Jumat, 27 April 2018

Perpres Penggunaan TKA Mesti Diatur Rinci dalam Permenaker

Karena Perpres No. 20 Tahun 2018 mengandung ketidakjelasan yang perlu diatur secara teknis melalui Kepmenaker atau Permenaker.
Rofiq Hidayat
Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Foto: RES

Polemik berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) terus bergulir. Salah satu kelemahan Perpres TKA ini tidak memberikan batasan yang jelas mengenai jenis pekerjaan apa saja yang dapat diisi oleh TKA.

 

“Perpres ini tidak menyebutkan batasan jenis pekerjaan yang diberikan kepada TKA,” ujar Ketua Komisi IX Dede Yusuf di Komplek Gedung Parlemen, Jumat (27/4/2018).

 

Meski Perpres tersebut mengatur syarat kompetensi ketika instansi pemerintah menggunakan TKA. Sayangnya, “kebutuhan instansi pemerintah” ini tidak dijelaskan secara gamblang. Kelemahan lain, Perpres No. 20 Tahun 2018 ini tidak menyebutkan bagaimana tindakan terhadap masuknya TKA ilegal. Padahal, Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan tengah fokus terhadap keberadaan masuknya TKA ilegal melalui jalur tidak resmi.

 

Apalagi temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut ada ketidaksesuaian  data TKA milik pemerintah dengan hasil temuan di lapangan. Seperti, TKA dari Tiongkok sedemikian besar masuk setiap hari ke Indonesia. Ironisnya, TKA asal Tiongkok tanpa memiliki ketrampilan.

 

“Berdasarkan temuan tersebut, seharusnya Perpres itu mempertahankan peluang kerja bagi pekerja lokal, bukan sebaliknya membuat aturan khusus bagi TKA. Pemerintah ketika membuat aturan harus mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya,” kata dia. Baca Juga: Ombudsman Perpres Penggunaan TKA Perlu Mengatur Dua Substansi Ini

 

Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati mengatakan sedari awal Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri telah diingatkan agar berhati-hati terhadap perubahan pengaturan penggunaan TKA. Meski ada beberapa kemajuan. Misalnya, ada kewajiban membayar dana kompensasi bagi pemberi kerja yang menggunakan setiap TKA dan pemberi kerja wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA.

 

Dia melanjutkan Perpres tersebut tidak sedikit mendelegasikan kewenangan kepada Menaker untuk membuat aturan turunan yang lebih teknis dan detil melalui Keputusan Menaker (Kepmenaker) atau Peraturan Menaker (Permenaker). Ia menilai produk hukum Kepmenaker) atau Permenaker menjadi kunci terlaksanakanya Perpres No. 20 Tahun 2018.

 

“Karena akan diketahui jenis jabatan apa saja yang dilarang diisi oleh TKA. Seperti soal jabatan tertentu yang tidak boleh diisi TKA harus dijelaskan lebih lanjut melalui Kepmenaker atau Permenaker,” saran dia.

 

Selain itu, aturan turunan dari Perpres itu bisa mengatur jenis pekerjaan apa saja yang dibutuhkan instansi pemerintah. Demikian pula, penggunaan TKA di sektor pendidikan, lembaga sosial, dan keagamaan disebutkan tidak dipungut dana kompensasi untuk jabatan tertentu.

 

“Sejak awal, saya mengingatkan agar bila memang ada perubahan soal norma pengaturan TKA agar dibuat norma yang limitatif dengan menyebut bidang yang benar-benar mencerminkan kebutuhan ketenagakerjaan di Indonesia,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

 

Tak perlu khawatir

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan tak perlu khawatir dengan keberadaan Perpres 20 Tahun 2018 ini. Sebab, lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal yang tersedia masih lebih banyak ketimbang jenis pekerjaan yang bakal diisi TKA. “Jumlah TKA masih tergolong proporsional. Terbitnya Perpres ini tidak akan berdampak terhadap besarnya jumlah TKA di Indonesia,” kata Hanif.

 

Dia menegaskan Perpres No. 20 Tahun 2018 hanya mempercepat atau mempermudah proses perizinan penggunaan TKA. Namun, posisi pemerintah bukan membebaskan perizinan, tetapi mengatur. Ia mengakui masih banyaknya TKA ilegal yang masuk ke Indonesia. Namun, selama ini TKA Illegal sudah ditindak tegas oleh pemerintah tanpa kompromi.

 

“Ada TKA ilegal itu, iya. Pemerintah tak pernah membantah bahwa yang ilegal itu ada. Tapi yang ilegal itu oleh pemerintah terus ditindak,” kata dia.

 

Mantan anggota DPR periode 2009-2014 itu menilai jumlah TKA di Indonesia masih wajar. Rinciannya, hingga akhir 2017, jumlah TKA sebanyak 85.947 orang; tahun 2016 sebanyak 80.375 orang; dan tahun 2015 tercatat 77.149 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri tidak berbanding dengan jumlah TKA di Indonesia. Ia pun melansir hasil survei World Bank. Yakni sebanyak 9 juta TKI di negara luar negeri. Antara lain 55 persen di Malaysia, 13 persen di Arab Saudi, 6 persen di Hongkong, dan 5 persen di Singapura.

 

Salah satu alasan terbitnya Perpres selain mempermudah perizinan juga meningkatkan iklim investasi. Dia mengutip pernyataan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) investasi sangat berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Dari, dua juta lapangan pekerjaan, setengahnya sumbangan dari investasi.

 

“Dari dua juta lapangan pekerjaan yang tercipta, hanya sebagian kecil saja posisi yang diisi oleh TKA. Harapannya, masuknya TKA pun menjadi jalan mendapat investor yang menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Hanif.

 

Namun, alasan investasi ini dipertanyakan Dede Yusuf. Sebab, dalih investasi sudah dilakukan sejak pemerintahan era Orde Baru. Bahkan, masuknya TKA ke Indonesia sudah berlangsung lama dan tidak menjadi persoalan. Namun, kenapa kebijakan membuka kran masuknya TKA di era pemerintahan Jokowi dipersoalkan. “Ini yang kami ingin tahu,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua