Jumat, 04 Mei 2018

Tiga Institusi Ini Siap Sambut Pengesahan RKUHP

Diharapkan pengesahan RKUHP dibarengi dengan pengesahan RKUHAP sebagai pedoman hukum acara pidana.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: HGW

Kepala Biro dan Penyuluhan Divisi Hukum Mabes Polri, Brigjen (Pol) Agung Makbul menilai materi muatan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi tantangan sekaligus moment pembenahan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebab, apabila RKUHP disahkan pada tahun ini bakal mengubah sistem peradilan pidana terutama fungsi dan kewenangan Polri dalam penegakan hukum.        

 

“Perubahan sistem peradilan pidana ini menjadi tantangan di internal Polri. Ini juga akan mengubah struktur Polri baik dari sisi kelembagaan maupun regulasi penanganan perkara di internal Polri,” ujar Agung Makbul saat berbicara dalam seminar nasional arah pembaruan hukum pidana Indonesia, Kamis (3/5/2018) di Jakarta.    

 

Agung menuturkan nantinya regulasi teknis penanganan perkara di internal Polri mesti menyesuaikan dengan RKUHP apabila sudah disahkan sebagai hukum pidana nasional. Hal ini berdampak pada perangkat lunak (infrastruktur pendukung) Polri yang mesti di-upgrade. Salah satunya, kesiapan Polri menyongsong hukum pidana nasional yakni pemekaran Polda di daerah yang wilayahnya sangat luas. “Polri siap dalam menghadapi hukum pidana nasional nantinya,” kata Agung.

 

Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Herman Jerman mengatakan pembaharuan hukum pidana nasional yang diharapkan ada keseimbangan antara pencegahan dan penindakan. Demikian pula, pemidanaan dilakukan secara selektif dan limitatif agar memenuhi prinsip penghematan. “Kemudian penggunaan double track system antara pidana/punishment dengan tindakan,” ujar Herman dalam kesempatan yang sama.

 

Pada prinsipnya, kejaksaan telah bersiap diri menyongsong berlakunya hukum pidana nasional serasa terus meningkatkan profesionalisme jaksa dengan cara meng-upgrade keilmuan dalam penanganan perkara pidana maupun perdata. Terpenting, pihaknya berupaya menjaga moralitas dan integritas jaksa sebagai penegak hukum. “Tidak ada artinya Undang-Undang kalau tidak dijaga moralitas dan integritasnya,” kata dia.

 

“Karena itu, jaksa sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana bertanggung jawab penuh dalam upaya penegakan hukum demi mewujudkan nilai kepastian, keadilan, kemanfaatan.” Baca Juga: Dilema Ketika Pengesahan RKUHP Jadi UU Hukum Pidana Nasional

 

Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Suhadi menilai keberadaan hukum pidana nasional tentu bakal menjadi pedoman bagi para hakim di badan peradilan. Menurutnya, hukum pidana nasional ini perlu diimbangi dengan percepatan pembahasan Rancangan KUHAP (RKUHAP) sebagai pedoman hukum acara. Sebab, hukum pidana materil dalam (RKUHP) harus sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum acara pidananya (RKUHAP).

 

“Misalnya, adanya putusan MK terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) boleh lebih dari satu kali. Sementara MA menetapkan pengajuan PK hanya satu kali. Pengaturan hukum acara terkait PK ini juga butuh kepastian hukum yang nantinya harus diatur RKUHAP,” kata Suhadi.

 

Karena itu, Hakim Agung ini mendesak agar RKUHAP dapat segera dilakukan pembahasan setelah RKUHP disahkan menjadi UU. Dengan begitu, ketika hukum pidana nasional berlaku dan diterapkan tak lama kemudian sudah harus ada pedoman hukum acaranya. “Sangat diharapkan hukum pidana nasional kita harus rasional. Kalau tidak sesuai HAM dan konstitusi silakan saja ajukan uji materi ke MK,” kata dia.

 

“Tetapi, hakim siap dan mengharapkan segera lahir (RKUHP dan RKUHAP),” katanya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua