Kamis, 31 Mei 2018
Alasan Masa Penahanan di UU Anti Terorisme Membengkak Hingga 60 Persen
Jangka waktu penahanan terbilang cukup fantastis, yakni selama 290 hari. Bahkan dalam draft awal RUU Anti Terorisme ini dianggarkan jangka waktu penahanan hingga 450 hari.
Hamalatul Qur'ani
Alasan Masa Penahanan di UU Anti Terorisme Membengkak Hingga 60 Persen
Dari Kiri: Redaktur Pelaksana D-Inside Amal Ihsan, Tenaga Ahli DPR Andri Gunawan S, Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar saat menjadi panelis dalam Talks Hukumonline, acara ini dipandu oleh Pemimpin Redaksi Hukumonline.com Fathan Qorib. Foto: RES

Proses legislasi RUU Anti Terorisme yang disetujui DPR, Jumat (25/5), sangat menyita perhatian publik. Tenaga ahli anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani, Andri Gunawan, menyebut dalam proses legislasi RUU ini adalah RUU yang paling banyak mendapat masukan dan aspirasi dari beragam kepentingan, baik dalam Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan sebagainya.

 

Salah satu topik krusial yang hangat diperbincangkan publik maupun pengamat adalah soal jangka waktu penahanan yang terbilang cukup fantastis, yakni selama 290 hari (9 bulan 20 hari) yang diatur dalam pasal 25 RUU Anti Terorisme, bahkan dalam draft awal RUU Anti Terorisme ini dianggarkan jangka waktu penahanan hingga 450 hari.

 

Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, menyebut ini sebagai pembengkakan jangka waktu penahanan dari tahap penyidikan hingga penuntutan yang mencapai 60% dibandingkan dengan aturan sebelumnya yakni selama 180 hari atau 6 bulan (lihat Pasal 25 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2003 yang mengesahkan Perppu No. 1 Tahun 2002). Bahkan menurut Erwin, belum ada pertimbangan akademik pemerintah yang cukup matang terkait bagaimana merumuskan angka-angka ini.

 

“Sampai saat ini belum ada argumentasi akademik yang cukup bisa diterima terkait dari mana angka-angka ini bisa keluar. Karena dari beberapa kasus yang kita temukan, tidak ada proses evaluasi,” tukas Erwin dalam Talks Hukumonline bertajuk Urgensi UU Anti Terorisme dan Implikasinya Bagi Stabilitas Hukum dan Politik di Indonesia, Rabu, (30/5).

 

(Baca Juga: Akhirnya, DPR Setujui RUU Anti-Terorisme Jadi UU)

 

Berikut rangkuman hukumonline soal perbandingan jangka waktu penahanan dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU vsRUU Terorisme yang baru disetujui DPR RI.

Saat dimintai keterangan oleh hukumonline soal ‘asbabun nuzul’ keluarnya angka ini, Andri menjelaskan pada mulanya pihak DPR juga mempertanyakan hal yang sama kepada pemerintah, hingga akhirnya BNPT dan instansi lainnya mempresentasikan perihal berapa lama kemampuan dan kapasitas mereka untuk melakukan pemeriksaan, membuat BAP, melengkapi alat bukti dan saksi-saksi hingga membongkar jaringan terorisme.

 

(Baca Juga: Begini “Cacat” Definisi Terorisme yang Disepakati DPR)

 

Bahkan waktu itu, kata Andri, DPR sudah meminta kepada pemerintah untuk membedakan antara penyadapan dalam konteks intelijen dengan konteks penegakan hukum. Bila penyadapan dalam konteks intelijen itu sudah diatur dalam aturan tersendiri dan sudah ada mekanisme check and balances yang mengatur soal itu. Sedangkan dalam konteks penegakan hukum kita bisa menganalogikan dengan bagaimana ketika perpanjangan masa penahan itu diterapkan dalam konteks tindak pidana korupsi.

 

“Nah yang paling sulit adalah ketika proses pencarian alat bukti itu terkait dengan instansi lain, misalnya dengan imigrasi, interpol, lembaga antiteror internasional, mereka kesulitan di situ dan kesulitan juga soal teknologi,” jelas Andri kepada Hukumonline, Rabu (29/5).

 

Ada satu agenda besar antara penegak hukum agar jaringan ini bisa terungkap, artinya akan ada pertukaran data, informasi, profiling dan sebagainya, lanjut Andri. Bahkan Amerika saja tidak punya batas waktu untuk itu.

 

(Baca Juga: Kompensasi Korban Terorisme Masih Jadi Figuran dalam Revisi UU Anti Terorisme)

 

Spesifiknya, kata Andri, dalam pencarian alat bukti tidak mudah juga mengetahui dari mana mereka mendapatkan bahan peledak, siapa yang mendanai. Karena pada intinya, lanjut Andri, penegak hukum tidak hanya sekadar ingin menyelesaikan kasus terorisme ini, melainkan mampu untuk mengungkap jaringan terorismenya yang itu jelas memakan waktu. Bilamana masa penahanan tidak diperpanjang, bisa juga mengakibatkan berkas menjadi tidak lengkap, lemah dan akhirnya tidak bisa dibawa ke pengadilan.

 

“Sama jaksa pasti dibalikin itu berkas, itu pertimbangannya kenapa kita harus perpanjang. Nah itu kan harus tetap makes sense, makanya dalam aturan baru ini penyidik harus ijin ke penuntut umum, kalo penuntut umum harus ijin ke ketua PN,” jelas Andri.

 

Sebelumnya, Managing editor D-Inside, Amal Ihsan mengingatkan memang persoalan terorisme merupakan persoalan yang serius dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ibaratkan menangkap beberapa ekor ikan, kata Amal, aparat keamanan harus mampu menangkap ikan-ikan tersebut tanpa mematikan ikan-ikan yang lain serta tidak mengeruhkan kolamnya. “Ini bukan Pekerjaan yang mudah,” tandasnya.

 

Tim Pengawasan DPR

Terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran HAM dalam rentang waktu panjangnya masa penahanan, maka yang harus dilakukan menurut Andri adalah penguatan dari sisi pengawasan.

 

Untuk pengaduan misalnya, papar Andri, siapapun advokat yang mendampingi pelaku, terduga atau tersangka terorisme dapat melaporkan ke tim pengawas ketika ada hal-hal yang melampaui waktu atau tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh penegak hukum.

 

“Pertama harus dibangun lembaganya, jadi tim pengawas dari DPR harus dibikin dulu, trus dibikin juga mekanisme pengawasannya seperti apa dan bagaimana mekanismenya agar masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan tersebut,” jabar Andri.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.