Rabu, 09 May 2018

PERADI Rumah Bersama Advokat Buka Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat

Jika ada advokat yang ingin menambahkan gelar atau mengganti foto bisa dilakukan sejak 10 April hingga 30 Juni 2018.
Tim Inforial
PERADI Rumah Bersama

Pada tanggal 10 April 2018 lalu, Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA) mengeluarkan Surat Edaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI No:30/SE-DPN PERADI/IV/2018 mengenai perpanjangan kartu tanda pengenal advokat. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan seluruh Advokat PERADI RBA.

 

Surat Edaran yang ditandatangani Luhut MP Pangaribuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI RBA serta Sugeng Teguh Santoso dan Esterina D Ruru masing-masing sebagai Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, pada intinya memberitahukan pengumuman kepada seluruh Advokat Peradi RBA, yang erat kaitannya dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) PERADI RBA pada 31 Desember 2018 mendatang.

 

Pertama, Sekretariat DPN PERADI RBA akan memulai pencetakan KTPA terhitung sejak bulan Juli sampai dengan Oktober 2018. Formulir perpanjangan KTPA beserta bukti pendukungnya dapat diserahkan baik secara langsung atau melalui pos tercatat ke Sekretariat DPN PERADI RBA di alamat LMPP Building, Jl. K.H. Wahid Hasyim Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, 10340, pada pojok kanan surat diharapkan ditulis Perpanjangan KTPA Tahun 2018.

 

Bagi Anggota Baru Formulir pendaftaran KTPA unduh di sini.

 

Kedua, jika ada advokat anggota PERADI RBA yang ingin menambahkan gelar atau mengganti foto serta alamat kantor hukumnya, bisa mengisi formulir dari mulai 10 April hingga 30 Juni 2018. Formulir tersebut dapat diunduh di website www.peradi.co. Terkait hal ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

 

Syaratnya antara lain, advokat tersebut harus mengisi formulir yang sudah diunduh. Kemudian melampirkan bukti pembayaran/setoran ke rekening PERADI RBA dengan mencantumkan nama advokat yang melakukan perpanjangan. Selanjutnya, menyertakan pas foto terbaru dengan ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing tiga lembar dengan latar belakang berwarna merah. Syarat ini diperlukan jika ingin mengubah foto pada KTPA sebelumnya.

 

Dan terakhir, menyertakan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi dalam negeri. Jika gelar diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri, maka cukup menyertakan fotokopi ijazahnya serta fotokopi surat pengesahan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau kementerian lain yang berwenang dalam urusan tersebut. Sayart ini diperlukan jika advokat tersebut ingin menambahkan gelar akademik pada KTPA.

 

Formulir perpanjangan KTPA anggota PERADI RBA unduh di sini.

 

Dalam Surat Edaran disebutkan bahwa biaya perpanjangan KTPA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Biaya perpanjangan ini dapat disetorkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor: 124-00-100-400-70 atas nama PERADI (DPN WH). Perpanjangan KTPA ini dilakukan di DPC tempat anggota tersebut terdaftar.

 

“Bagi Anggota yang tidak memiliki DPC di wilayahnya, perpanjangan/pendaftaran dilakukan ke Sekretariat DPN PERADI RBA atau melalui DPC terdekat,” bunyi angka 8 surat edaran yang ditandatangani pada 10 April 2018 itu.

 

Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat DPN PERADI RBA, dengan nomor telepon: (021)-319.02.686.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua