Rabu, 13 Juni 2018

Nyanyian Hukum Perkawinan Kontemporer

​​​​​​​Jangan anggap remeh persoalan kawin. Dari mulai perencanaan hingga selesainya hubungan perkawinan, ada dampak hukum yang mesti diperhatikan.
Fathan Qorib
Ilustrasi. Foto: RES

“Kapan kawin?” Pertanyaan yang kerap dilontarkan sanak saudara saat libur tiba, seperti lebaran. Sebagian orang bilang pertanyaan itu sepele. Tapi tidak bagi yang lain. Kawin merupakan masalah hidup dan mati. Sebut saja kasus yang terjadi pada Januari 2018 lalu. Kesal gara-gara sering ditanya kapan kawin, seorang pemuda nekat membunuh tetangganya yang tengah hamil. Jadi, jangan anggap remeh persoalan kawin.

 

Perkawinan yang sah juga membutuhkan syarat-syarat persuratan. Sebelum melangsungkan perkawinan, beragam dokumen perlu disiapkan agar syarat-syarat perkawinan berjalan lancar. Formulir N1, N2 dan seterusnya menjadi sebuah wujud yang kerap ditemukan dalam pengurusan untuk menikah. Termasuk mahar, jika ada. Setidaknya, saat ijab kabul di depan mata, urusan surat menyurat dan tetek bengek lainnya bukan lagi menjadi kendala. Kedua mempelai tinggal fokus akad dan pesta.

 

Sebelum dan sesudah pernikahan berlangsung, ada hukum yang harus dipahami calon mempelai. Misalnya, keduanya bisa mengatur perjanjian pranikah (prenuptial agreement) hingga perjanjian setelah menikah (postnuptial agreement). Hal lainnya terkait dengan batas usia perkawinan di Indonesia. Banyaknya muda mudi yang kawin di usia belia, dan bagaimana sanksinya juga menarik untuk dibahas.

 

Memang, soal batas usia perkawinan ini sempat ramai dibicarakan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terus mendorong ditambahnya batas usia perkawinan dalam revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kementerian PPPA menolak keras perkawinan yang dilakukan masih berusia anak-anak.

 

Revisi UU Perkawinan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2015-2019. Revisi ini diusulkan oleh DPR dan DPD. Namun, Kementerian PPPA mendorong agar revisi UU masuk dalam Prolegnas Prioritas tiap tahunnya. Kementerian PPPA berharap batas usia perkawinan dapat dinaikkan, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang masih belia sudah menikah.

 

Tentu saja merevisi UU Perkawinan bukan hanya terkait batas usia pernikahan semata. Tapi lebih dari itu. Kehidupan berumah tangga juga masuk dalam lingkup pembahasan revisi. Berkaca dari pengalaman 44 tahun masyarakat bergelut dengan UU Perkawinan, tentu ada perubahan yang mesti dibenahi.

 

Bahtera rumah tangga yang terkadang surut dan kadang deras juga bermuara pada persoalan hukum. Misalnya, alasan apa saja yang membuat hak asuh anak jatuh kepada sang suami, jika terjadi perceraian. Padahal selama ini hak asuh anak biasanya jatuh kepada sang istri.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua