Senin, 04 Juni 2018
Melirik Kompensasi, Bantuan Medis dan Rehabilitasi Korban dalam UU Anti Terorisme
​​​​​​​Ketentuan soal korban yang diatur dalam UU Anti Terorisme ini berlaku surut.
Hamalatul Qurani
Melirik Kompensasi, Bantuan Medis dan Rehabilitasi Korban dalam UU Anti Terorisme
Talks Hukumonline bertajuk Urgensi UU Anti Terorisme dan Implikasinya bagi Stabilitas Hukum dan Politik di Indonesia, Rabu (30/5). Foto: RES

Aksi terorisme yang terjadi bertubi-tubi dalam serangan bom jelas meninggalkan catatan kritis yang sarat akan kepentingan korban. Aspek pertanggungjawaban terhadap korban ini menjadi salah satu isu krusial yang menjadi fokus pembahasan RUU Anti terorisme yang telah disetujui DPR pada Jum’at, (25/5) lalu.

 

Mulai dari hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban? Bagaimana negara bertanggung jawab dalam hal ini? Serta kriteria korban yang seperti apakah yang berada di bawah tanggung jawab negara?

 

Menjawab serangkaian pertanyaan tersebut, tenaga ahli anggota DPR fraksi PPP Arsul Sani, Andri Gunawan S menyebutkan, alasan masuknya ketentuan soal pertanggungjawaban negara terhadap korban terorisme belajar dari kejadian bom Sarinah. Hal itu diutarakan Andri pada acara talks hukumonline bertajuk Urgensi UU Anti Terorisme dan Implikasinya bagi Stabilitas Hukum dan Politik di Indonesia, Rabu (30/5).

 

Saat itu, lanjut Andri, ada korban yang tidak jelas berada di bawah pertanggungjawaban siapa, seperti misalnya siapa yang menanggung biaya korban yang datang ke rumah sakit? Apakah Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial ataukah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jika secara secara medis jelas tanggung jawabnya, maka secara rehabilitasi psikologis dan psikososial yang sifatnya jangka panjang tentu belum bisa tertuntaskan.

 

Saat ditanya soal yang membedakan aturan perlindungan terhadap korban dalam UU LPSK dengan UU Anti Terorisme ini, Andri menjawab, UU LPSK lebih mengatur soal mekanisme sementara untuk UU Anti Terorisme ini membuka ruang secara luas bagi para korban dalam konteks terorisme.

 

Menariknya, ketentuan soal korban yang diatur dalam UU Anti Terorisme ini berlaku surut (retroactive). Hal ini berlaku jika seseorang yang menjadi korban terorisme sebelum berlakunya UU Anti Terorisme ini, serta belum mendapatkan hak-haknya sebagai korban berdasarkan UU a quo, maka dimungkinkan mendapatkan hak tersebut dalam jangka waktu 3 tahun semenjak berlakunya UU Anti Terorisme.

 

“Ketika UU ini belum berlaku dan dia jadi korban tapi belum mendapatkan itu, maka dimungkinkan, tapi ada jangka waktunya, yakni 3 tahun semenjak berlakunya UU ini,” terang Andri.

 

Pasal 43L

  1. Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.
  2. Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
  3. Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
  4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku

 

Untuk diketahui, dalam UU  Anti Terorisme ini, korban terorisme dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan Pasal 35A ayat (2) UU Anti Terorisme, yakni korban langsung dan korban tidak langsung. Andri menjelaskan bahwa hanya korban langsung yang berada di bawah tanggung jawab negara, sehingga hanya korban langsung pulalah yang bisa mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam UU ini.

 

Adapun yang dimaksud sebagai korban langsung dapat dilihat pada penjelasan Pasal 35A ayat (2) huruf a, yakni korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme. Misalnya korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom.

 

Sedangkan yang dimaksud dengan korban tidak langsung, lanjut Andri, diatur pada Pasal 35A ayat (2) huruf b, yakni mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, misalnya istri dari korban langsung tersebut. “Akan tetapi, untuk menentukan seorang korban sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan UU a quo, harus ada penetapan dari BNPT terlebih dahulu, mengingat memang sifatnya yang terbatas, tidak semua korban diberlakukan seperti itu, yang pasti harus korban langsung,” kata Andri.

 

Untuk melaksanakan ketentuan soal hak-hak korban yang diatur dalam UU Anti Terorisme ini, ungkap Andri, tentu nantinya akan ada banyak mandat aturan atau peraturan pelaksana yang harus dibuat. PP itu harus keluar dalam jangka waktu satu tahun setelah UU ini diundangkan, papar Andri.

 

Baca:

 

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai menyambut baik UU Anti terorisme yang baru disetujui DPR tersebut. Semendawai menyebut bahwa sebelumnya hanya dua bentuk hak yang dimiliki oleh korban terorisme, yakni kompensasi dan restitusi sedangkan dalam UU Anti Terorisme ini diperbanyak.

 

Sebagaimana dilansir Antara, Semendawai juga menyebut bahwa rehabilitasi bagi korban sangat penting mengingat korban terorisme pasti akan mengalami trauma baik secara medis maupun psikis. pada kasus-kasus terorisme sebelum UU No, 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban bahkan posisi korban terorisme tidak menjadi prioritas LPSK.

 

“UU ini sangat operasional dimana diatur dan ditunjuk pula siapa yang memenuhi hak korban. LPSK siap melakukan mandat ini, apalagi memang sebelumnya kami sudah menangani korban terorisme,” ujar Semendawai. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.