Rabu, 06 Juni 2018
Kolom
Batas Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan: Teror Bagi Disdukcapil Oleh: Harriz Jati*)
​​​​​​​Permendagri 19 Tahun 2018 mengharuskan proses penerbitan dokumen kependudukan dalam rentang waktu 1 sampai 24 jam menjadi ancaman yang nyata bagi seluruh Kepala Disdukcapil di Indonesia. Alih-alih meningkatkan kualitas layanan adminduk, peraturan tersebut berpotensi memperburuk layanan pengurusan dokumen kependudukan.
RED
Batas Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan: Teror Bagi Disdukcapil Oleh: Harriz Jati*)
Harriz Jati. Foto: Istimewa

Sebagai salah satu upaya perbaikan kualitas layanan kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2018. Dalam Pasal 3 Ayat 2 aturan baru tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terancam diberhentikan jika tidak bisa memberikan layanan pembuatan dokumen kependudukan dalam waktu maksimal 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas layanan.

 

Hal itu dikecualikan bila disebabkan gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan sebagaimana tertulis pada Pasal 3 Ayat 3 dalam peraturan yang sama.

 

Upaya ini merupakan langkah Kemendagri dalam menanggapi permintaan orang nomor satu di Indonesia untuk melakukan percepatan pelayanan dokumen kependudukan agar nantinya masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan dasar publik. Dokumen kependudukan yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 mencakup Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian dan Surat Keterangan Pindah.

 

Seluruh dokumen tersebut saling berkaitan dengan salah satu dokumen menjadi syarat bagi dokumen lainnya. Sanksi pemecatan, meski tujuannya baik, dapat menjadi bumerang bagi program percepatan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat.

 

Kontraproduktif dengan Tujuan Permendagri 19/2018

Pemberhentian kepala Disdukcapil dapat mengganggu implementasi program dinas yang telah direncanakan dan/atau tengah dijalankan, termasuk pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. Selain menyusun program, kebijakan teknis, dan berkoordinasi antar kedinasan, kepala Disdukcapil juga bertanggung jawab sebagai Pejabat Pencatatan Sipil (PPS), satu-satunya pejabat yang berwenang menandatangani dan mengesahkan dokumen kependudukan sebelum diterbitkan dan diberikan ke penduduk. Dalam kondisi tidak ada kepala dinas yang menjabat, penerbitan dokumen kependudukan dapat terhambat.

 

Proses mencari pengganti dan mengangkat kepala Disdukcapil baru tidaklah mudah dan memakan waktu yang lama. Berdasarkan Permendagri 76 tahun 2015, pengangkatan pejabat tinggi pratama di tingkat kabupaten/kota, dalam hal ini Kepala Disdukcapil, harus melewati setidaknya empat tahap yang melibatkan Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri. Bupati/walikota perlu mengusulkan tiga nama calon Kepala Disdukcapil pengganti kepada Gubernur. Gubernur kemudian menyampaikan usulan nama-nama tersebut kepada menteri. Menteri lalu memilih dan menetapkan satu dari tiga usulan nama calon Kepala Disdukcapil.

 

Setelah mendapatkan penetapan dari Menteri, Bupati/Walikota perlu melantik kepala Disdukcapil sebelum ia bisa beradaptasi dan mulai bekerja secara optimal. Ketiadaan Kepala Disdukcapil sebagai PPS, tentu saja akan menghambat penduduk mendapatkan dokumen kependudukan.

 

Tidak Menyasar Pada Permasalahan Utama

Permasalahan yang sering dialami oleh Disdukcapil adalah tidak stabilnya akses jaringan daring pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ke server Kemendagri, perangkat komputer yang tidak berfungsi, atau tidak stabilnya aliran listrik di daerah. Dalam layanan KTP-el, Disdukcapil merekam data pemohon dan mengirimkan data tersebut ke server yang ada di pusat melalui SIAK untuk verifikasi dan penunggalan data. Jika jaringan tidak bermasalah, pembuatan KTP-el bisa selesai dalam 10-15 menit.

 

Lain cerita ketika jaringan bermasalah. Proses bisa mencapai 2 hari bahkan 2 minggu. Sebagai contoh, cuitan akun Twitter resmi Disdukcapil Kabupaten Blora menyatakan masyarakat perlu menunggu 2 hari hingga 1 minggu setelah direkam datanya. Selain itu, mengutip artikel Tirto.id, Kepala Satuan Pelaksana Dukcapil Kelurahan Joglo, Jakarta Barat menyatakan pihaknya sering mengalami kendala penunggalan data sehingga proses penerbitan dokumen memakan waktu berbulan-bulan.

 

Selain kendala teknis, masyarakat masih dihadapkan dengan sulitnya memenuhi persyaratan dan besarnya biaya transportasi karena harus bolak-balik ke lokasi layanan. Terlebih jika persyaratan yang perlu dipenuhi melibatkan instansi lain. Sebagai contoh, agar bisa mendapatkan akta kelahiran dengan kedua nama orang tua, salah satu persyaratannya harus ada bukti perkawinan orangtua yang sah. Bagi pasangan menikah beragama Islam harus memiliki Buku Nikah, sementara untuk pasangan menikah beragama lainnya perlu menunjukkan akta perkawinan secara agama masing-masing.

 

Berdasarkan survei rumah tangga di wilayah terpilih (Bappenas, 2015), sebanyak 41% pasangan menikah tidak bisa menunjukkan bukti perkawinannya. Begitupula untuk mendapatkan KTP-el, penduduk harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau namanya tercantum di dalam KK. Berdasarkan studi yang sama, ada 22% anak di rumah tangga sampel yang belum terdaftar di KK keluarganya. 

 

Kemampuan masyarakat melengkapi persyaratan juga dipengaruhi oleh akses mereka pada layanan yang hanya ada di pusat kota atau kabupaten. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016 setidaknya terdapat  33,7% atau sebanyak 27,6 juta anak tidak memiliki akta kelahiran dan menyatakan memiliki tetapi tidak dapat menunjukkan akta kelahiran. Sebanyak 33,9% (9,3 juta) dari jumlah tersebut menyatakan alasan tidak memiliki akta kelahiran karena tidak mempunyai biaya untuk mengurus dokumen. Sementara sebanyak 19,8% (5,4 juta) anak yang tidak memiliki akta kelahiran menyatakan dokumennya sedang diurus dan belum terbit.

 

Upaya perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan perlu didukung oleh penguatan kebijakan di tingkat pusat. Kebijakan, mekanisme dan sistem yang tersebar dan tidak terhubung dalam konteks administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan kendala utama di tingkat pusat. Sistem pengelolaan data kependudukan yang terdapat dalam dokumen KTP-el dan KK tidak terhubung dengan sistem pengelolaan data dokumen pencatatan sipil, seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Kematian.

 

Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi duplikasi data sehingga menyulitkan masyarakat dan penyedia layanan di daerah karena harus melakukan proses verifikasi dan validasi ketika mengurus dokumen kependudukan. Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak bisa dengan mudah selalu menyalahkan pemerintah daerah karena masih banyak terdapat kendala yang sumbernya ada di tingkat pusat.

 

Langkah Strategis

Memberi ancaman sanksi kepada Kepala Disdukcapil tidak akan efektif untuk meningkatkan kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan. Kemendagri perlu mengkaji ulang aturan tersebut dengan melakukan inventarisasi masalah dalam pelayanan dokumen kependudukan di Disdukcapil kabupaten/kota. Langkah berikutnya adalah menjamin bahwa proses penunggalan data dapat dilakukan dengan cepat dan stabil.  

 

Selain itu, Kemendagri perlu memastikan ketersediaan blanko-blanko KTP-el, KK, Akta Kelahiran dan Akta Kematian di seluruh Disdukcapil kabupaten/kota, serta informasi dan bantuan sedari desa bagi penduduk untuk mengisi berbagai formulir dan melengkapi persyaratan.

 

Dalam Pasal 10 Permendagri 19 Tahun 2018, Kemendagri mewajibkan seluruh Disdukcapil kabupaten/kota untuk memberikan layanan jemput bola terhadap penduduk yang mengalami kendala, seperti sakit, kendala aksesibilitas, berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan terkendala untuk hadir ke tempat layanan administrasi kependudukan. Melihat akses adalah masalah utama, Pemerintah Pusat perlu mendukung pelaksanaan ini di daerah dengan pedoman yang memadai agar dapat terukur efektivitas dan efisiensinya.

 

Kebijakan juga harus melihat dan mempelajari inisiatif-inisiatif Disdukcapil kabupaten/kota di beberapa wilayah, seperti Aceh Barat, Bima, Lombok Utara, Surakarta, Pasuruan dan lain-lain yang bekerja sama dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kementerian Dalam Negeri juga perlu mulai menjalin kerja sama dengan kementerian-kementerian terkait untuk menguatkan SIAK dan meningkatkan interoperabilitas data penduduk agar menghasilkan data yang andal, akurat, dan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan. Rencana perubahan UU Adminduk dan penerbitan Strategi Nasional (Stranas) Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) yang sedang dibahas oleh pemerintah merupakan salah satu peluang untuk perubahan kebijakan yang lebih baik.

 

*)Harriz Jati adalah Peneliti pada Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.