Rabu, 25 April 2018

Hukumonline Menjadi Dosen Tamu di STHI Jentera

Menyampaikan materi bertema “Menggunakan Media Massa dan Tips Menyusun Pers Release”.
M-27
Pemred Hukumonline Fathan Qorib saat menjadi dosen tamu di STHI Jentera, Selasa (24/4). Foto: M-27

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera mengundang Hukumonline untuk menjadi dosen tamu, Selasa (24/4). Materi bertema “Menggunakan Media Massa dan Tips Menyusun Pers Release” itu disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Hukumonline, Fathan Qorib. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi mata kuliah Advokasi dan Media Massa untuk mahasiswa semester VI STHI Jentera.

 

Saat menyampaikan materinya, Fathan menceritakan bagaimana perkembangan media massa sebelum dan setelah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terbit. Menurutnya, kebebasan informasi khususnya untuk media massa baru benar-benar dirasakan usai UU Pers terbit.

 

“Sebelum UU Pers terbit kebebasan informasi sangat terbatas, bahkan ada media yang dibredel oleh pemerintah pada saat itu,” kata Fathan.

 

Media, lanjut Fathan, merupakan pilar keempat demokrasi yang bertujuan sebagai wadah penyampaian informasi kepada masyarakat. Atas dasar itu, peran media dalam era demokrasi sangatlah penting. Meski begitu ia mengingatkan agar masyarakat jeli dalam memilah informasi yang diperoleh.

 

“Sekarang banyak sekali informasi hoax yang berseliweran di dunia maya, perlu kehati-hatian masyarakat untuk mencerna informasi yang ada,” tuturnya.

 

Mahasiswi STHI Jentera, Surti Handayani bertanya terkait maraknya media nasional yang kurang memberitakan isu kehutanan yang melibatkan perusahaan. Hal ini berkaca dari pengalamannya bergerak dalam isu masyarakat adat. Menurutnya, banyak media yang memberitakan dari sisi pengusaha saja.

 

Lantaran tak berjalannya mekanisme coverboth side tersebut, Surti bersama rekan-rekannya berinisiatif untuk membuat situs yang berisi artikel mengenai persoalan terkait dari kacamata masyarakat adat. “Apakah hal tersebut dari sisi hukum diperbolehkan dan bisa disebut sebagai media?” tanya Surti yang merupakan anggota Komite Pengarah Nasional DGM (Dedicated Grant Mechanism) utusan perempuan ini.

 

Menurut Fathan, sebuah media dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai UU Pers, kepatuhan terhadap peraturan dari Dewan Pers, di mana ada sejumah persyaratan dari perusahaan yang bergerak dalam bidang pers. Selain itu, media wajib menegakkan prinsip kode etik jurnalistik, pedoman media siber hingga memiliki fungsi menyampaikan informasi secara berkala. Mekanisme yang jelas sebagai media juga perlu ada.

 

Baca:

 

Tips Menyusun Pers Release

Dalam kesempatan yang sama, Fathan juga menyampaikan sejumlah tips dalam menyusun siaran pers (pers release). Pertama, dalam siaran pers harus jelas poin utama yang ingin disampaikan. Misalnya, penyusun siaran pers ingin mengangkat isu, kegiatan atau lembaganya.

 

Kedua, dalam siaran pers lebih baik terdapat kutipan dari narasumber. Kutipan harus jelas dan sesuai dengan tema yang diangkat. Ketiga, terdapat penjelasan mengenai organisasi/lembaga/institusi yang mengeluarkan siaran pers.

 

Keempat, ada pencantuman contact person, nama beserta nomor telponnya yang dapat menjelaskan isi dari siaran pers dan bisa dihubungi oleh media. Kelima, gaya penulisan ringan, mudah dimengerti. “Bila perlu seperti berita,” katanya.

 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengirim siaran pers, wadah pengirimannya mudah diterima misalnya via email. Selain itu, perlu ada gambar/foto terkait kegiatan yang ingin disampaikan dan jangn lupa menyantumkan penyelenggara cara dari pers release tersebut.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua