Selasa, 01 May 2018

Respons PP INI atas Kekacauan UPN dan Kritikan Calon Notaris Soal Permenkumham UPN

Semua pihak diminta teliti dan melakukan kajian mendalam sebelum menyatakan pendapat.
M-27
Logo Ikatan Notaris Indonesia. Foto: www.ikatannotarisindonesia.or.id

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) bereaksi atas pernyataan LSM Center for Budget Analysis (CBA) terkait kekacauan yang terjadi pada saat pelaksanaan UPN (Ujian Pengangkatan Notaris) yang dilaksanakan di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis (26/4). Ketua Bidang Hubungan Masyarakat PP-INI, Mugaera Djohar, menyatakan bahwa kekacauan yang terjadi saat pelaksanaan UPN pada Kamis lalu, murni ketidaksengajaan yang dikarenakan lemahnya akses internet.

 

Menurut Mugaera, PP INI sudah dua kali menggunakan lokasi tersebut untuk melakukan seminar-seminar. Dia mengatakan bahwa di tempat itu akses internet memang lemah, sehingga faktor kegagalan kemarin merupakan akibat dari faktor lemahnya akses internet. “Saya pikir hal itu tidak ada unsur kesengajaan karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak,” kata Mumoe -sapaan Mugaera Djohar-, kepada hukumonline, Senin (30/4) malam.

 

Mumoe menegaskan bahwa pelaksanaan UPN menurut ketentuan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sedangkan Keterlibatan PP INI, kata Mumoe, hanya sebagai pelaksana pelatihan atau magang bersama.

 

“Ini satu hal yang berbeda, tes UPN itu domainnya Kemenkum HAM, sedangkan untuk mengikuti kegiatan ujian kode etik, itu domainnya kami organisasi (PP INI). Saya pikir semua institusi organisasi profesi ada tes untuk melakukan kode etik. Jadi harus di pisahkan ya, jangan semua dijadikan satu,” ujar Mumoe.

 

Ia menjelaskan bahwa PP INI memberikan masukan kepada Kemenkum HAM tentang konten apa saja yang layak dan memenuhi syarat sebagai bahan yang akan di ujikan dalam UPN. Soalnya dalam pelaksanaan di lapangan calon notaris akan menghadapi masyakarat, dan masyarakat banyak berhadapan pada persoalan badan hukum, akta-akta perorangan, akta perjanjian kredit, akta pendirian badan hukum dan lain sebagainya.

 

Mumoe mengingatkan untuk dapat menjadi notaris bukanlah perkara mudah. Ada banyak hal yang harus dilalui, salah satunya mendaftar sebagai Anggota Luar Biasa (ALB). Setelah dinyatakan terdaftar sebagai anggota luar biasa, para anggota diharapkan dapat mengikuti Ujian Kode Etik Notaris dan seterusnya, di mana ujian tersebut tidak dapat diikuti secara cuma-cuma, bahkan harus meluarkan kocek dana yang tidak sedikit.

 

(Baca Juga: CBA Minta Ujian Pengangkatan Notaris Dievaluasi)

 

Ketika di tanya mengenai tanggapan PP-INI terhadap pernyataan yang dilayangkan  LSM CBA atas omzet miliaran rupiah yang diperoleh dari pengadaan UPN, Mumoe mengatakan bahwa persoalan biaya merupakan persoalan operasional. Menurutnya, itu suatu kebutuhan yang memang harus dikeluarkan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua