Senin, 04 Juni 2018
Empat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut
Banyak perubahan ketentuan yang harus dilakukan daripada sekedar menduplikasi tindak pidana dan mengubah pendekatan penanggulangan masalah yang sudah lebih kontekstual pengaturannya pada UU sektoral.
Rofiq Hidayat
Empat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut
Konfrensi pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pencabutan tindak pidana khusus dari RKUHP, Minggu (3/6) di Jakarta. Foto: RFQ

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR bersama pemerintah telah menyepakati bab tindak pidana khusus. Terdapat 14 jenis tindak pidana khusus yang ditarik ke dalam RKUHP. Mulai kejahatan narkotika, kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, lingkungan hidup, hingga kejahatan terhadap anak.  

 

Namun, sejak awal kesepakatan mengundang ketidaksetujuan dari kalangan masyarakat sipil, khususnya Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Analis Gender Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Arinta Dea mengatakan ada empat alasan agar bab tindak pidana khusus dari RKUHP dicabut.  

 

Pertama, diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana dikhawatirkan Semakin besar. Belum lagi, terdapat penyesuaian sanksi pidana di masing-masing tindak pidana utama dalam RKUHP dengan UU asal. Kedua, adanya inkonsistensi pembuat UU dalam menentukan 14 jenis tindak pidana khusus yang masuk dalam RKUHP. Padahal jenis tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP berjumlah 22 jenis.

 

Ketiga, rumusan ketentuan tindak pidana khusus dalam RKUHP belum memperhatikan elemen gender. Padahal, seyogyanya hukum Indonesia dapat mengakui, melihat dan memahami keterlibatan perempuan dalam sebuah tindak pidana khusus. Keempat, masih terdapat penolakan dari berbagai lembaga terkait dimasukannya jenis tindak pidana khusus ke dalam RKUHP.

 

Misalnya penolakan dari KPK, Komnas HAM, dan BNN. Karena itu, pembahasan dan pengesahan RKUHP tidak dilakukan terburu-buru. Apalagi RKUHP “dikebut” bakal disahkan pada Agustus 2018 mendatang. “Penolakan tersebut hendaknya dibaca sebagai penyangkalan atas pernyataan DPR dan pemerintah bahwa RKUHP hampir rampung,” ujarnya di kantor ICW di Jakarta, Minggu (3/6/2018).

 

Koordinator advokasi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) Alviana Qisti permasalahan narkotika bersifat kompleks dan dinamis. Karena itu pendekatannya pun tidak melulu berorientasi pada pemidanaan, tetapi lebih pada kesehatan masyarakat yakni rehabilitasi terhadap para penguna. Sedangkan RKUHP pendekatan yang digunakan lebih ke pemenjaraan. Seharusnya, pendekatan rehabilitasi yang digunakan dalam RKUHP juga sebagai penghukuman.

 

Menurutnya, RKUHP masih memuat pasal karet yang diadopsi langsung dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal bila melihat UU 35/2009 masih banyak terdapat ketimpangan. Ironisnya, pengaturan narkotika dalam RKUHP bakal kembali pada pendekatan pemidanaan yang juga menghilangkan banyak pendekatan yang ‘dimasukan’ dalam pengaturan pidana.

 

“Misalnya memastikan anak dan perempuan korban dari peredaran gelap narkotika tidak dapat serta merta dipidana tanpa melihat faktor-faktor lain lebih dekat,” ujarnya. Baca Juga: Kekhawatiran KPK terhadap RKUHP

 

Alviana menilai tindak pidana narkotika bersifat administrasi. Sebab, banyak penggolongan jenis narkotika yang menimbulkan kebingungan. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan dari modern codification. Yakni, mendesain dan menyederhanakan peraturan perundangan yang tujuannya agar memudahkan praktisi hukum.

 

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Ester menyorot dari aspek korupsi. Menurutnya, Pasal 729 RKUHP memang membuka peluang bagi kewenangan lembaga-lembaga independen dalam menangani tindak pidana khusus. Sayangnya, Pasa 723 RKUHP justru mementahkan kekuatan dari Pasal 729 RKUHP.

 

Pasal 729 menyebutkan, Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam Undang-Undang masing-masing. Sedangkan Pasal 723 menyebutkan, Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku, Buku Kesatu Undang-Undang ini menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini”.

 

Begitu pula dengan pidana denda menurun drastis. Misalnya penjatuhan pidana denda di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jauh lebih besar ketimbang yang diatur RKUHP. Sebab, pengaturan Pasal 63 ayat (2) RKUHP yang mengatur pidana denda dan pidana badan dijatuhkan secara kumulatif, maka pidananya tidak boleh melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.

 

“Artinya penjeraan yang dimaksudkan UU Tipikor terhadap para terdakwa korupsi tidak akan  tercapai,” ujarnya.,

 

Kejahatan kemanusiaan dan lingkungan hidup

Kepala bidang advokasi Kontras, Putri Kanesia berpendapat memasukan kejahatan genoside dan kejahatan kemanusiaan dalam RKUHP dikhawatirkan menjadi penghalang dalam melakukan penuntutan yang efektif. Sebab, adanya ketentuan dan asas-asas hukum pidana, justru tidak sejalan dengan karakteristik kejahatan genoside dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

 

Menurutnya, ketiadaan asas retroaktif dalam RKUHP berdampak pada hilangnya asas khusus tindak pidana pelanggaran HAM berat yang sebelumnya melekat dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. “RKUHP tidak secara tegas mengatur batasan mengenai kadaluarsa penuntutan dan menjalankan pidana bagi tindak pidana pelanggaran berat terhadap HAM,” ujarnya.

 

Terhadap rumusan model pertanggungjawaban komando pun terbilang buruk dalam RKUHP. Dari aspek penempatan, pertanggungjawaban komando, polisi atau atasan sipil semestinya dituangkan dalam buku I RKUHP, bukan di buku II. Menuangkan dalam buku II RKUHP menunjukan penyusun melihat sebagai pertanggungjawaban sebagai tindak pidana. “Padahal pertanggungjawaban komando, polisi atau atasan sipil lain hanya bentuk pertanggungjawaban,” ujarnya.

 

Asisten peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Marsya Mutmainah Handayani berpendapat rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP merupakan kemunduran. Misalnya, Pasal 373 RKUHP memuat unsur melawan hukum. Hal ini berbeda seperti diatur Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Demikian pula perumusan delik tindak pidana lingkungan dalam delik formil dalam RKUHP mensyaratkan adanya akibat.

 

Hal lain, ada ketidakjelasan sanksi dan tujuan pemidanaan bagi pelaku korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Menurutnya pidana denda terhadap pelaku korporasi sangat besar. Sayangnya dalam RKUHP tidak adanya jaminan bahwa denda tersebut bakal dimanfaatkan bagi kepentingan pemulihan lingkungan, meski terdapat pidana tambahan/tindakan pemulihan yang dapat diberikan sanksi bagi korporasi.

 

Lebih lanjut, Marsya menuturkan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP pun dipandang masih setengah hati. Menurutnya dalam RKUHP, pengertian tindak pidana korporasi dan pertanggungjawabannya masih berorientasi pertanggungjawaban orang, bukan badan hukum. Selain itu, minimnya petunjuk penjatuhan pidana terhadap korporasi. Bahkan, masih tumpang tindihnya pidana tambahan korporasi dengan tindakan terhadap korporasi.

 

Fokus revisi UU sektoral

RKUHP sejatinya memperbaiki kekurangan dari berbagai ketentuan pemidanaan yang tersebar di luar KUHP. Namun, langkah dengan memasukan berbagai jenis tindak pidana dalam RKUHP justru mengkerdilkan kewenangan lembaga yang diatur dalam UU sektoral. Bila tujuannya memperbaiki pemidanaan, maka DPR dan pemerintah mestinya fokus terhadap perbaikan UU sektoral, bukan sebaliknya menarik ke dalam RKUHP.

 

“Kalau mau dilakukan perbaikan, maka silakan revisi UU sektoral saja,” ujar Lola Ester. Baca Juga: Catatan Kritis terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

 

Menurutnya, tindakan mencabut berbagai ketentuan jenis tindak pidana khusus dari RKUHP akan menjadi lebih baik, bukan malah mengatur kembali jenis tindak pidana khusus yang sudah diatur dalam UU sektoral. Mulai UU tentang Narkotika, Lingkungan Hidup, HAM, Tipikor dan UU lainnya yang sudah mengatur bebagai jenis tindak pidana khusus.

 

Alviana Qisti menambahkan, mengatur pemerintah dan DPR telah menyepakati memasukan UU 35/2009 untuk dilakukan revisi dan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018. Menurutnya, memasukan jenis kejahatan narkotika dalam RKUHP bakal berdampak terhadap “meluapnya” jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan.

 

“Banyak perubahan ketentuan yang harus dilakukan daripada sekedar menduplikasi tindak pidana dan merubah pendekatan penanggulangan masalah yang sudah lebih kontekstual pengaturannya pada UU sektoral,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.