Senin, 21 May 2018

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Penting Bagi Buruh Migran

Karena UU PPMI tidak mengatur secara khusus ketentuan yang memberi perlindungan terhadap buruh migran dari ancaman kekerasan seksual.
Ady Thea DA
Perlindungan buruh menjadi perhatian Pemerintah. Foto: RES

Perlu upaya besar untuk memberi perlindungan terhadap buruh migran Indonesia yang bekerja di negara penempatan. Revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PPTKILN) menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) diharapkan mampu menjawab masalah perlindungan yang selama ini kerap dihadapi buruh migran.

 

Walau kalangan buruh migran menyambut baik terbitnya UU PPMI, tapi beleid yang diundangkan 22 November 2017 itu dinilai belum sempurna. Masih ada celah yang membuat posisi buruh migran rawan mengalami kekerasan seksual. Sekretaris Nasional Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardhani, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena penting bagi perlindungan terhadap buruh migran.

 

Savitri mengatakan UU PPMI tidak mengatur secara khusus tentang perlindungan buruh migran dari ancaman kekerasan seksual. Peraturan itu lebih banyak mengatur tata kelola penempatan buruh migran. Padahal dalam pembahasan RUU PPMI di DPR, Koalisi Masyarakat Sipil sudah mengingatkan agar ketentuan terkait perlindungan dari kekerasan seksual ikut dituangkan dalam regulasi itu. “Kami menganggap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual penting untuk disahkan sebagai payung hukum perlindungan pekerja migran yang mengalmi kekerasan seksual,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

(Baca juga: Komnas Perempuan Dorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)

 

Menurut Savitri ketentuan yang melindungi buruh migran dari kekerasan seksual belum memadai. Posisi buruh migran sangat rawan karena sebagian besar perempuan dan bekerja di sektor domestik. Sekalipun buruh migran sudah bisa menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, tapi manfaat yang diberikan tidak mencakup buruh migran yang jadi korban kekerasan seksual.

 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menurut Savitri cukup lengkap dalam menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Misalnya pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkawinan, pelacuran, penyiksaan dan eksploitasi seksual.“Lewat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini diharapkan bisa memperkuat perlindungan, dan mengisi celah hukum UU PPMI,” Savitri.

 

Direktur LBH FAS, Felixson, melihat kondisi UU PPMI sekarang sama seperti UU PPTKILN yakni masih terdapat celah hukum yang harus dibenahi. Ketika UU PPTKILN diterbitkan, banyak terjadi praktik perdagangan orang yang menjerat pekerja migran. Untuk membenahi hal tersebut koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan DPR untuk menerbitkan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU TPPO hadir untuk menutup kelemahan yang ada dalam UU PPTKILN.

 

Sekarang, Felixson melihat UU PPMI masih mengandung kelemahan tentang perlindungan buruh migran dari kekerasan seksual. Oleh karena itu tepat jika pemerintah dan DPR membenahi hal tersebut dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. “Migrasi kita di dominasi kaum perempuan, sebanyak 80 persen dari mereka dalam bekerja di posisi rentan yakni dirty, difficult, and dangerous,” paparnya.

 

Felixson melihat penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dialami buruh migran selama ini banyak menggunakan cara kekeluargaan. Cara ini tidak memberi efek jera terhadap pelaku sehingga kejadian serupa berpotensi berulang kembali. “Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain agar kasus kekerasan yang menimpa buruh migran di luar negeri bisa diselesaikan secara hukum,” tegasnya.

 

Ketua Serikat Buruh Kabar Bumi, Karsiwen, mengisahkan bahwa selama periode 2002-2017 organisasinya mendampingi 51 kasus buruh migran Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Mayoritas korbannya perempuan. Mereka mengalami kekerasan seksual dan perkawinan paksa. Buruh migran rentan mengalami kekerasan seksual mulai dari pra penempatan, ketika bekerja di negara penempatan dan saat pulang ke kampung halaman.

 

(Baca juga: 3 Masalah Buruh Migran yang Butuh Dukungan Polri)

 

Pada pra penempatan, kekerasan seksual kerap dialami buruh migran ketika berada di penampungan. Saat di negara penempatan, majikan tidak memberi ruang khusus atau privasi bagi buruh migran sehingga mereka tidur di ruang tamu. Sekembalinya ke Indonesia, buruh migran yang berada di bandara, sebelumnya Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, rawan menjadi korban kekerasan seksual karena dipaksa untuk naik mobil travel tertentu menuju kampung halaman. “UU PPMI tidak memberi perlindungan yang memadai untuk kasus kekerasan seksual,” tukasnya.

 

Staf Divisi Bantuan Hukum Migrant Care, Fitri Lestari, berpendapat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bisa digunakan untuk menaikan posisi tawar pemerintah Indonesia kepada negara penempatan. Terbitnya RUU itu akan menjadi bukti pemerintah Indonesia berkomitmen melindungi seluruh penduduk yang ada di wilayahnya dari kekerasan seksual. Hal itu bisa dijadikan alasan untuk mendorong negara penempatan melakukan hal serupa, menerbitkan kebijakan untuk melindungi warganya dari kekerasan seksual termasuk buruh migran.

 

Fitri menilai terbitnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan membawa dampak positif terhadap korban. Selama ini korban takut melapor karena memandang hal ini sebagai aib yang harus ditutup. Jika RUU sudah disahkan, korban punya payung hukum untuk melaporkan perkara kekerasan seksual yang menimpanya. “Ini mendorong korban untuk berani melapor,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua