Kamis, 14 Juni 2018

​​​​​​​Simak Penjelasan Lengkap Soal Dokumen dan Persyaratan untuk Menikah

​​​​​​​Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk suatu perkawinan diatur dalam pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Hamalatul Qurani
Ilustrasi. Foto: RES

Pernikahan memang merupakan prosesi sakral yang memerlukan perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban antar pasangan maupun sang anak sebagai hasil dari pernikahan tersebut, sehingga pencatatan perkawinan menjadi penting untuk dilakukan. Bahkan di dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

 

Dosen Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamarusdiana, menyebutkan akibat dari tidak diakuinya status hukum suatu perkawinan tidak hanya membahayakan bagi pihak perempuan yang tidak akan mendapatkan pembagian harta bersama, melainkan juga merugikan bagi sang anak.

 

Selain tidak bisa mendapatkan hak warisnya, seorang anak hasil perkawinan yang tidak tercatat juga bisa mengalami yang disebut Kama sebagai ‘less identity children’atau anak-anak yang bermasalah dengan identitas diri, baik karena tidak memiliki akta kelahiran maupun kartu keluarga (KK).

 

“Dengan demikian si anak dapat termajinalkan dari segi administrasi termasuk administrasi pendidikan. Untuk mendaftar SD saja, jelas akan diminta persyaratan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK). Inilah pekerjaan rumah besar hukum perkawinan kita ke depan, bagaimana memastikan status hukum anak terlindungi akibat perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, jangan sampai orang tua yang berbuat malah anak ikut terkena dampak dosa administrasi salah satunya,” ujar Kama.

 

Selanjutnya, kata Kama, untuk anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak diketahui di mana orang tuanya, misalnya anak-anak panti asuhan. Anak-anak ini, kata Kama, bisa meminta surat keterangan dari dinas sosial, karena dinas sosial-lah yang memiliki data terkait anak-anak tersebut. Untuk pernikahan anak-anak panti asuhan ini, jelas Kama, menggunakan wali hakim untuk perempuan dan untuk laki-laki tidak memerlukan wali. Tapi tetap saja, ungkap Kama, mereka tidak memiliki akte kelahiran.

 

Untuk diketahui, Kama menjelaskan ada 2 kondisi dalam penggunaan Wali hakim. Pertama, karena walinya adhal yakni wali yang sesungguhnya harus menikahkan itu tidak mau. Kedua, wali sesungguhnya memang tidak ada. Dalam kedua kondisi tersebut, maka orang yang akan menikah perlu mendapatkan penetapan pengadilan, baru kemudian KUA mau menikahkan dan selanjutnya bisa mengeluarkan buku nikah untuk kedua mempelai.

 

Problematika lain dalam pencatatan pernikahan adalah nikah ‘siri’ yang sudah terlanjur diberlangsungkan dan pada masa-masa berikutnya berkeinginan untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA. Nikah siri tersebut jelas Kama tidak dapat langsung didaftarkan ke KUA, mengingat perlu dilakukan ‘itsbat nikah’ terlebih dahulu di Pengadilan Agama.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua