Pengaturan penanganan tindak pidana terorisme dalam UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinilai kurang dapat memberi ruang gerak bagi aparat penegak hukum. Padahal, tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), sehingga penanganannya pun mesti luar biasa. Karena itu, dalam Revisi UU (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membutuhkan perluasan kewenangan aparat penegak hukum terutama Polri.
Pernyataan itu disampaikan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Arsul Sani kepada wartawan di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (16/5/2018). “Ada dua hal perluasan kewenangan penegakan hukum dalam hal melakukan upaya paksa,” ujar Arsul Sani. Baca Juga: Gerakan Terorisme Makin Masif, Penanganannya Harus Komprehensif
Pertama, terkait perpanjangan masa penangkapan. Sebelumnya masa penangkapan selama 7 hari, maka dalam RUU menjadi 14 hari. Bahkan masih dapat ditambah 7 hari untuk perpanjangan. Dengan begitu, terhadap orang yang diduga melakukan atau terlibat dengan kegiatan aksi teror hingga ditetapkan menjadi tersangka dapat ditangkap dalam kurung waktu 14 hari hingga 21 hari.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan ditahan yang total waktu penahanan lebih panjang dari yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Arsul, dalam KUHAP mengatur masa penahanan mulai di tingkat penyidikan, penuntutan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) berjumlah 710 hari. Namun, dalam RUU Terorisme menjadi 770 hari. Artinya, terdapat penambahan masa penahanan sebanyak 60 hari.
“Jadi orang yang diproses hukum atas dasar UU Terorisme ini, mulai dia ditangkap sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian sampai ke MA, itu dia akan ditahan paling lama 770 hari. Tentu ini akan mengurangi masa hukumannya kalau dia nanti divonis berapa tahun?" terangnya.
Kedua, perluasan pidana materil dalam pasal-pasal RUU Terorisme terhadap tersangka yang diduga melakukan jenis tindak pidana dengan alat bukti yang cukup dan diadili atau didakwa di sidang pengadilan. “Berlakunya UU No. 15 Tahun 2003, sering terjadi bolak-balik berkas, sehingga Polri tidak dapat bertindak preventif ataupun preemtif karena perbuatan persiapan tidak bisa dipidana,” kata Arsul.
Arsul mencontohkan, ketika terdapat orang yang di-baiat atau menyatakan diri ikut dalam suatu organisasi atau kelompok teroris dan mengikuti kegiatan pelatihan militer, seperti, menembak, memanah, berlatih pedang belum bisa dipidana. Contoh lain, bila orang Indonesia pergi ke Suriah, Irak. Lalu, bergabung dengan organisasi atau kelompok yang diidentifikasi gerakan teroris. Kemudian kembali ke Indonesia dan tidak melakukan kegiatan apapun, maka tidak dapat diproses hukum