Kamis, 03 Mei 2018

Mengawasi Pengawas Pemilihan Oleh: Baron Harahap*)

​​​​​​​Idealnya, ruang penilaian atas sisi materiil rekomendasi Bawaslu/Panwas harus dimaknai merupakan ranah pengadilan.
RED
Baron Harahap. Foto: dok. pribadi

Hasil pengawasan Bawaslu/Panwas dalam output rekomendasi, nyatanya secara prosedural masih diawasi oleh KPU. Isi rekomendasi Panwas bagi KPU dalam banyak kasus dimaknai sebatas secarik kertas yang tak mengikat-tidak dilaksanakan. Sejak rezim pilkada langsung dengan model pelaksanaan yang terkoridori lewat UU No.1 Tahun 2015 hingga perubahan terakhirnya UU 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), rekomendasi Bawaslu/Panwas seolah tak bernyawa ketika berhadapan dengan KPU.

 

Terbaru pada kontestasi Pilkada Palopo, KPU Palopo menolak rekomendasi Panwas Palopo. Isi rekomendasi Panwas Palopo ditolak dengan alasan “tidak cukup alasan memberikan sanksi pembatalan paslon petahana”. Penolakan itu didasarkan pada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 820/3636/OTDA tanggal 18 April 2018, ditandatangani oleh Dirjen Otoda Kemendagri Soni Sumarsono.

 

Isinya memberikan penjelasan bahwa khusus Pelaksana Tugas (Plt) karena alasan meninggal dunia, mengundurkan diri atau alasan lain, maka tidak perlu ada izin dari Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini merupakan pengecualian (exception) atas norma pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 tahun 2016 (UU Pilkada).

 

Dengan kata lain, tidak terdapat kesalahan paslon petahana terkait pengisian jabatan dimaksud. Perlu diketahui, kasus ini diawali oleh tindakan Panwas Palopo yang menyatakan Paslon Petahana (HM Judas Amir) terbukti melakukan pelanggaran administrasi yakni melanggar pasal 71 ayat (2) UU Pilkada sebagaimana rekomendasi Panwas Palopo Nomor : 0361/SN/PM.00.02/IV/2018 tanggal 17 April 2018.

 

Nyaris serupa dengan Palopo, Panwas Parepare juga telah menerbitkan rekomendasi berkaitan dengan paslon petahana (a.n Taufan Pawe). Menurut Panwas Parepare, paslon petahana terbukti melakukan pelanggaran pemilihan yakni menyalahgunakan program beras sejahtera (rastra) sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

 

Sampai pada penulisan opini ini, KPU Parepare masih sedang melakukan kajian sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi a quo. Dalam batas waktu yang ditentukan UU Pilkada, tindaklanjut a quo wujudnya bisa berupa melaksanakan isi rekomendasi/tidak melaksanakan isi rekomendasi.

 

Mengawasi Panwas

Menilik pada kewenangannya, Panwas/Bawaslu adalah lembaga yang secara absolut berwenang menangani dan menilai ada tidaknya pelanggaran pemilihan atas temuan/laporan sebagaimana UU Pilkada yang ditangani dengan mekanisme Perbawaslu 14 Tahun 2017.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua