Jumat, 27 April 2018

Advokat Indonesia di Tengah Perkembangan Hukum Bisnis Internasional

 

Kedua, Peradi punya tanggung jawab untuk mengatur pengabdian advokat Indonesia. Termasuk menerbitkan kartu dan mengatur pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Ketiga, Peradi juga berperan dalam penerbitan rekomendasi dan kelulusan advokat asing. Para advokat asing harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi advokat dan lulus ujian advokat. Peran ini bisa menjadi saringan atas masuknya advokat asing yang tak sesuai kebutuhan di lapangan. Meskipun terbuka bagi advokat asing memberikan jasa hukum di Indonesia, tetapi mereka belum bisa menjalankan litigasi di pengadilan. Keempat, Peradi menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga di dalam dan di luar negeri.

 

Salah satu pekerjaan rumah organisasi advokat yang belum terjamah dalam perkembangan terbru bisnis global adalah membuat panduan mengenai bisnis dan hak asasi manusia. Merujuk pada panduan yang dibuat Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa, International Bar Association (IBA) telah menerbitkan IBA Practical Guide on Business and Human Rights for Business Lawyers. Panduan ini mengarahkan apa yang harus diperhatikan dan dilakukan para pengacara perusahaan saat melakukan due diligence.

 

(Baca juga: Kenali Panduan Praktik Ala Asosiasi Advokat Sejagat)

 

Sesuai pedoman yang dikeluarkan Dewan HAM PBB, para advokat harus memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia. Kisruh hasil kelapa sawit Indonesia di Eropa menjadi salah satu masalah termutakhir yang menunjukkan betapa berpengaruhnya isu hak asasi manusia dalam menjalankan bisnis global. Lantas, apakah advokat Indonesia akan mengabaikan perkembangan itu?

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua