Kamis, 17 Mei 2018
DJP Siapkan Sistem Teknologi Informasi Perpajakan
Mochamad Januar Rizki
0

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memastikan adanya pembaruan sistem teknologi informasi (core tax system) senilai Rp3,1 triliun untuk mendukung perbaikan administrasi perpajakan.

 

"Total core tax memakan biaya Rp3,1 triliun," kata Robert di Jakarta, Kamis (17/5/2018) seperti dikutip Antara.

 

Robert mengatakan penyiapan core tax system yang mulai berjalan pada 2018 ini akan memakan waktu selama tujuh tahun dengan rincian masa pembangunan sistem selama empat tahun dan pemeliharaan selama tiga tahun. "Total pengadaan sistem ini akan memakai anggaran multiyears selama tujuh tahun," kata dia.

 

Ia menjelaskan dana sebanyak Rp3,1 triliun ini juga digunakan untuk membeli software sistem informasi perpajakan serta pelibatan konsultan untuk mengawal berjalannya sistem terpadu ini. "Software sistem informasi perpajakan yang tersedia ini sudah teruji dengan modifikasi dan bisa disesuaikan dengan ketentuan perpajakan kita," kata Robert.

 

Untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan, pemerintah telah menganggarkan dana pada APBN 2018 sebesar Rp25 miliar guna pengerjaan tahap pertama. Baca Juga: Inilah Tantanga Sektor Perpajakan Indonesia yang Patut Dicermati

 

Sebelumnya, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data.

 

Peraturan untuk modernisasi sistem informasi DJP ini mengatur ruang lingkup sistem informasi, jasa konsultasi, agen pengadaan, serta barang dan jasa lainnya.

 

Rangkaian pelaksanaan pengadaan terkait pembaruan sistem informasi DJP direncanakan akan dimulai pada pertengahan 2018 yang diawali dengan pengadaan agen pengadaan.

 

Tujuan penerbitan Perpres ini adalah untuk mendukung proses bisnis secara efektif dan efisien serta membangun sinergi optimal untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

 

Dengan adanya perbaikan sistem teknologi informasi perpajakan, maka reformasi perpajakan dapat tercipta secara kredibel dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.