Selasa, 08 May 2018
Pasca OTT, Kemenkeu Bersih-Bersih Praktik Calo dan KKN
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, dalam pengurusan usulan proposal dari daerah tidak boleh ada lagi kontak tatap muka antara jajaran Kemenkeu dengan daerah.
Novrieza Rahmi
Pasca OTT, Kemenkeu Bersih-Bersih Praktik Calo dan KKN
Foto: AJI

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso mengaku melakukan pembersihan internal pasca penangkapan Yaya Purnomo (YP), Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal (DJPK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

"Kami di internal melakukan pembersihan internal saat ini terhadap siapapun juga yang terindikasi terutama terkait praktik-praktek gratifikasi, percaloan, suap ataupun korupsi, kolusi dan nepotisme," katanya saat menggelar konferensi pers di aula Djuanda gedung Juanda 1 pada Senin (7/5) sebagaimana dikutip dari situs kemenkeu.go.id.

 

Yaya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Jumat pekan lalu (4/5) bersama tiga orang di beberapa lokasi. Yaya dan dua tersangka penerima suap lain, yakni anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono dan pihak swasta sekaligus perantara Eka Kamaluddin diduga menerima sesuatu atau janji terkait pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah dalam Rancangan APBN-Perubahan 2018.

 

Selain melakukan pembersihan internal, Kemenkeu juga melakukan proses administratif terkait status Yaya sebagai aparatur sipil negara. Budiarso mengatakan, Kemenkeu akan membebastugaskan sementara Yaya sebagai pegawai negeri sipil dan menyampaikan Surat Keputusan pemberhentian sementara Yaya dari jabatannya.

 

Masih mengutip situs kemenkeu.go.id, Boediarso mengatakan, kasus ini terungkap berkat kerjasama antara DJPK, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu, dan KPK. yang diwakili oleh Dtijen PK Itjen dan KPK. Dugaan ini bermula dari kasus yang terjadi pada tahun 2013 lalu. Pihak Kemenkeu telah memperoleh bukti-bukti rekaman dan foto terkait salah satu Pemerintahan Daerah di Kalimantan Timur.

 

Bukti-bukti itu diserahkan kepada Itjen Kemenkeu. Ternyata, perbuatan oknum DJPK ini berlanjut. Terjadilah kasus yang akhirnya membuat Yaya terjaring OTT oleh KPK. DJKP bersama Itjen Kemenkeu bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap kasus tersebut. "Atas dasar itu dilakukan OTT dengan KPK," imbuh Budiarso.

 

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Yaya selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJKP tidak memiliki kewenangan apapun terkait proyek di lingkungan DJKP. Yaya diduga hanya sebagai makelar pengurusan APBN.

 

Dengan demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran eselon satu untuk meneliti seluruh proses penyusunan dan pembahasan anggaran, guna mendeteksi kemungkinan terjadinya potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang di seluruh lapisan.

 

(Baca Juga: Korupsi Yaya Hancurkan Reputasi Kemenkeu)

 

Selain itu, Menteri Keuangan dan seluruh jajaran Kemenkeu terus berkomitmen untuk mengawal proses APBN maupun APBNP secara transparan dan bebas dari korupsi. Menteri Keuangan menegaskan, dalam pengurusan usulan proposal dari daerah tidak boleh ada lagi kontak tatap muka antara jajaran Kemenkeu dengan daerah. Proposal dan pembahasan dapat disampaikan secara online atau elektronik, sehingga keputusan pun dapat diambil secara transparan.

 

Terhadap Yaya, Kemenkeu mendukung sepenuhnya langkah dan proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Menteri Keuangan mengharapkan langkah KPK dalam melakukan OTT akan membantu untuk membersihkan Kemenkeu dari oknum-oknum yang korup. Dengan begitu, seluruh jajaran Kemenkeu yang memiliki integritas tinggi dan komitmen bersih dari korupsi tidak ikut tercemar oleh tindakan oknum yang tidak bersih.

 

Kemenkeu tentu akan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara terhadap Yaya apabila terbukti secara hukum melakukan korupsi.

 

Saat ini, Yaya bersama ketiga tersangka lain telah ditahan oleh KPK. Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak Sabtu (5/5). Amin ditahan di rumah tahanan (rutan) cabang KPK di gedung Merah Putih, Eka dan Yaya ditahan di rutan cabang KPK di Pomdam Guntur Jaya. Sementara, tersangka pemberi suap, yaitu Ahmad Ghiast ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat.

 

(Baca Juga: Diselidiki Sejak Desember 2017, Akhirnya Anggota DPR Kena OTT KPK)

 

Kempat tersangka tidak berkomentar mengenai kasusnya saat dibawa keluar dari gedung KPK menuju rutan masing-masing. Amin sendiri diduga menerima Rp400 juta, sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar Rp1,7 miliar atau tujuh persen dari nilai dua proyek di kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar.

 

Sementara, uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek, yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

 

Dari hasil OTT, KPK mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana korupsi, seperti logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing Sing$63 ribu dan AS$12.500.

 

"Uang (di luar Rp400 juta) tadi ditemukan di apartemen saudara YP (Yaya Purnomo), karena yang bersangkutan menerima uang dolar AS dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kita punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo sebagaimana dikutip dari Antara.

 

Amin, Eka dan Yaya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 (UU Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Di lain pihak, Ahmad disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo KUHP. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.