Rabu, 16 Mei 2018
Advertorial
Hapendi Harahap, Membangun Sinergi IPPAT dengan Organisasi Notaris
​​​​​​​Doktrinnya, mari berubah dari kebersamaan semu menjadi kebersamaan riil.
Tim Advertorial
Hapendi Harahap. Foto: Istimewa

Dua organisasi yang saling berkaitan memang semestinya dapat saling bersinergi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Seperti halnya Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI), mesti dapat berjalan bergandengan tangan. Terlebih, terhadap orang yang terdaftar dalam organisasi IPPAT pun menjadi pula anggota INI. Seperti halnya yang dijalani Hapendi Harahap.

 

Pria yang bakal maju dalam perhelatan pemilihan Ketua Umum (Ketum) IPPAT itu pun memiliki segudang rencana untuk menjadikan organisasi PPAT itu sebagai ‘rumah yang nyaman’ bagi para anggotanya. Antara lain dengan membangun sinergitas menjadi  lebih baik antara IPPAT dan INI. Menjadikan IPPAT dalam kondisi yang kondusif, setidaknya roda organisasi bakal berjalan stabil.

 

Itu sebabnya, bersinergi dengan lembaga profesi lain dalam rangka mewujudkan harapan anggota IPPAT dapat terlaksana. Mengefektifkan kerjasama dengan lembaga profesi INI khususnya, menjadi cara dalam mengembangkan organisasi profesi IPPAT. Bermodal pengalamannya di INI belasan tahun, Hapendi tak surut langkah dalam membangun organisasi profesi.

 

Bila kelak mendapat amanah memimpin IPPAT, Hapendi bakal siap membangun sinergitas dengan INI menjadi lebih baik. Setidaknya, begitu janji Hapendi. Berbekal pengalaman berorganisasi di INI, menjadikan Hapendi memiliki nilai lebih. Sebab, pengalaman berorganisasi pria kelahiran Padang Sidempuan, 25 Desember 1962 itu terbilang matang.

 

Pengalaman Hapendi di organisasi maupun profesi hukum tak diragukan lagi. Bahkan pula, Hapendi pernah menjabat Ketua Pengurus Wilayah INI Provinsi Banten. Boleh dibilang, Hapendi memiliki latar belakang yang lengkap. Selain pernah menjadi penegak hukum di kepolisian, advokat hingga menjadi notaris.

 

“Saya memang pernah menjadi pengurus INI. Jadi kalau masalah siap bersinergi dengan INI, memang wajib dilaksanakan,” ujarnya.

 

Hapendi sepanjang menjabat sebagai pengurus INI di Banten kerap membangun sinergitas dengan IPPAT. Hapendi ingat betul, ketika masih menjabat sebagai  Ketua pengurus daerah (Pengda) INI Cilegon menggelar acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Pleno bersama dengan IPPAT.

 

Peristiwa tersebut menjadi simbol dan sekaligus menjadi pesan bagi anggota IPPAT. Yakni, ketika kelak terpilih dalam pemilihan calon ketua umum IPPAT, Hapendi bakal melakukan segala hal demi terwujudnya sinergitas antara IPPAT dengan INI, seperti halnya yang sudah dijalani ketika masih menjabat Pengwil INI di Banten.

 

“Jadi tidak perlu lagi diragukan. Saya sudah melihat itu pada masa lalu, bagaimana indahnya sinergi IPPAT dengan INI,” imbuhnya.

 

Tema Hapendi dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum IPPAT, yakni  ‘Perubahan Peran IPPAT menuju PPAT Profesional’  boleh jadi menjadi motor penggerak dalam melakukan perubahan. Khususnya di bidang keilmuan. Karena itulah memandang harmoni dan sinergisitas  tidak melulu bersifat semu di tataran pimpinan  organisasi IPPAT maupun INI. Namun pula sinergisitas di tataran anggota dua organisasi tersebut.

 

“Doktrinnya, mari kita berubah dari kebersamaan semu ke kebersamaan riil,” ujarnya.

 

 

Perjuangkan kedudukan PPAT

Kedudukan PPAT bak anak tiri dalam perundangan-undangan. Sebab PPAT boleh jadi belum mandiri lantaran masih bergantung dengan Kementerian Pertanahan/Agraria. Berbeda dengan kebanyakan profesi di bidang hukum, PPAT diatur melalui peraturan  Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

 

Hapendi berpandangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) UU No.4 Tahun 1996 UU tentang Hak Tangungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, PPAT  sudah diatur kewenangannya. Pasal 1 ayat (4) menyebutkan, “Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

 

Sedangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PPAT bertindak sebagai pembantu Badan Pertanahan Nasional. Nah frasa ‘pembantu’ dipandang memberikan kesan PPAT sebagai bawahan BPN. Padahal pemaknaan frasa ‘pembantu’ mesti diartikan  bahwa PPAT dalam rangka membantu kantor pertanahan  dalam rangka melakukan kegiatan pendaftaran tanah.

 

“Secara pertanggungjawaban hukum, PPAT adalah jabatan yang mandiri,” ujarnya.

 

Baca:

 

PPAT, kata Hapendi, tidak bertanggungjawab kepada BPN. Namun PPAT justru bertanggungjawab  secara hukum di pengadilan. Yakni ketika seorang PPAT dituding melakukan tindak pidana. Setidaknya,  dimintakan pertanggungjawaban secara profesional menurut etika profesi  melalui dewan kehormatan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

 

Menurutnya, IPPAT sudah sejak lama menghendaki kedudukan PPA diatur dalam sebuah UU tersendiri. Sebab dengan begitu, profesi PPAT statusnya menjadi kian jelas dan tidak terkesan ‘bawahan’ BPN. Meski demikian, diakui perjuangan agar PPAT diatur dalam UU tersendiri membutuhkan waktu panjang. Hapendi bakal memperjuangkannya.

 

Kali waktu, pernah diusulkan agar kedudukan PPAT diatur dalam Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Pertanahan yang kini sedang dibahas DPR dengan pemerintah. Menurutnya sebanyak 614 masalah dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hapendi pun bila diberikan amanah untuk menduduki jabatan Ketum IPPAT bakal sekuat tenaga mengawal pengaturan statusPPAT.

 

 “Inilah tugas IPPAT untuk mengawalnya,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.