Rabu, 23 Mei 2018
Rekomendasi IJRF mengenai Advokat Layak Dijalankan
Pemerintah bisa memberikan insentif agar advokat mau menjalankan berprofesi di daerah.
Fitri N. Heriani
Rekomendasi IJRF mengenai Advokat Layak Dijalankan
Luhut MP Pangaribuan (ketiga dari kiri) dalam acara IJRF di Jakarta, medio Januari lalu. Foto: RES

Pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi seluruh rakyat belum merata. Salah satu penyebabnya adalah persebaran advokat dan organisasi bantuan hukum yang tidak merata. Advokat banyak menumpuk di daerah perkotaan. Di daerah-daerah pelosok dan pulau terluar masih kurang advokat yang menjalankan profesi. Alhasil hak warga negara di wilayah itu kurang terpenuhi.

 

Berkaitan dengan kondisi demikian, Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) --sebuah forum pertemuan lintas profesi hukum yang digelar medio Januari lalu-- telah merekomendasikan agar Pemerintah dan organisasi advokat memastikan hak atas bantuan hukum warga pelosok dan pulau terluar Indonesia terpenuhi dengan baik. Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memuat tujuan hakiki penyelenggaraan bantuan hukum, antara lain menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

 

“Pemerintah dan organisasi advokat perlu memastikan tersedianya advokat di wilayah pelosok atau pulau terluar Indonesia untuk pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat,” demikian salah satu poin rekomendasi IJRF pada bagian Aspek Proses Peradilan yang Adil. Organisasi advokat dan pemerintah juga perlu menyusun indikator organisasi bantuan hukum yang tidak hanya fokus pada ukuran administratif, tetapi juga pengalaman, regulasi, kuantitas dan kualitas bantuan hukum yang pernah dilakukan.

 

Advokat senior yang juga salah satu Ketua Umum dari tiga organisasi advokat bernama Peradi, Luhut MP Pangaribuan juga melihat masalah yang sama. “Advokat mayoritas masih ada di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, kota-kota besar,” kata Luhut kepada hukumonline melalui sambungan telepon, Senin (21/5).

 

(Baca juga: Pemberi Bantuan Hukum Bukan Monopoli Advokat)

 

Menurut Luhut, keberadaan advokat selalu diikuti oleh kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dianggap bisa menjadi barometer kemampuan masyarakat untuk membayar jasa advokat. Namun ia menolak jika advokat selalu diidentikkan dengan bayaran yang mahal. Advokat memberikan jasa hukum kepada pihak-pihak yang membayar jasa secara mandiri. Artinya, kegiatan ekonomi turut menunjang profesi advokat untuk berkembang.

 

Advokat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keperluan anggota keluarganya. Oleh karena kegiatan ekonomi ada di kota, maka advokat cenderung menumpuk di perkotaan. “Semakin tinggi kegiatan ekonomi di suatu kota semakin besar pula jumlah advokat yang ada di sana,” tambah Luhut.

 

Keberadaan advokat di kota-kota besar, disebut Luhut sebagai sebuah hukum alam. Tetapi, pada akhirnya hukum alam ini yang melahirkan ketidakadilan bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pada situasi ini, lanjutnya, negara hadir untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.

 

(Baca juga: Di Balik Sentilan Wapres tentang Dana Bantuan Hukum)

 

Untuk itu, Luhut menyatakan dukungan terhadap rekomendasi IJRF terkait ketersediaan advokat di wilayah pelosok. Dalam hal ini, pemerintah bisa mengalokasikan dana dari APBN, misalnya dana bantuan hukum yang bisa dimobilisasi untuk membayar jasa advokat yang masuk ke pelosok.“Itu ide yang baik untuk didukung bahwa profesi advokat perlu tersebar sampai ke tingkat-tingkat desa,” tegasnya.

 

Dana bantuan yang disediakan Pemerintah di APBN dan disalurkan ke organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) sebenarnya termasuk salah satu jalan keluar terhadap masalah akses bantuan hukum di pelosok dan pulau-pulau terluar. Tetapi tak semua PBH yang terakreditasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menaruh perhatian pada hak atas bantuan hukum warga pelosok dan pulau terluar. Sama seperti profesi advokat, PBH pada umumnya juga berkedudukan di kota.

 

Untuk memaksimalkan pemenuhan hak masyarakat pelosok dan pulau terluar atas bantuan hukum, Luhut mengusulkan Pemerintah membuat program yang mirip dokter PTT (Pegawai tidak tetap). Dokter PTT dikirim ke daerah sebagai syarat untuk mendapatkan izin praktek. Mekanisme yang serupa bisa dijalankan. “Kalau di advokat, itu ada probono. Tapi di Peradi sendiri itu baru tahap imbauan, belum sampai kewajiban. Tapi kita dapat memberikan penghargaan, jadi misal ada advokat tentunya yang sudah berpengalaman melakukan perkara probono, satu perkara kita hitung dua,” tegasnya.

 

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju mengatakan bahwa ketersediaan advokat ke seluruh wilayah Indonesia membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Pemerintah bersama organisasi advokat  Tetapi untuk langkah awal, pemerintah bisa melakukan beberapa hal guna memuluskan niatan tersebut.

 

Pertama, pemerintah harus memetakan data kasus-kasus pidana yang diancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Karena pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara, wajib disediakan pengacara oleh negara. “(Ancaman 5 tahun penjara) Itu wajib disediakan lawyer, dengan memastikan itu, datanya sudah ada belum, karena itu prioritas utama dan itu harus ada dulu datanya,” katanya.

 

Kedua, pemerintah harus memberikan insentif bagi advokat-advokat yang mau mengabdikan diri ke daerah. Insentif, lanjutnya, tidak melulu berbentuk materi. Pemerintah bisa memberikan insentif seperti memudahkan mencari pekerjaan pasca berdinas di daerah terpencil, memberikan para advokat kasus-kasus kenegaraan atau mendapatkan program-program khusus sehingga para advokat tetap bisa estafet setelah menyelesaikan pekerjaan di daerah.

 

“Insentifnya ya model-model seperti itu. Dalam hal ini, pemerintah dan organisasi advokat harus berkolaborasi. Organisasi yang punya anggota advokat, pemerintah yang punya kemampuan untuk memberikan insentif. Ini harus dipikirkan,” ujarnya.

 

Ketiga, pemerintah bisa memberikan insentif kepada advokat di pusat-pusat ekonomi baru yang tengah dibangun saat ini. Caranya, memberikan kontrak-kontrak pekerjaan dari perusahaan-perusahaan di darah tersebut kepada advokat yang juga berada di daerah yang sama.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.