Selasa, 24 April 2018

Permenkumham Ujian Pengangkatan Notaris Dinilai Maladministrasi

"Meningkatkan kualitas notaris bukan diindividunya, tapi kenapa tidak di kampus atau tempat magang"
M. Agus Yozami

Penasihat Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, merupakan praktik maladministrasi.

 

"Pelaksanaannya (permenkumham) menimbulkan maladministrasi," katanya dalam acara Diskusi Publik bertemakan "Menggugat Yasonna", seperti dilansir Antara di Jakarta, Selasa (24/4).

 

Ia menjelaskan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menegaskan bahwa sumber hukum suatu permen yakni atas perintah undang-undang dan kewenangan.

 

Dikatakan, artinya permen itu harus merujuk kepada undang-undang, yakni UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak memerintahkan ada persyaratan calon notaris mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris.

 

Artinya permen itu menimbulkan tidak ada kepastian hukum, tidak jelas rujukan dan pelaksanaan menimbulkan maladministrasi, katanya. “Dengan besar hati menkumham melalui aspirasi calon notaris itu, harus menghentikan dan mencabut permenkumham itu," katanya.

 

Ia menyebutkan jika alasannya untuk meningkatkan kualitas notaris melalui ujian tersebut, kenapa harus dibebankan kepada calon notaris yang notabene telah menyelesaikan S2 kenotariatan dengan biaya yang tidak sedikit itu.

 

"Meningkatkan kualitas notaris bukan diindividunya, tapi kenapa tidak di kampus atau tempat magang," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua