Kamis, 26 April 2018

​​​​​​​Mekanisme Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Oleh: Donke Ridhon Kahfi*)

​​​​​​​Khususnya di 12 daerah berdasarkan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018.
RED
Donke Ridhon Kahfi. Foto: dok. pribadi

Latar Belakang

Permasalahan sampah kota di Indonesia masih harus menempuh jalan terjal untuk diselesaikan. Akan tetapi, penanganan pengelolaan dan pengolahan sampah yang baik merupakan hal yang sudah sangat mendesak mengingat semakin bertambahnya volume sampah setiap hari dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk. Dengan demikian penanganan sampah membutuhkan suatu cara yang lebih baik.

 

Saat ini, penanganan sampah pada umumnya hanya meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan yang kurang memikirkan bagaimana pemrosesan akhir untuk memusnahkan sampah tersebut dengan cara yang lebih efektif, lebih ramah lingkungan dan dapat menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat seperti menghasilkan energi listrik.

 

Sebagai solusi atas pemrosesan akhir persampahan, konsep PLTSa yakni mengolah sampah menjadi sumber energi dan pemanfaatannya untuk menyuplai kebutuhan listrik menjadi salah satu opsi. Akan tetapi, pelaksanaan pembangunan PLTSa membutuhkan dana yang tidak sedikit yang akan sangat sulit didanai oleh APBN/APBD. Untuk itu, diperlukan suatu model bisnis yang tepat dan kebijakan yang dapat mendukung investasi.

 

Dengan demikian, Pemerintah mengeluarkan Perpres 35/2018 untuk melaksanakan percepatan pembangunan PLTSa dengan fokus pada 12 pemerintah daerah yang meliputi Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Tangerang, Tangsel, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Maksasar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

 

Isu Fundamental Pembangunan PLTSa


  1. Pemilihan Teknologi

Dalam membangun PLTSa dapat memilih beberapa teknologi yang telah dikenal. Berdasarkan Pasal 33, Permen PU 03/2013 teknologi yang dapat dipilih adalah: 1) Metode Lahan Urug Terkendali, 2) Metode Lahan Urug Saniter dan 3) Teknologi Ramah Lingkungan.

 

Akan tetapi, berdasarkan Buku Panduan Sampah Menjadi Energi yang dikeluarkan oleh ESDM (Buku Panduan WTE), banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai penilaian untuk memilih teknologi yang ada. Dengan demikian diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai kesesuaian antara sampah yang ada dan teknologi yang akan dipilih. Perihal pemilihan teknologi dalam Perpres 35/2018 tidak secara eksplisit diatur. Dengan demikian kajian studi kelayakan yang akan menjadi dasar pertimbangan dari pemilihan teknologi PLTSa.

 


  1. Tipping Fee

Berdasarkan Buku Panduan WTE, Tipping Fee adalah kompensasi yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada pihak yang mengelola kegiatan pengelolaan sampah perkotaan. Dasar yang dapat dijadikan acuan untuk memberikan kompensasi diatur dalam UU No. 18/2008 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan/atau daerah wajib membiayai kegiatan pengelolaan sampah yang berasal dari APBN/APBD.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua