Kamis, 07 Juni 2018
Eks Auditor BPK Divonis Terima Fasilitas Karaoke, THR Hingga Motor Harley
Sigit dihukum selama 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta. Dia sempat mengajak penyuapnya berkonspirasi agar pemberian motor Harley diubah menjadi jual beli.
Aji Prasetyo
Eks Auditor BPK Divonis Terima Fasilitas Karaoke, THR Hingga Motor Harley
Eks Auditor BPK Sigit Yugoharto saat mendengarkan pembacaan amar putusan yang menghukumnya 6 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/6). Foto: AJI

Mantan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya. Karenanya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukumnya dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp250 juta.

 

"Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan pertama, menjatuhkan pidana selama 6 tahun dan denda Rp250 juta, bila tidak dibayar maka dipidana 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arifin saat membacakan amar putusan, Kamis (7/5/2018) malam.

 

Dalam menjatuhkan vonis, majelis menguraikan pertimbangan memberatkan dan juga meringankan. Untuk memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sementara pertimbangan meringankan. Pertama bersikap sopan selama persidangan, belum pernah melakukan tindak pidana, dan ketiga usianya yang masih tergolong produktif. Baca Juga: KPK Dalami Pemberian Lain kepada Auditor BPK

 

Hukuman ini dijatuhkan karena Sigit terbukti menerima sejumlah fasilitas hiburan berupa karaoke bersama dengan pemandu lagu, menerima uang THR, dan juga satu unit motor Harley Davidson berkaitan dengan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

 

Tim pemeriksa BPK untuk PDTT 2015 dan 2016 terdiri atas Dadang Ahmad Rifa'i (Penanggung jawab), Epi Sopian (pengendali teknis), Sigit Yugoharto (ketua tim), Kurnia Setiawan Sutarto dan Imam Sutaya (ketua Subtim) serta Roy Steven, Muhammad Zakky Fathany, Fahsin Pratama, Andry Yustono, Bernat S Turnip, dan Caceilia Ajeng Nindyaningrum masing-masing sebagai anggota tim.

 

Saat pemeriksaan tim BPK pada 8-10 Mei 2017 Andry Yustono, Bernat S Turnip, Imam Sutaya, Muhammad Zakky Fathany, Roy Steven menerima fasilitas menginap tiga hari di hotel Santika Bandung dengan nilai biaya seluruhnya Rp7,09 juta. Sebagian dari tim juga makan malam bersama dengan Setia Budi (eks GM Jasa Marga Cabang Purbaleunyi) Cucup Sutisna, Asep Komarwan dan Andriansyah di rumah makan D`Cost Bandung Indah Plaza yang dibiayai Setia Budi.

 

Setelah makan malam, tim pemeriksa bersama Cucup, Asep dan Andriansyah pergi ke Havana Spa & Karaoke di Jalan Sukajadi No. 206 Bandung yang menghabiskan biaya Rp41,721 juta yang dibayar oleh Janudin dari PT Gienda Putra yang merupakan subkon pelaksana beberapa proyek di PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi.

 

Sekitar Juni 2017, Deputi GM Maintenance Service Management PT Jasa Marga cabang CTC Sucandra P Hutabarat memberikan kepada Sigit uang Rp7,5 juta, serta kepada Imam Sutaya, Kurnia Setiawan Sutarto, Roy Steven, Bernat S Turnip, Andry Yustono, Cecilia Ajeng Nindyaningrum dan Muhammad Zakky Fathani masing-masing Rp2 juta.

 

Pada akhir Juli 2017, tim pemeriksa BPK antara lain Epi Sopian, Roy Steven, Imam Sutaya, Bernat S Turnip, Andry Yustono dan Kurnia Setiawan juga menerima fasilitas berupa karaoke di Las Vegas Plaza Semanggi Jakarta Selatan dari Sucandra dan Deputi GM Graffic Management PT Jasa Marga (Persero) cabang CTC Muh Djuni Runadi sebesar Rp30 juta yang dibayar Sucandra.

 

Setia Budi memberikan arahan agar temuan tim pemeriksa BPK dikawal, sehingga tidak ada temuan dan agar mengarahkan Suhendro (karyawan PT Marga Maju Mapan) agar memberikan dukungan dalam upaya melakukan klarifikasi atas hasil temuan tim pemeriksa BPK termasuk dukungan dana supaya tidak ada temuan pemeriksaan.

 

Pada 3 Agustus 2017, tim pemeriksa BPK yaitu Sigit Yugoharto, Epi, Roy, Imam, Bernat, Andry dan Kurnia beserta Saga dan timnya mengunjungi hiburan malam di karaoke Las Vegas Plaza Semanggi Jakarta Pusat, yang biaya fasilitas tersebut dibayar oleh Totong Heryana sebesar Rp32,156 juta.

 

Selanjutnya, pada 5 Agustus, Sigit Yugoharto memberitahu Lavina bahwa tim pemeriksa BPK akan melakukan konsinyering pada 7-11 Agustus 2017 di hotel Best Western Premier the Hive Jakarta Timur yang biaya menginap selama lima malam di hotel itu dengan biaya Rp32,6 juta yang dibayar oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk Pusat.

 

Pada 11 Agustus 2017, saat Saga bertemu dengan Sigit Yugoharto di hotel Best Western, Sigit meminta Saga mengecek satu sepeda motor Harley Davidson tipe Sporster seharga Rp95 juta di belakang Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Arcamanik Bandung sekaligus membayarkan uang mukanya. Saat akhir kegiatan klarifikasi, Sigit memberikan hasil temuan sementara. Padahal draf itu belum divalidasi oleh penanggung jawab maupun pengendali teknis tim BPK.

 

Hiburan selanjutnya dilakukan pada 11 Agustus 2017 di ruang karaoke Las Vegas Plaza Semanggi antara Setia Budi dan 2 pejabat PT Jasa Marga yang menemui tim BPK yaitu Sigit, Epi, Imam, Kurnia, Fahsin dan Roy. Di tempat itu Epi menjelaskan bila pihak penyedia jasa dapat mengembalikan kelebihan bayar, maka temuan dapat menjadi "close".

 

Tagihan atas fasilitas hiburan malam sebesar Rp34 juta dibayar Setia Budi sebesar Rp20 juta dan sisanya Rp14 juta dibayar oleh Sucandra. Setia Budi juga membelikan satu sepeda motor Harley Davidson Sportser 883 senilai Rp115 juta dari Indra Kharisma Rhardi yang beralamat di Riung Bandung. Motor lalu diantarkan ke rumah Sigit di Duren Sawit pada 25 Agustus 2017.

 

"Berdasarkan fakta hukum itu dapat disimpulkan bersama tim pemeriksa BPK menerima hiburan malam, menerima makan dan minum dan masing-masing satu pemandu lagu sebesar Rp34 juta. Disamping itu pada 24 agustus 2017 terdakwa menerima motor Harley Davidson Sportster 883 tahun 2000 nomor polisi B 5662 JS dari saksi Setia Budi," terang Hakim Arifin.

 

Sigit-Setia Budi berkonspirasi

Dalam pembelaannya, Sigit tidak membantah menerima fasilitas karaoke dengan pemandu lagu dan menerima uang THR sebesar Rp7,5 juta. Namun, ia mengelak mengenai penerimaan motor Harley Davidson dari Setia Budi.

 

Ia mengklaim motor tersebut merupakan hasil jual beli yang sah. Sigit hanya meminta Setia Budi untuk menalangi uang muka pembelian karena pada saat itu uang kontan yang dibawanya tidak cukup dan akan mengganti uang tersebut.

 

Keterangan itu dianggap majelis sangat janggal dan tidak masuk akal. Sebab, apabila Sigit ingin mengganti uang itu, maka seharusnya ia segera meminta nomor rekening Setia Budi. Selain itu, apabila memang didapat dari jual beli yang sah seharusnya ia tidak perlu tergesa-gesa saat mengembalikan.

 

Janggalnya pengakuan Sigit ini semakin kuat ketika KPK mendapatkan fakta saat proses penyidikan. "Terdakwa bertemu Setia Budi pada saat sholat Jum’at di KPK dan saat itu Terdakwa menyampaikan ‘Kita bersaudara, mas konsepnya kita jual beli ya’," ungkap Hakim Arifin.

 

Pernyataan itu dianggap majelis merupakan upaya Sigit melakukan konspirasi dengan Setia Budi. Tujuannya cukup jelas, yaitu agar pemberian motor Harley Davidson dianggap sebagai proses jual-beli yang sah dan tidak melanggar hukum.

 

Majelis juga menolak permohonan Justice Collaborator yang diajukan Sigit. "Selama pemeriksaan fakta yang terungkap terdakwa pelaku utama, terdakwa tidak mengungkap pelaku lain yang mempunya peran lebih besar dan mengembalikan aset, sehingga terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai JC," jelas majelis.

 

Setelah mendengar putusan, majelis memberi kesempatan kepada Sigit untuk berdiskusi dengan kuasa hukumnya. "Saya menerima Yang Mulia," jawab Sigit. Sementara penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

 

Putusan ini memang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum KPK yang meminta majelis menghukumnya selama 9 tahun. Meskipun begitu, putusan 6 tahun kepada Sigit sudah memenuhi 2/3 dari tuntutan Jaksa KPK itu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.