Rabu, 30 May 2018

KPK: Surat Dakwaan Mantan Kepala BPPN Penuhi Syarat

Penuntut umum berharap majelis hakim menolak eksepsi tim kuasa hukum dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara.
Aji Prasetyo
Ilustrasi Korupsi. Ilustrasi BAS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa dugaan kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Tumenggung. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) ini didakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena memberi SKL kepada Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4,8 triliun.

 

Penuntut umum pada KPK menjawab satu persatu materi eksepsi yang dilayangkan Syafruddin melalui tim kuasa hukumnya yang terdiri dari sejumlah advokat seperti Yusril Ihza Mahendra, Jamin Ginting, Ahmad Yani dan juga Hasbullah. Terkecuali, jika materi eksepsi tersebut sudah dianggap masuk dalam pokok perkara.

 

“Perlu kami sampaikan bahwa kami hanya akan memberi tanggapan atas keberatan yang benar-benar relevan dan sesuai ruang lingkup eksepsi,” kata penuntut umum KPK Haeruddin, Senin, (27/5/2018).

 

Menurut Haeruddin, berdasarkan peraturan, pendapat ahli hukum, dan dihubungkan uraian halaman 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: 40/TUT.01.04/24/05/2018 tanggal 2 Mei 2018, Penuntut Umum berpendapat Surat Dakwaan a quo telah memenuhi syarat formil seperti diatur Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Sebab, surat dakwaan tersebut telah mencantumkan identitas Terdakwa secara lengkap. Seperti mencantumkan nama, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, usia, kebangsaan, dan lain sebagainya.

 

Selanjutnya Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Sebab, surat dakwaan telah mencantumkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

 

Dengan telah mencantumkan semua unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan, fakta perbuatan yang dipadukan dengan unsur pasal tindak pidana korupsi yang didakwakan serta pasal UU Pemberantasan Tipikor yang didakwakan kepada Syafruddin tanpa ada satu unsur pasalpun yang ketinggalan (tercecer). Selain itu, surat dakwaan telah pula mencantumkan tanggal yaitu tanggal 02 Mei 2018 dan juga telah ditandatangani oleh Penuntut Umum yang ditunjuk.

 

“Hal ini, menurut Haeruddin telah sesuai dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung (MA),” dalihnya. Baca Juga: Begini Cara Syafruddin Diduga Perkara Sjamsul Nursalim Rp4,58 Triliun

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua