mengenai sekolah mana saja yang perlu diberikan sosialisasi. Singkat cerita, SMA Negeri 3 Bandung terpilih menjadi salah satu lokasi, tetapi beberapa rekannya tidak setuju karena sekolah tersebut dianggap salah satu sekolah terbaik, sehingga tidak diperlukan sosialisasi.

 

Namun, ia mempunyai pendapat sosialisasi dilakukan tidak hanya kepada sekolah tertentu saja, tetapi harus secara menyeluruh dan argumentasinya itu diterima oleh para koleganya. Dan akhirnya ia pun kembali menginjakkan kaki di sekolah tercintanya itu setelah lebih dari 40 tahun.

 

“Saya datang ke sana terharu juga setelah 40 tahun enggak pernah datang ke sekolah. Kebetulan kepala sekolahnya perempuan Bu Yeni. Saya juga perempuan, sama-sama terharu saya, tahun ‘77 saya lulus, saya ke sana kemarin tahun 2017. Bangunan (sekolahnya) hampir sama seperti dulu, kan bangunannya heritage juga kan SMA 3, dalem-nya juga masih begitu luarnya juga,” terang Loeke yang juga alumnus SMA 3 Bandung pada 1977.

 

Sebagai penegak hukum bisa dibilang pekerjaan yang digelutinya mempunyai risiko cukup besar. Apalagi ia beberapa kali menduduki jabatan tertinggi di daerah. Tetapi hingga saat ini, ia mengaku belum ada ancaman yang benar-benar mengganggu hidupnya. “Selama ini belum, tapi kalau didemo iya,” ujar Loeke.

 

Ia pun mengingat kembali memorinya yang sempat didemonstrasi sejumlah warga terkait sebuah perkara di Yogyakarta. “Sampai bakar-bakar ban di luar kantor, itu kan sebetulnya kita harus kuat menghadapi hal seperti itu. Itu kan suatu bentuk yang menurut saya luar biasa juga sampai bakar-bakar ban,” kata Loeke tanpa menceritakan perkara apa yang dimaksud.

 

 

Cara mengatur waktu

Hampir semua wanita karir yang sudah berumah tangga dan punya anak, rata-rata memiliki masalah yang sama yakni bagaimana membagi waktu antara pekerjaan, tugasnya sebagai istri sekaligus ibu dari anak-anaknya. Loeke memberi tips bagaimana ia menjalankan semua itu dalam kurun waktu 31 tahun berkarir di Kejaksaan.  

 

Baginya, apa yang telah dilakukan selama ini tak lepas dari dukungan keluarga seperti suami dan anak-anaknya. “Saya kan enggak ujug-ujug sampai begini kan, dulu anak-anak saya masih kecil-kecil, kita harus bisa membagi dua itu tadi tidak bisa jalan sendiri, harus ada support, dukungan dan izin dari suami,” kata Loeke.

 

Sebagai contoh, saat ia menjabat sebagai Wakajati Kepulauan Riau, ia pun harus meminta izin dari suami untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Kemudian ia pun memberi pengertian kepada anak-anaknya yang kala itu masih usia belum sekolah bahwa dirinya juga harus bekerja melaksanakan tugas. Caranya, mengajak berbicara kepada mereka sebagaimana layaknya orang dewasa. Loeke bersyukur, selama ini suami dan anak-anaknya yang sekarang telah dewasa juga mendukung tugasnya sebagai jaksa karir.

 

“Saya ajak mereka ngomong seperti layaknya anak SMP dan SMA. Padahal, waktu itu mereka masih berusia 4 tahun, 5 tahun. Kalau saya pergi mereka harus lihat, enggak ngumpet-ngumpet, Jadi akhirnya mereka memahami ibunya tuh emang kerja,” ujarnya.

 

Meski mendapat dukungan penuh, namun ia juga selalu berusaha menyempatkan waktu untuk keluarganya. Misalnya, setiap hari libur dan memang tidak ada tugas mendesak, Loeke selalu menghabiskan waktu berkumpul dengan keluarga.

 

Baca:

 

Pentingnya tempat penitipan anak

Bagi Loeke, seorang wanita karir akan menurun kinerjanya ketika mereka sudah menikah dan mempunyai anak. Sebab, pikiran mereka otomatis terbelah karena selain memikirkan pekerjaan juga memikirkan keluarga, apalagi jika telah memiliki anak. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah menyediakan pelayanan tempat untuk menitipkan anak agar para ibu yang bekerja tidak lagi khawatir memikirkan anaknya.

 

“Seorang wanita sebelum menikah itu kerjanya bagus. Kalau ibu-ibu yang sudah menikah, dia punya anak, itu katanya kinerjanya berkurang. Menurut saya, kemungkinan seperti itu betul, karena ketika dia menikah lalu punya anak kan pemikirannya bercabang. Apalagi kalau di rumah tidak semua keluarga punya pembantu, suster, itu salah satu kesulitan yang dipikirkan oleh semua instansi yang perlu semacam tempat penitipan anak untuk ibu-ibu yang bekerja,” harapnya.

 

Ketika bertugas di Kejati DKI Jakarta, Loeke mengalami hal itu. Untungnya, ada sebuah instansi yang menyediakan tempat penitipan anak lengkap dengan segala fasilitasnya. Mulai dari tempat bermain, pembimbing, dokter, hingga psikolog, sehingga ia bisa fokus bekerja. Langkah ini memang tidak mudah ia sering diprotes orang tuanya. Namun Loeke anggap apa yang dilakukannya merupakan cara terbaik. Selain ia dapat bekerja, anak-anaknya pun dapat dilihat perkembangannya ketika jam istirahat.

 

Sekarang ini, tempat penitipan anak memang sering ditemui di berbagai lokasi, khususnya di Jakarta, namun harga yang harus dibayar tidaklah murah. Dari berbagai informasi yang dirangkum Hukumonline, biaya untuk penitipan anak dengan fasilitas cukup lengkap berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp400 ribu per hari atau sekitar Rp3 juta hingga Rp10 juta per bulan. Jumlah ini tentu cukup besar mengingat jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta saja sekitar Rp3,7 juta.

 

Karena itu, menurut Loeke, harus ada peran serta dari pemerintah sehingga biaya penitipan anak bisa lebih terjangkau. “Waktu tahun ‘90an, mereka punya ini untuk pegawai negeri berapa, untuk swasta berapa, itu bisa (bayar) harian, bisa mingguan, itu sangat-sangat membantu, mungkin itu perlu menjadi pemikiran. Kalau dulu itu ada di Bulog, Departemen Kesehatan dan Kehutanan, saya enggak tahu sekarang. Apa di kementerian itu masih ada?”

 

Wanita berkarir bidang hukum

Terkait profesinya aparat penegak hukum, Loeke mempunyai segudang pengalaman dalam menghadapi berbagai tekanan yang muncul baik sebagai abdi negara maupun ibu rumah tangga. Ia berpesan bagi wanita karir terutama bagi mereka yang menekuni profesi hukum agar bisa tetap bekerja dengan baik tanpa melupakan perannya di keluarga. Menurut Loeke, perempuan yang berprofesi sebagai penegak hukum mempunyai tantangan cukup berat. Apalagi bagi mereka yang memang ingin mempunyai jenjang karir.

 

“Kita ada kodrat sebagai ibu, istri. Kalau sebagai penegak hukum kita harus kuat, tidak mudah menyerah, dan satu lagi tidak melupakan keperempuanan kita,” pesannya.

 

Lalu, bagaimana gambaran sosok perempuan di mata Loeke? “(Perempuan itu) hebat. Kalau perempuan punya dua profesi, sebagai aparat penegak hukum entah itu jaksa, hakim, atau polisi, dan ibu rumah tangga. Kalau anak zaman now bisa bekerja dimana saja, tapi kita harus ke kantor, berangkat jam 5 subuh atau jam 6, begitu sampai rumah kita juga harus kerja lagi kan?”

 

Kemudian, ketika pulang ke rumah ia juga masih melakukan pekerjaan menjadi ibu rumah tangga seperti menyediakan minum, makanan bagi suami dan anak-anak, dan membimbing putra-putrinya mengerjakan tugas dari sekolah. “Setelah pulang bekerja, kita harus memperhatikan lagi situasi di rumah, kita harus nyediain ini, itu, kita harus bantu anak-anak ngerjain PR,” ujarnya.

 

Meski begitu, kata dia, bukan berarti kalau hanya seorang ibu rumah tangga tidak hebat. Loeke berpendapat ibu rumah tangga bekerja jauh lebih berat atau keras daripada suaminya. “Karena ibu rumah tangga pun profesi tersendiri yang sangat luar biasa, kerjanya hampir 24 jam, bangun subuh sampai mau tidur lagi kan dia ada. Pekerjaan rumah tangga enggak abis-abis. Jadi saya mengapresiasi ibu-ibu rumah tangga karena saya anggap itu profesi yang luar biasa.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.