Kamis, 17 Mei 2018
Atasi Kelangkaan Premiun, Pemerintah Revisi Perpres Penyediaan dan Distribusi BBM
Pertamina diberikan tugas khusus. Sebanyak 1.926 SPBU di wilayah Jawa, Madura, dan Bali belum menjual premium.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Atasi Kelangkaan Premiun, Pemerintah Revisi Perpres Penyediaan dan Distribusi BBM
Konperensi pers BPH Migas bersama Pertamina di Jakarta, Rabu (16/5). Foto: DAN

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia. Kewajiban itu merupakan amanat UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Untuk mengawasi penyediaan dan distribusi itu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memegang peranan penting.

 

Belakangan, muncul persoalan kelangkaan premium di Jakarta dan beberapa wilayah di pulau Jawa. Kelangkaan BBM, apalagi di wilayah Ibukota, bisa berdampak banyak pada perekonomian. Karena itu, BPH Migas dan Pertamina melakukan rapat koordinasi. Salah satu yang mengemuka dalam koordinasi itu adalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014  tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

 

Perpres tersebut selama ini menjadi payung hukum penyaluran premium. Revisi Perpres ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan kelangkaan premium. Selama ini, tugas Pertamina adalah menyalurkan premium di luar wilayah yang disebut Jamali (Jawa, Madura, dan Bali). Dengan merevisi Perpres, aka nada kemungkinan penugasan khusus kepada Pertamina.

 

Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, menjelaskan revisi masih terus digodok dan kemungkinan dalam waktu dekat dikeluarkan. Jika revisi Perpres rampung, maka wilayah Jawa, Madura, dan Bali akan dijadikan wilayah pendistribusian BBM jenis JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan). BPH Migas dalam hal ini akan memberikan alokasi kuota kepada Badan Usaha untuk mempersiapan Nozzle Premium.

 

“Kita tahu sekarang sedang disusun revisi Perpres No. 191 tahun 2014 dimana kesepakatan yang sudah disampaikan oleh Menteri ESDM dan Menko Perekonomian, dalam waktu singkat ini akan ditandatangani (revisi) Perpres 191 tadi. Salah satu poin utamanya adalah Jamali itu akan ada juga yang Namanya JBKP. Ron 88 itu bukan hanya di non Jamali tapi juga di Jamali,” ujarnya Fanshurullah Asa, dalam jumpa pers, Rabu (15/5), di Kantor BPH Migas.

 

(Baca juga: Pembelian BBM Khusus Penugasan)

 

Pertamina juga berkomitmen menyanggupi penugasan penyaluran premium secara bertahap di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Pelaksana Tugas Dirut Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan saat ini Pertamina telah melakukan pemetaan terhadap 1.926 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jawa, Madura, dan Bali yang saat ini belum menjual premium. “Terkait persiapan premium di Jamali, revisi Perpres 191 Tahun 2014, kami sudah mapping di Jamali khususnya ada 1.926 SPBU yang hari ini tidak menjual premium,” ujarnya.

 

Dari total angka tersebut, kata Nicke, ada sekitar 600 SPBU yang bisa langsung menerima penyaluran premium dari Pertamina. Mereka telah memiliki tangki timbun lebih dari satu. SPBU lain akan diselesaikan secara bertahap.

 

Dalam rangka menjamin ketersediaan BBM dan kelancaran pendistribusian khususnya BBM di daerah yang belum terdapat penyalur, BPH Migas sebenarnya telah menerbitkan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015  tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur atau lebih dikenal dengan subpenyalur.

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018, penyalur wajib menyediakan jenis BBM tertentu dan atau jenis BBM Khusus penugasan pada subpenyalur yang telah disiapkan. Saat ini subpenyalur yang telah beroperasi sebanyak 11 sub penyalur. Subpenyalur yang siap operasi ada 6; subpenyalur dalam tahap pembangunan ada 13; dan subpenyalur dalam koordinasi dan persiapan sebanyak 243.

 

(Baca juga: Izinkan Swasta Jual BBM Bermutu ‘Rendah’, ESDM: Regulasi Tak Melarang)

 

Mengenai perkembangan penerapan BBM satu harga, Nicke menjelaskan tahun ini Pertamina  mendapatkan penugasan di 67 lokasi. Hingga saat ini ada 4 lokasi yang sudah beroperasi, 9 lokasi dengan berada dalam progress pembangungan, dan 54 lokasi sedang menunggu perizinan dari Pemda. “Pertamina mengevaluasi lokasi-lokasinya sudah sesuai dengan kriteria 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil--red). Ini bisa kita percepat, kita targetkan pembangunan di 9 (lokasi) itu dalam triwulan kedua ini selesai. Sehingga di triwulan ketiga kita juga bisa selesaikan yang saat ini statusnya masih dalam perizinan,” tambah Nicke.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.