Rabu, 06 June 2018

Batas Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan: Teror Bagi Disdukcapil Oleh: Harriz Jati*)

 

Tidak Menyasar Pada Permasalahan Utama

Permasalahan yang sering dialami oleh Disdukcapil adalah tidak stabilnya akses jaringan daring pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ke server Kemendagri, perangkat komputer yang tidak berfungsi, atau tidak stabilnya aliran listrik di daerah. Dalam layanan KTP-el, Disdukcapil merekam data pemohon dan mengirimkan data tersebut ke server yang ada di pusat melalui SIAK untuk verifikasi dan penunggalan data. Jika jaringan tidak bermasalah, pembuatan KTP-el bisa selesai dalam 10-15 menit.

 

Lain cerita ketika jaringan bermasalah. Proses bisa mencapai 2 hari bahkan 2 minggu. Sebagai contoh, cuitan akun Twitter resmi Disdukcapil Kabupaten Blora menyatakan masyarakat perlu menunggu 2 hari hingga 1 minggu setelah direkam datanya. Selain itu, mengutip artikel Tirto.id, Kepala Satuan Pelaksana Dukcapil Kelurahan Joglo, Jakarta Barat menyatakan pihaknya sering mengalami kendala penunggalan data sehingga proses penerbitan dokumen memakan waktu berbulan-bulan.

 

Selain kendala teknis, masyarakat masih dihadapkan dengan sulitnya memenuhi persyaratan dan besarnya biaya transportasi karena harus bolak-balik ke lokasi layanan. Terlebih jika persyaratan yang perlu dipenuhi melibatkan instansi lain. Sebagai contoh, agar bisa mendapatkan akta kelahiran dengan kedua nama orang tua, salah satu persyaratannya harus ada bukti perkawinan orangtua yang sah. Bagi pasangan menikah beragama Islam harus memiliki Buku Nikah, sementara untuk pasangan menikah beragama lainnya perlu menunjukkan akta perkawinan secara agama masing-masing.

 

Berdasarkan survei rumah tangga di wilayah terpilih (Bappenas, 2015), sebanyak 41% pasangan menikah tidak bisa menunjukkan bukti perkawinannya. Begitupula untuk mendapatkan KTP-el, penduduk harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau namanya tercantum di dalam KK. Berdasarkan studi yang sama, ada 22% anak di rumah tangga sampel yang belum terdaftar di KK keluarganya. 

 

Kemampuan masyarakat melengkapi persyaratan juga dipengaruhi oleh akses mereka pada layanan yang hanya ada di pusat kota atau kabupaten. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016 setidaknya terdapat  33,7% atau sebanyak 27,6 juta anak tidak memiliki akta kelahiran dan menyatakan memiliki tetapi tidak dapat menunjukkan akta kelahiran. Sebanyak 33,9% (9,3 juta) dari jumlah tersebut menyatakan alasan tidak memiliki akta kelahiran karena tidak mempunyai biaya untuk mengurus dokumen. Sementara sebanyak 19,8% (5,4 juta) anak yang tidak memiliki akta kelahiran menyatakan dokumennya sedang diurus dan belum terbit.

 

Upaya perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan perlu didukung oleh penguatan kebijakan di tingkat pusat. Kebijakan, mekanisme dan sistem yang tersebar dan tidak terhubung dalam konteks administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan kendala utama di tingkat pusat. Sistem pengelolaan data kependudukan yang terdapat dalam dokumen KTP-el dan KK tidak terhubung dengan sistem pengelolaan data dokumen pencatatan sipil, seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Kematian.

 

Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi duplikasi data sehingga menyulitkan masyarakat dan penyedia layanan di daerah karena harus melakukan proses verifikasi dan validasi ketika mengurus dokumen kependudukan. Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak bisa dengan mudah selalu menyalahkan pemerintah daerah karena masih banyak terdapat kendala yang sumbernya ada di tingkat pusat.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua