Senin, 14 Mei 2018
Pengesahan RUU Terorisme Terganjal Satu Pasal
Pasal terkait dengan definisi. Pengesahan agar RUU jadi UU pun menguat.
Rofiq Hidayat
Pengesahan RUU Terorisme Terganjal Satu Pasal
Ilustrasi penanganan aksi terorisme. Foto: RES

Rentetan aksi terorisme mulai kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua Depok hingga ledakan bom di tiga gereja yang berlainan lokasi di Surabaya mengagetkan Indonesia. Kerusuhan di Mako Brimob memakan korban tewasnya sejumlah anggota Brimob dan narapidana kasus terorisme. Belum lagi rangkaian aksi bom bunuh diri di sejumlah tempat di Surabaya dan Sidoarjo yang berujung duka bagi masyarakat Indonesia.

 

Namun di sisi lain, Revisi Undang-Undang (RUU) No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tak juga kunjung rampung. Desakan agar pembahasan RUU tersebut dapat segera diselesaikan sehingga bisa disahkan menjadi UU pun menguat. Ketua DPR Bambang Soesatyo berpandangan pembahasan RUU Terorisme di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR dengan pemerintah sudah pada tahap penyelesaian.

 

Setidaknya sudah 99 persen pasal dalam RUU sudah diketuk. Karena itulah, RUU tersebut sejatinya sudah siap untuk disahkan menjadi UU sebelum reses masa sidang lalu. Namun sayang, lanjut Bambang, terdapat satu pasal yakni terkait dengan pendefinisian terorisme. Ia yakin, bila pendefinisian yang diatur dalam Pasal 1 sudah disepakati antara DPR dan pemerintah, maka RUU tersebut sudah dapat diselesaikan secara keseluruhan. “RUU tersebut bisa dituntaskan,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/5).

 

Anggota Komisi II Firman Subagyo menambahkan, Panja DPR dan pemerintah mesti mempercepat pembahasan RUU. Alasannya karena UU yang baru dapat mendukung dan memberikan landasan hukum bagi aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku tindak pidana terorisme. Menurutnya, DPR dan pemerintah mesti lebih serius menyelesaikan pasal terkait pendefinisian terorisme.

 

Mantan Wakil Ketua Badan Legislasi itu berpendapat molornya penyelesaian pembahasan RUU tersebut diakibatkan adanya ego sektoral antar lembaga di pemerintahan. Akibatnya, terjadi tarik menarik kepentingan. Kendati demikian Firman mengakui masih terdapat kekurangan dalam UU 15/2003.

 

Akibatnya, aparat penegak hukum tidak leluasa dalam bertindak represif. Begitu pula dengan belum masuknya keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme. Sebab itulah kebijakan dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme mesti dievaluasi melalui RUU tersebut. “Pasti harus dipercepat. Karena UU ini akan sangat mendukung dan memberikan satu landasan hukum bagi penegak hukum,” ujarnya.

 

Terpisah, Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhanas Pusat, Agum Gumelar meminta DPR dapat segera menyelesaikan RUU tersebut. Pasalnya, dampak aksi terror yang dilakukan para pelaku cukup besar, bahkan banyak korban berjatuhan. Ini dikarenakan UU 15/2003 memiliki kelemahan sehingga penanganan tindak pidana terorisme menjadi lamban.

 

Mantan Komandan Kopassus itu berpendapat melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hasil revisi, setidaknya ke depan menjadi payung hukum yang kuat dalam memerangi aksi-aksi teror  hingga ke jaringan sel-sel yang paling dalam. “UU terorisme yang baru juga diharapkan dapat mencegah berkembangnya bibit-bibit terorisme di Indonesia karena UU Terorisme yang baru nantinya memiliki daya tangkal terhadap berkembangnya sel-sel terorisme,” ujarnya.

 

Direktur eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (LAPI), Maksimus Ramses Lalongkoe menilai dengan mempercepat pembahasan revisi UU 15/2003 dan mengesahkan menjadi UU bakal mempermudah kerja-kerja aparat dalam melakukan tindakan preventif terhadap pelaku. Menurutnya aksi teror bom belakangan mesti menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan DPR agar pula mempercepat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

 

Tak kalah penting, komitmen pemerintah dan DPR amatlah diharapkan dalam merampungkan RUU tersebut. Sebaliknya bila lamban, maka aparat bakal kesulitan dalam mengambil sikap preventif untuk mencegah niat para pelaku. Bagi Ramses, pencegahan perbuatan suatu tindak pidana teror dapat dilakukan sepanjang UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan payung hukum yang jelas

 

“Namun nyatanya, sampai saat ini proses revisi UU terorisme belum juga rampung dibahas,” ujarnya.

 

Baca:

 

Penyelesaian di pemerintah

Menanggapi desakan tersebut, Ketua Panja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafii mengatakan RUU tersebut memang nyaris selesai. Namun menyisakan Pasal 1 yang mengatur pendefinisian yang menjadi sandungan RUU tersebut belum dapat disahkan. Pemerintah awalnya memang enggan membuat pendefinisian.

 

Namun DPR bersikeras adanya pengaturan pendefinisian teroris. Sebab faktanya, belum adanya pendefinisian terorisme dalam berbagai perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum. Akibatnya, pengkategorian seseorang melakukan tindak pidana terorisme atau tidak, berada di tangan penegak hukum.

 

Tidak boleh aparat menentukan menurut pikirannya, dia teroris atau bukan teroris. Karena di negara hukum, aparat tidak punya kewenangan apapun kecuali yang diberikan oleh hukum. Nah ini belum ada UU yang menyebutkan siapa itu teroris. Kalau negara hukum harus ada ketentuannya. Nah pemerintah belum mau membuat definisi sesuai logika hukum,” ujarnya.

 

Lebih lanjut pria biasa disapa Romo itu, belum rampungnya pembahasan RUU tersebut bukan disebabkan tidak cukupnya waktu pembahasan, bukan pula DPR yang tidak siap. Namun  justru pemerintah yang belum menyelesaikan perumusan pendefinisian terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 draf RUU.

 

Menurutnya bila desakan untuk diselesaikan pembahasan RUU antaran peristiwa kerusuhan Mako Brimob pun tidak pula tepat. Sebab peristiwa Rutan Mako Brimob bukan persoalan UU 15/2003. Terlebih itu Rutan berada dalam kekuasaan Ditjen Lapas dan operasional pengawasannya dilakukan kepolisian.

 

Coba anda kaitkan UU apa dengan kerusuhan di Mako Brimob. Tidak bisa dijelaskan. Itu terorisme sudah tertangkap, sudah di dalam Rutan, dikawal polisi. Mana ada cerita UU, itu karena polisi tidak profesional,” ujarnya.

 

Anggota Komisi III DPR itu pun menilai desakan agar RUU tersebut dapat segera disahkan menjadi UU layak dialamatkan ke pemerintah. Sebab pekerjaan yang belum rampung dilakukan untuk merumuskan definisi justru berada di pemerintah, bukan di DPR.  Ia berharap pemerintah dapat menyelesaikan dan dapat segera dibahas seusai masa reses.

 

“Jadi kalau mau didesak supaya RUU diselesaikan, kita mendesak pemerintah supaya cepat selesaikan. Supaya ada ukurannya tidak mudah menetapkan orang teroris atau bukan harus ada dasar hukumnya,” tutur politisi Gerindra itu.

 

Sebelumnya, kerusuhan narapidana kasus teroris terjadi di Rutan Mako Brimob Kepala Dua Depok, pada Selasa (8/5) hingga Rabu (9/5) dini hari. Setidaknya terdapat sejumlah anggota polisi tewas. Sementara terdapat 1 narapidana teroris yang tewas. Selang empat hari kemudian, teror bom terjadi di tiga gereja di Surabaya pada Minggu (13/5) pagi. Ketiga gereja itu adalah Gereja Katolik Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia dan Gereja Pantekosta. Selang sehari, Senin (14/5), kembali terjadi ledakan bom menggunakan mobil Avanza di Mapolresta Surabaya. Sejumlah korban pun berjatuhan.

 

Seperti diketahui, belum rampungnya revisi UU 15/2003 karena pasal mengenai definisi “terorisme” itu belum memenuhi standar baku. Ketua Panja RUU Terorisme Muhammad Syafii mengatakan, seandainya pemerintah sudah merumuskan definisi terorisme sesuai dengan standar baku, maka RUU tersebut sudah dapat dirampungkan sebelum masa reses. Baca: Pentingnya ‘Definisi Terorisme’ dalam RUU Terorisme

  

Definisi terorisme usulan pemerintah belum mengakomodir rumusan dari berbagai lintas sektor penegak hukum. Tak hanya itu, rumusan pemerintah hanya mengatur sebagian dari tindak pidana saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Hal ini pula yang diminta Panja kepada pemerintah untuk diperbaiki.

Pengesahan RUU Terorisme Terganjal Satu Pasal
 - Ahmad Yani
18.05.18 07:20
memang benar, jika definisi terorisme tidak jelas.. maka aparat pemerintah akan bertindak semaunya sendiri. karena rancunya definisi tersebut
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.