Senin, 30 April 2018
Pentingnya ‘Definisi Terorisme’ dalam RUU Terorisme
Pengaturan definisi terorisme dinilai penting sebagai parameter awal menentukan sebuah tindakan masuk kategori terorisme atau bukan dan membedakan antara tindak pidana makar dan terorisme.
Rofiq Hidayat
Pentingnya ‘Definisi Terorisme’ dalam RUU Terorisme
Ilustrasi penanganan aksi terorisme. Foto: RES

DPR dan pemerintah masih terus melakukan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pembahasan antara Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah sudah menyepakati lebih dari  90 persen seluruh pasal. Hanya saja, pembasahan masih menyisakan pasal mengenai definisi “terorisme” itu sendiri.

 

“Iya soal pasal rehabilitasi dan kompensasi sudah diketuk. Tinggal pasal pendefinisian teroris saja yang belum (disepakati),” ujar Ketua Panja RUU Terorisme, Ahmad Syafii kepada Hukumonline, Senin (30/4/2018).

 

Menurut pria yang kerap disapa Romo itu, seandainya pemerintah sudah merumuskan definisi terorisme sesuai dengan standar baku, maka RUU tersebut sudah dapat dirampungkan sebelum masa reses. “Sayangnya, pemerintah belum merumuskan norma pendefinisian terorisme sesuai standar baku dalam draf RUU,” ujar Romo.

 

Meski pihak pemerintah sudah menyodorkan definisi terorisme yang berasal Polri, TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk Panja RUU Terorisme DPR sendiri. Namun, semua definisi terorisme yang diajukan masih dinilai Panja DPR belum memenuhi standar baku. 

 

“Definisi terorisme usulan pemerintah belum mengakomodir rumusan dari berbagai lintas sektor penegak hukum. Tak hanya itu, rumusan pemerintah hanya mengatur sebagian dari tindak pidana saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. “Dan ini belum mendapat titik temu. Karena itu, kami minta agar pemerintah memperbaiki terlebih dahulu rumusan itu,” ujar anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra itu. Baca Juga: 3 Substansi Ini Membuat Pembahasan RUU Terorisme Berlarut

 

Sedari awal, pemerintah memang enggan memberi definisi soal terorisme. Anggota Panja RUU Terorisme, Arsul Sani punya catatan sendiri. Menurutnya, pemerintah, khususnya penegak hukum tidak mau mengatur definisi terorisme. Alasannya, ketika ada pengaturan definisi terorisme bakal membatasi kerja-kerja aparat dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana teroris.

 

Sementara DPR yang banyak menerima aspirasi dan masukan dari masyarakat, merasa perlu memberi definisi terorisme dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, penegak hukum tidak dengan mudahnya menggunakan UU  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menjerat pelaku.

 

“Selama ini timbul stigma bahwa terorisme itu menyangkut kelompok tertentu dalam hal ini kelompok Islam. Akhirnya, usulan definisi disepakati. Panja pemerintah dan Panja DPR sepakat bahwa harus ada definisi,” tegasnya.

 

Dia mengakui tidak mudah merumuskan definisi makna terorisme. Misalnya, di Amerika saja, kata Arsul, kesulitan menentukan pendefinisian terorisme ini. Sebut saja, Federal Bureau of Investigation (FBI), Central Intelligence Agency (CIA), dan Security Advisor memiliki definisi terorisme yang berbeda-beda. Dengan begitu, belum ada kesamaan definisi terorisme yang baku di Amerika.

 

Ditegaskan Arsul, masing-masing institusi yang memberi usulan rumusan definisi terorisome belum mencapai kesepakatan rumusan yang ideal. “Ini dibahas lebih lanjut agar adanya persamaan persepsi atas definisi terorisme. Nanti harus ada titik temunya,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

 

Definisi terorisme penting

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju berpendapat definisi terorisme dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme amatlah penting. Sebab, definisi terorisme sebagai menjadi parameter awal menentukan sebuah tindakan masuk kategori terorisme atau bukan. “Pentinglah, karena biar lebih jelas ukurannya,” ujarnya.

 

Misalnya, serangan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai serangan terorisme. Kemudian tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana terorisme. Menurutnya, definisi terorisme sebagai alat untuk membedakan serangan yang dilakukan oleh orang sakit jiwa dan orang normal. “Dan dalam beberapa kasus bisa juga untuk membedakan dengan gerakan (yang menginginkan) kemerdekaan,” kata dia.

 

Anggara melihat pemerintah memang enggan mengatur definisi terorisme dalam draf RUU. Sebabnya, definisi terorisme ini berdampak (membatasi) terhadap ruang gerak aparat penegak hukum menjerat pelaku tindak pidana teroris. “Ironisnya, kalau tidak ada definisi terorisme, aparat penegak hukum dapat dengan mudah menjerat seseorang dengan UU Pembeantasan Tindak Pidana Terorisme,” kata Anggara.

 

Padahal, kata Anggara, belum tentu orang yang melakukan tindak pidana memiliki motivasi untuk melakukan serangan yang dapat dikategorikan terorisme. Tegasnya, pengaturan definisi terorisme penting sebagai upaya membedakan antara tindak pidana makar dan terorisme. “Kan keduanya mirip-mirip tuh,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.