Selasa, 22 Mei 2018

Pejabat Pemerintah Harus Pahami UU Administrasi Pemerintahan

UU Administrasi Pemerintahan bertujuan antara lain mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
RED
Guru Besar FIA UI Eko Prasojo (kiri) dan Guru Besar UGM Agus Pramusinto (kanan) dalam seminar UU Administrasi Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Foto: ISTIMEWA

Para pejabat pemerintahan di Pusat dan Daerah harus memahami substansi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan agar bisa terhindar dari jerat tindak pidana korupsi. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memuat ‘panduan’ dan langkah-langkah yang harus dipenuhi seorang pejabat pemerintahan ketika hendak mengambil keputusan atau kebijakan publik. Dengan mengikuti ‘panduan’ yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, seorang pejabat bisa terhindari dari penyalahgunaan wewenang.

 

Demikian intisari pandangan yang berkembang dari para narasumber seminar Peningkatan Governansi Publik Melalui UU Administrasi Pemeirntahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (19/5). “Para pejabat pemerintah harus memahami UU Administrasi Pemerintahan,” tandas Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Eko Prasojo.

 

Senada, Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, H. Bulkani, mengatakan banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi padahal bukan dalam arti korupsi murni, melainkan penyalahgunaan wewenang. Niat kepala daerah mungkin baik, dan tidak ada niat untuk korupsi. Tetapi karena perbuatannya mengandung unsur penyalahgunaan wewenang kepala daerah terjerat tuduhan korupsi. Padahal, kata Bulkani, tujuannya untuk mempercepat proses.

 

Pada tahun 2018 saja, KPK telah menetapkan status tersangka kepada sejumlah kepala daerah. Misalnya, Bupati Hulu Sungai Tengah (AL), Bupati Kebumen (MYF), Bupati Jombang (NS), Bupati Ngada (MS), Bupati Halmahera Timur (RE), Bupati Subang (IA), dan Gubernur Jambi (ZZ). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah melansir bahwa selama periode 2004-2017 ada lebih dari 300 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

 

(Baca juga: KPK Tangkap Tangan Kepala Daerah di Bengkulu)

 

Para pejabat pemerintahan di daerah sudah beberapa kali mengeluhkan masalah ini kepada Pemerintah pusat, dengan menyebut aparat penegak hukum telah melakukan kriminalisasi terhadap mereka. Keluhan itu disampaikan di tengah kondisi belum samanya pemahaman pejabat daerah terhadap peraturan perundang-undangan khususnya UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Eko Prasojo menekankan bahwa pemahaman yang baik para pejabat terhadap UU Administrasi Pemerintahan adalah cara mempersiapkan payung perlindungan baik bagi personil pejabat tertentu maupun bagi penyelenggara pemerintahan secara umum. Pejabat bisa mengetahui kapan bisa membuat diskresi, dan apa saja yang harus ditempuh ketika hendak membuat diskresi itu.

 

Berisi 89 pasal, UU Administrasi Pemerintahan mulai berlaku pada 17 Oktober 2014. UU yang disahkan pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatur antara lain prosedur administrasi pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi dan keputusan pemerintahan. Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan.

 

(Baca juga: Bahasa Hukum: Diskresi Pejabat Pemerintahan)

 

Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, setiap pejabat pemerintahan yang berwenang dapat melakukan diskresi. Pasal 24 UU ini memberikan syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan diskresi. Suatu diskresi bisa berimplikasi hukum melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau tindakan sewenang-wenang. “Jika terjadi penyalahgunaan wewenang, maka status hukum tindakan pejabat tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” jelas Eko Prasojo.

 

Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang adalah salah satu tujuan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan. Menurut Eko, tujuan lain adalah tertib administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas badan/pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum baik bagi pejabat/badan maupun kepada warga negara, serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

 

(Baca juga: Tiga Tahun UU Administrasi Pemerintahan)

 

Berdasarkan rilis yang diterima hukumonline, acara ini diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Pemkot Palangkaraya bekerjsama dengan Fakultas Ilmu Administrasi UI. Perhelatan ini adalah bagian dari ‘Pengabdian Masyarakat Program UI Peduli/Kajian Kepedulian pada Isu Strategis di Indonesia’ melalui kegiatan ‘Penguatan Pemerintah Daerah dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat sebagai Pelaksanaan UU Administrasi Pemerintahan’. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Indonesian Association for Public Administration (IAPA), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

 

Walikota Palangkaraya, H.M Riban Satia, mengatakan kerjasama ini membuktikan bahwa Pemkot Palangkaraya terus melakukan pembenahan birokrasi sehingga tercipta tata pemerintahan yang baik, dan penyelenggara pemerintahan yang sadar atas wewenang dan tanggung jawabnya. Ia berharap acara ini akan meningkatkan kesadaran para pejabat p-pemerintahan, khususnya di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Palangkaraya, tentang pentingnya UU Administrasi Pemerintahan. “UU Administrasi Pemerintahan bukan hanya penting untuk menciptakan tertib pemerintahan, tetapi juga mencegah penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

 

Kerjasama ini masih berlanjut pada Juli mendatang berupa kegiatan workshop UU Administrasi Pemerintahan yang diikuti para pejabat pemerintahan dan akademisi di Kota Palangkaraya. HM Riban Satia menyatakan komitmen Pemkot Palangkaraya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua