Rabu, 30 Mei 2018

Tingginya Gaji BPIP, Ombudsman: Hak Pegawai Non-PNS Harusnya Lebih Diperhatikan

Pemerintah mesti memberi klarifikasi karena opini yang beredar di masyarakat merugikan tokoh-tokoh yang namanya masuk dalam dewan pengarah BPIP.
Rofiq Hidayat
Kantor Ombudsman Jakarta. Foto: Sgp

Tingginya gaji dan tunjangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagaimana diatur Peraturan Presiden No 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasulitas Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP masih menjadi sorotan. Sebab, besaran gaji yang diterima mulai dewan pengarah, kepala, hingga staf khusus kisaran Rp112 juta, Rp100 juta, Rp76 juta hingga Rp36 jutaan.

 

Besaran gaji BPIP itu selain melebihi standar gaji pejabat di lembaga pemerintahan dan legislatif, pemberian gaji yang istimewa itu berbanding terbalik dengan hak pegawai pemerintah non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pernyataan ini disampaikan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Laode Ida di Jakarta, Rabu (30/5/2018).  

 

“Penghasilan BPIP yang dinilai wajar oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena sejak 6 bulan bekerja, personil BPIP belum mendapatkan haknya. Pandangan pemerintah tersebut mengindikasikan sikap ambigu pemerintah sebagai pemberi kerja,” ujar Laode.

 

Dia mengaku heran, kenapa BPIP yang dibentuk 6 bulan lalu itu, pemerintah begitu pedulinya terhadap hak-hak pejabatnya. Sementara kewajiban pemerintah terhadap hak pegawai pemerintah berstatus non-PNS diabaikan yang pemenuhan hak dasar pegawai pemerintah non PNS tak juga dipenuhi. Seharusnya, kata dia, pemerintah lebih memperhatikan hak pegawai non-PNS.

 

“Puluhan ribu Pegawai Pemerintah Non-PNS tercatat belum mendapatkan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK). Alasannya belum ada Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar, karena prosesnya masih dalam pembahasan dan belum tuntas sejak tahun 2015,” ungkapnya. Baca Juga: Empat Catatan Kritis atas Perpres Gaji Pejabat BPIP

 

Lucunya, pemerintah seringkali mendorong perusahaan swasta untuk melindungi pekerjanya dengan berbagai jaminan sosial yang menjadi kewajiban perusahaan pemberi kerja. Sebaliknya, pemerintah malah mengabaikan hak-hak para pekerjanya di pemerintahan yang berstatus non-PNS.

 

Komisioner Ombudsman lain, Lely Pelitasari menilai Ombudsman pun menilai pemerintah telah melakukan tindakan maladministrasi berat. Yakni berupa pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pekerja di pemerintah yang berstatus non-PNS.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua