Senin, 07 Mei 2018
Korupsi Yaya Hancurkan Reputasi Kemenkeu
Sri Mulyani minta KPK tindak mata rantai modus korupsi penyusunan anggaran di Kemenkeu.
Aji Prasetyo
Korupsi Yaya Hancurkan Reputasi Kemenkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi pejabat eselon satu saat menyampaikan keterangan pers terkait OTT pejabat Kemenkeu di Kantornya, Senin (7/5). Foto: AJI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung menggelar konferensi pers pasca penangkapan anggota Komisi XI DPR Dkk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibakan salah satu anak buahnya, Yaya Purnomo terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.

 

Ia terlihat sangat kecewa dan menganggap apa yang dilakukan pegawainya itu meruntuhkan reputasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bagi Sri, Yaya Purnomo (YP) yang menjabat Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan anggaran.

 

Karena itu, penangkapan Yaya menjadi peringatan adanya praktik makelar anggaran di kementeriannya. Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia mengaku telah berupaya memperkuat kinerja Kemenkeu. Namun, hal itu ternyata belum cukup karena masih ada saja anak buahnya yang melakukan korupsi.

 

"Saya kecewa dengan reformasi yang cukup panjang, dari proses bisnis, IT system, namun ada saja oknum yang melihat sebagai peluang untuk menjadi makelar anggaran," kata Sri di kantornya, Senin (7/5/2018). Baca Juga: Diselidiki Sejak Desember 2017, Akhirnya Anggota DPR Kena OTT KPK

 

Atas penangkapan ini, pihaknya akan kembali mereformasi tata kelola di Kemenkeu. Sebab, tindakan Yaya tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga berakibat runtuhnya integritas lembaga. "Penangkapan YP sangat mengecewakan dan memprihatinkan, saya yakin mayoritas di Kemenkeu bersih. Mereka yang lakukan pengkhianatan tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga (berimbas) pada reputasi Kemenkeu," terangnya.

 

Indikasi oknum lain

Sri mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua KPK Agus Rahardjo atas peristiwa ini. Salah satunya, apakah ada kemungkinan indikasi keterlibatan oknum pegawai Kemenkeu lain. Hal yang sama dilakukan pihak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu. Sebab, ada indikasi keterlibatan pegawai Kemenkeu lain dalam perkara ini. "Ada satu lagi aparat ASN dalam penanganan KPK meskipun statusnya baru saksi. Saya harap apa yang kami lakukan bisa membuka detail secara akurat mengenai modus-modus yang dilakukan," jelasnya.

 

Tak hanya itu, Sri akan memperketat sebuah ruangan di Kemenkeu yang diduga sebagai ajang transaksi makelar anggaran. "Ada ruangan di Kemenkeu bertemu calo anggaran, kami minta Sekjen dan Irjen evaluasi. Kami akan tindak tegas. Kami minta Sekjen malakukan penertiban, siapa datang, jam berapa, ketemu siapa dengan buku tamu yang jelas," pintanya.

 

Sri menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan adanya OTT di Kemenkeu. "Kita hormati langkah KPK dan kita juga mendukung kasus lain yang ditengarai. Kita tidak biarkan lagi ada OTT, kalau ada modus, kami lakukan tindakan," tegasnya.

 

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo yang ikut mendampingi Sri dalam konferensi pers ini tidak membantah adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Namun, pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut dengan beberapa koneksi alokasi anggaran.

 

Dalam konferensi pers dua hari lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya sudah memantau Yaya sejak lama sebelum adanya OTT. Sebab, ada informasi banyak pihak daerah memberi sesuatu kepada Yaya yang berkaitan dengan usulan anggaran. Bahkan Agus menyebut adanya hubungan OTT sebelumnya yang dilakukan KPK dengan Yaya. Sayangnya, ia belum mau menjelaskan lebih lanjut penangkapan mana yang dimaksud.

 

"YP itu kita amati sudah lama, jadi banyak orang daerah yang memberi, nanti ada satu kasus OTT, sebelum ini mudah-mudahan juga sangat terkait erat, karena udah amati itu, uang tadi ditemukan di apartemen saudara YP, diterima duit US$100 dari daerah diganti menjadi logam mulia,” ujar Agus.

 

Modus jasa pengurusan

Sri melanjutkan evaluasi akan dilakukan pada prosedur pelaksanaan APBN ini. Pihaknya akan memperkuat kinerja dan transparansi anggaran baik sejak penyusunan awal maupun penetapan transfer anggaran ke daerah melalui sistem formula atau sesuai proposal yang diajukan daerah.

 

Ia juga mengharuskan bawahannya untuk tidak lagi bertemu dengan pihak pengaju anggaran atau proposal secara langsung. Pengajuan anggaran yang diminta daerah hanya akan dilakukan secara online tanpa bertatap muka untuk menghindari adanya makelar anggaran.

 

"Biasanya dengan Pemda yang baru terpilih, sowan, kalau tidak cukup pengalaman bisa jadi korban mafia anggaran. Kami tekankan tidak perlu bertemu. Saya minta dirjen perimbangan untuk aktif, melakukan sosialisasi," perintahnya.

 

Dia mengungkapkan salah satu modus yang dilakukan oknum yang berkaitan dengan adanya jasa pengurusan anggaran. Padahal, jasa ini sama sekali tidak diperlukan karena segala alokasi anggaran akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan Kemenkeu.

 

"Modus jasa pengurusan, bisa jadi konsultan, apalagi sampai pencairan anggaran. Gak perlu pencairan ada konsultan. Kami minta Dirjen Perbendaharaan mengedukasi ini," jelasnya.

 

Boediarso Teguh Widodo menerangkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Yaya, anak buahnya yang terjaring OTT adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kegiatan dan pemantauan informasi pendanaan kawasan pemukiman. "Yang bersangkutan output-nya melanjutkan kajian policy brief, rekomendasi kebijakan pendanaan kawasan pemukiman secara umum. Terutama yang bersumber dari non anggaran, KPBU, proyek pinjaman daerah, SMF dan dana yang lain," terangnya.

 

Namun karena jabatannya sebagai kepala seksi pengembangan pendanaan, maka diduga menjadikannya bisa berhubungan dengan bagian anggaran dan melakukan percaloan. Padahal, jika dilihat dari jabatan, maka Yaya sama sekali tidak berkaitan dengan anggaran.  “Ini bentuk lain dari penipuan, tidak punya kaitan apapun. Karena itu yang bersangkutan tidak pegang proyek apapun, tidak punya kewenangan untuk alokasi anggaran, apakah pengembangan di daerah mana, tidak punya, tidak terkait," tuturnya.

 

Dipecat

Boediarso melanjutkan pihaknya tengah mengurus prosedur pemecatan Yaya sebagai Aparatur Sipil Negara dan juga salah satu kepala seksi di direktoratnya. Sebab, indikasi pelanggaran berupa korupsi yang dilakukan Yaya cukup kuat setelah ia terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka. "Kami internal melakukan langkah terhadap siapapun yang terindikasi terutama terkait praktik gratifikasi, suap, ataupun KKN," tutur Boediarso.

 

Hal senada dikatakan Sekjen Kemenkeu Hadiyanto. Menurutnya, dokumen yang berkaitan dengan kasus ini sedang dipersiapkan, salah satunya berkaitan dengan pemecatan Yaya sebagai aparatur pemerintahan. "Saat ini sudah ditahan, salah satu unsur sudah terbukti. Kami menunggu surat penahanan sebagai syarat formal (pemberhentian)," tambahnya.

 

Yaya Purnomo diketahui ditangkap KPK Bersama Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, dan dua orang pihak swasta yakni Eka Kamaluddin dan Ahmad Ghiast terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK. Keempatnya ditangkap oleh KPK setelah melakukan transaksi suap terkait pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.

 

Dalam perkara ini, KPK mengamankan uang sebesar Rp500 juta. Uang tersebut diduga sebagai bagian dari 7 persen commitment fee dari dua proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dengan total sekitar Rp 25 miliar. Salah satu proyek itu berasal dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp 4 miliar. Proyek lain berasal dari Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp 21,850 miliar.

 

Dalam kasus ini penyidik KPK mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana, antara lain logam mulia berbentuk emas seberat 1,9 kilogram, uang tunai sebesar Rp1,84 miliar. KPK juga mengamankan uang Sin$63.000 dan US$12.500.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.