Rabu, 06 Juni 2018

Batas Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan: Teror Bagi Disdukcapil Oleh: Harriz Jati*)

 

Langkah Strategis

Memberi ancaman sanksi kepada Kepala Disdukcapil tidak akan efektif untuk meningkatkan kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan. Kemendagri perlu mengkaji ulang aturan tersebut dengan melakukan inventarisasi masalah dalam pelayanan dokumen kependudukan di Disdukcapil kabupaten/kota. Langkah berikutnya adalah menjamin bahwa proses penunggalan data dapat dilakukan dengan cepat dan stabil.  

 

Selain itu, Kemendagri perlu memastikan ketersediaan blanko-blanko KTP-el, KK, Akta Kelahiran dan Akta Kematian di seluruh Disdukcapil kabupaten/kota, serta informasi dan bantuan sedari desa bagi penduduk untuk mengisi berbagai formulir dan melengkapi persyaratan.

 

Dalam Pasal 10 Permendagri 19 Tahun 2018, Kemendagri mewajibkan seluruh Disdukcapil kabupaten/kota untuk memberikan layanan jemput bola terhadap penduduk yang mengalami kendala, seperti sakit, kendala aksesibilitas, berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan terkendala untuk hadir ke tempat layanan administrasi kependudukan. Melihat akses adalah masalah utama, Pemerintah Pusat perlu mendukung pelaksanaan ini di daerah dengan pedoman yang memadai agar dapat terukur efektivitas dan efisiensinya.

 

Kebijakan juga harus melihat dan mempelajari inisiatif-inisiatif Disdukcapil kabupaten/kota di beberapa wilayah, seperti Aceh Barat, Bima, Lombok Utara, Surakarta, Pasuruan dan lain-lain yang bekerja sama dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kementerian Dalam Negeri juga perlu mulai menjalin kerja sama dengan kementerian-kementerian terkait untuk menguatkan SIAK dan meningkatkan interoperabilitas data penduduk agar menghasilkan data yang andal, akurat, dan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan. Rencana perubahan UU Adminduk dan penerbitan Strategi Nasional (Stranas) Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) yang sedang dibahas oleh pemerintah merupakan salah satu peluang untuk perubahan kebijakan yang lebih baik.

 

*)Harriz Jati adalah Peneliti pada Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia

 








Catatan Redaksi:



Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua