Kamis, 07 Juni 2018
Menggeser APBD untuk THR Seperti ‘Menggali Lubang Kuburan’
Karena tanpa adanya persetujuan DPRD atas pengajuan APBD perubahan dapat dianggap ilegal dan berpotensi menimbulkan persoalan pidana bagi kepala daerah.
Rofiq Hidayat
Menggeser APBD untuk THR Seperti ‘Menggali Lubang Kuburan’
Ilustrasi: BAS

Pemerintahan Joko Widodo nampaknya masih saja membuat polemik di tengah masyarakat terkait kebijakan yang ditempuhnya. Kini, giliran kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibebankan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tak sedikit, kepala daerah yang keberatan yang diamanahkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 903/3387/SJ. tertanggal 30 Mei 2018.

 

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto menilai surat edaran Kemendagri tersebut memaksa alokasi APBD untuk THR dapat dianggap anggaran ilegal. Pasalnya, keluarnya anggaran dari APBD mesti mendapat persetujuan dari DPRD. Bila menabrak ketentuan pun melanggar UU. “Bisa dianggap anggaran ilegal,” ujarnya di Jakarta, Rabu (7/6/2018) kemarin.

 

Kebijakan yang membebankan ke masing-masing APBD bakal menjadikan kepala daerah sebagai pesakitan karena anggaran THR tidak masuk dalam APBD. Bagi kepala daerah yang mengikuti anjuran pemerintah sebagaimana dalam surat edaran Kemendagri, maka bukan tidak mungkin kepala daerah bisa terjerat kasus hukum.

 

“Surat edaran Kemendagri tersebut seperti ‘menggali lubang kuburan’ untuk mengubur kepala daerah,” ujarnya. Baca Juga: KPPOD Nilai Pergeseran APBD untuk THR Beresiko

 

Atas dasar itu, Adri bersama Alaska meminta kebijakan tersebut dikaji ulang. Bahkan bila perlu dicabut. Pasalnya itu tadi, anggaran THR tidak tercantum dalam APBD 2018. Begitu pula dengan Kemenkeu yang diminta membatalkan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer di lingkungan pemerintah pusat. Sebab kebijakan tersebut menjadi bentuk ketidakadilan bagi ASN di tingkat daerah.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan kebijakan pemerintahan Jokowi tersebut memberatkan banyak kepala daerah. Ironisnya, kata Riza, kebijakan tersebut diumumkan  secara mendadak yang ujungnya ketidaan kesiapan anggaran dari APBD. Nah para kepala daerah di banyak daerah tidak mengetahui soal anggaran THR. Pasalnya yang ada hanyalah gaji ke-13 yang dianggarkan APBD.

 

“Kan orang awalnya tahunya dibiayai APBN seluruhnya. Ternyata dibebankan kepada APBD,” ujarnya.

 

Riza berpandangan Pemda DKI Jakarta yang memiliki manajemen dan sistem yang baik dibanding daerah lain, tidak mudah mengganggarkan THR yang tidak terdapat dalam APBD. Menurutnya, tidak mudah untuk menggeser anggaran dalam APBD. “Perlu waktu dan tidak mudah, bahkan istilahnya jungkir balik,” kata dia.

 

Politisi Partai Gerindra itu berpandangan beberapa ahli hukum menilai kebijakan memasukan THR dalam APBD tanpa persetujuan DPRD berpotensi menjadi persoalan hukum pidana. Sebab, tidak mudah menggeser anggaran, menganggarkan, mengalokasikan hingga memutuskan anggaran dalam APBD. Menurutnya, dalam menganggarkan suatu program mesti memiliki landasan hukum yang kuat. Sebaliknya bila tidak, justru bakal menjadikan kepala daerah berpotensi berurusan dengan hukum.

 

Pemerintah harus menjamin

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf mengatakan menggeser anggaran dalam APBD tak dapat sembarangan. Apalagi dalam APBD 2018 tidak terdapat anggaran yang diperuntukan THR. Namun hanya mempersiapkan gaji ke-13. Menurutnya, bila akan dianggarkan maka mesti melakukan APBD perubahan. Sayangnya, belum ada agenda APBD perubahan.

 

Kalau harus dikejar dipaksakan untuk THR lebaran, maka akan bermasalah di kemudian hari. Artinya pemerintah harus menjamin baik kepada BPK, KPK dan lainnya. Apabila melakukan APBD perubahan relokasi anggaran tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

 

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu berpendapat tidak semua daerah memiliki dana cadangan yang diperuntukan dalam keadaan darurat. Nah sekalipun mendapat persetujuan DPRD, maka pembahasan anggarannya pun mesti dilakukan terpisah. Menurutnya, kebijakan tersebut dimungkinkan bakal menimbulkan persoalan baru. Karena itulah pemerintah melalui Kemendagri mesti mengambil jalan keluar.

 

“Konsep itu tidak salah juga, asal aturan perlindungan kepala daerah dan tidak memberatkan APBD itu bisa dilakukan. Jadi aturan itu harus dilihat dari sisi hukum dan kemampuan. Kalau tidak mampu, kena sanksi nggak?”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.